- BNPP RI memetakan empat isu strategis pengelolaan perbatasan 2025–2029 terkait pembangunan, batas negara, dan kelembagaan.
- Pemerintah menyiapkan anggaran Rp11,3 triliun untuk 552 program di 18 provinsi pada tahun 2026.
- Pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP 2026 melibatkan 29 kementerian guna memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat.
SuaraJabar.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI memetakan empat isu strategis yang menjadi tantangan utama dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan sepanjang 2025–2029.
Pemerintah menyiapkan penguatan koordinasi lintas sektor melalui Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 dengan dukungan anggaran mencapai Rp11,3 triliun.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, mengatakan pengelolaan kawasan perbatasan masih menghadapi sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersama.
Empat isu utama tersebut meliputi pemerataan pembangunan kawasan perbatasan, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga, penguatan pengelolaan lintas batas negara, serta peningkatan efektivitas kelembagaan dan koordinasi antarinstansi.
Baca Juga:AgenBRILink Permudah Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat di Perbatasan
Menurut Makhruzi, persoalan pembangunan masih menjadi tantangan besar karena sejumlah wilayah perbatasan menghadapi keterbatasan infrastruktur konektivitas, transportasi, akses telekomunikasi, hingga layanan dasar masyarakat.
"Dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja," ujar Makhruzi di Bandung dalam pernyataan, Senin (3/8/2026).
Selain pembangunan, pemerintah juga masih menghadapi pekerjaan rumah dalam penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga.
Salah satunya penyelesaian sejumlah segmen batas dengan Malaysia dan Timor Leste, termasuk penanganan dampak sosial pascapenyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Simantipal, Pulau Sebatik.
Di sisi keamanan, pengawasan jalur tidak resmi yang berpotensi menjadi akses kejahatan lintas negara juga menjadi perhatian.
Baca Juga:Isak Tangis Iringi Kedatangan Dua Korban Tewas di Perbatasan Cimahi-Bandung
Pemerintah turut mendorong percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), baik yang masih berstatus carry over maupun usulan pembangunan baru.
Dari sisi kelembagaan, BNPP menilai penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta penyempurnaan regulasi masih diperlukan agar pengelolaan kawasan perbatasan berjalan lebih efektif.
Pelaksanaan Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 sendiri telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan kawasan perbatasan.
Pada 2026, sebanyak 552 program dan kegiatan akan dilaksanakan oleh 29 kementerian/lembaga di 18 provinsi kawasan perbatasan.
Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp11,3 triliun, meningkat sekitar 77,46 persen dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp6,4 triliun.
BNPP mencatat tiga kementerian dengan alokasi anggaran terbesar dalam rencana aksi tersebut yakni Kementerian Sosial sebesar Rp4,29 triliun untuk program perlindungan sosial, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,93 triliun untuk pembangunan infrastruktur strategis, serta Kementerian Pertanian sebesar Rp949,29 miliar untuk penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan di kawasan perbatasan.
