Baca 10 detik
- BNPP RI memetakan empat isu strategis pengelolaan perbatasan 2025–2029 terkait pembangunan, batas negara, dan kelembagaan.
- Pemerintah menyiapkan anggaran Rp11,3 triliun untuk 552 program di 18 provinsi pada tahun 2026.
- Pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP 2026 melibatkan 29 kementerian guna memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.
Makhruzi berharap forum koordinasi tersebut mampu menyatukan pemahaman antarinstansi terkait arah kebijakan, pembagian peran, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.
"Dengan komunikasi yang kuat dan komitmen bersama, setiap program dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kawasan perbatasan," katanya.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor, BNPP menargetkan pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.
Baca Juga:AgenBRILink Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan
