- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan bersama 15 pemerintah daerah di Kabupaten Bogor.
- Penyusunan peta jalan tersebut bertujuan memaksimalkan potensi bonus demografi serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui kebijakan berbasis data.
- Implementasi program mencakup peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna mewujudkan target Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.
SuaraJabar.id - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga resmi menggelar forum strategis bersama 15 pemerintah kabupaten/kota pilihan guna menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Acara yang berlangsung selama lima hari ini dipusatkan di Bogor, Jawa Barat.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa PJPK merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah dalam mengelola tantangan demografi serta memaksimalkan potensi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Didampingi jajaran Sesmen dan Deputi, Menteri Wihaji menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki profil kependudukan yang unik.
Baca Juga:Respons KPK Soal Polri Serahkan Kasus Korupsi Mantan Jampidsus Febrie ke Tangan Kejaksaan
Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang spesifik dan berbasis data agar pembangunan tepat sasaran.
"Peta jalannya ini menjadi acuan. Misalnya jumlah penduduk sekian, maka yang harus dikerjakan adalah program A, B, dan C. Tujuannya agar pemerintah daerah semakin baik dalam mendesain kotanya untuk mengkapitalisasi bonus demografi kita," ujar Wihaji di Bogor, Senin (13/6/2026).
Target utama dari implementasi PJPK ini adalah kenaikan drastis pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup tiga indikator utama:
- Pendidikan: Meningkatkan rata-rata lama sekolah.
- Kesehatan: Memperpanjang angka harapan hidup masyarakat.
- Ekonomi: Meningkatkan pendapatan per kapita warga secara berkelanjutan.
Pemilihan 15 kabupaten/kota sebagai langkah awal didasarkan pada rekomendasi Kemenpan RB. Ke-15 daerah ini dianggap telah memenuhi sebagian besar dari 30 indikator prioritas pembangunan keluarga.
"Kebetulan saya pernah menjadi kepala daerah, jadi saya paham betul pentingnya MPP. Pelayanan kependudukan, mulai dari syarat-syarat administratif hingga kesehatan, akan bersinergi di titik Mall Pelayanan Publik tersebut," tambah Wihaji.
Baca Juga:Siapa Pemilik Asli Rumah Mewah Parahyangan Golf? Petugas Keamanan Bongkar Fakta Mengejutkan
Dalam perumusan peta jalan ini, kementerian memberikan perhatian khusus pada variabel demografi teknis, seperti:
- Total Fertility Rate (TFR): Menjaga angka kelahiran ideal di kisaran 2,1 (rata-rata 2 anak per keluarga).
- Angka Kematian Ibu dan Anak: Menekan angka kematian seminimal mungkin melalui layanan kesehatan reproduksi yang merata.
- Indeks Pembangunan Keluarga (Ibang): Mewujudkan keluarga berkualitas sebagai unit terkecil pembangunan bangsa.
Wihaji mengakui bahwa tantangan terbesar kementeriannya adalah memberikan pemahaman bahwa hasil dari pembangunan kependudukan tidak terlihat secara instan.
“Berbeda dengan kementerian lain yang membangun jalan atau rumah sakit yang fisiknya langsung terlihat, kami membangun manusia. Kualitas manusia baru akan terlihat dalam jangka menengah dan panjang,” jelasnya.
Guna mendukung langkah ini, Kementerian Kependudukan telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Keuangan terkait dukungan anggaran, serta Kemendagri untuk skema pemberian insentif bagi daerah yang berhasil mencapai indikator PJPK.
