- Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberlanjutan dan penguatan ekosistem media.
- Lokalitas, inovasi konten, dan komunitas memperkuat daya saing media lokal.
- Integritas jurnalistik dan perlindungan hukum penting menjaga kepercayaan publik.
SuaraJabar.id - Perubahan lanskap industri media menuntut pengelola pers untuk tidak hanya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memperkuat kolaborasi dan membangun kembali kedekatan dengan komunitas.
Apalagi di tengah penurunan trafik, ketergantungan terhadap algoritma platform digital, hingga tantangan menjaga kepercayaan publik, kolaborasi antara media, perguruan tinggi, dan pemerintah menjadi salah satu kunci keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan utama dalam Jabar Media Summit (JMS) 2026 yang mengangkat tema "Connect & Collaborate: Kolaborasi Media, Kampus, dan Pemerintah Mewujudkan Ekosistem Informasi Sehat di Jawa Barat".
Forum yang berlangsung di éL Hotel Bandung, Senin (9/11/2026), ini mempertemukan pelaku industri media, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk membahas masa depan industri pers di tengah perubahan ekosistem digital.
Baca Juga:AyoBandung Dorong UMKM Kuasai AI Lewat Workshop Konten Digital
JMS 2026 merupakan inisiatif kolaborasi Ayo Media Network (Ayobandung.id), Suara.com, dan Local Media Community (LMC). Forum ini menjadi ruang dialog untuk membahas transformasi ekosistem informasi, keberlanjutan bisnis media, hingga upaya menjaga idealisme jurnalistik di tengah perkembangan teknologi.
Pada sesi pertama, sejumlah tokoh industri pers dan pengambil kebijakan hadir menyampaikan pandangan mengenai tantangan sekaligus peluang bagi industri media.
Mereka di antaranya Pemimpin Redaksi Suara.com sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Suwarjono; Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Ginanjar Maulana; Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan; serta Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Bayu Rakhmana.
Trafik Turun, Media Perlu Kembali ke Komunitas
Pemimpin Redaksi Suara.com sekaligus Wakil Ketua AMSI, Suwarjono, menyoroti sejumlah perubahan yang akan memengaruhi industri media dalam beberapa tahun ke depan.
Baca Juga:Media di Ambang Kiamat? Para Bos Buka Suara, Inovasi Bisnis atau Mati Digerus Disrupsi
Salah satunya berkaitan dengan kemungkinan hadirnya regulasi baru pada 2027 yang turut berdampak terhadap operasional dan keberlangsungan bisnis pers.
"Bagaimana media menghadapi tahun 2027, termasuk impact dari kemungkinan regulasi yang akan jalan? Memang menjadi obrolan yang menarik," ungkap Suwarjono.
Menurutnya, penurunan trafik pembaca sudah dirasakan secara merata oleh media nasional. Kondisi ini menandakan bahwa pola distribusi dan konsumsi informasi masyarakat telah berubah, sehingga media perlu mengevaluasi strategi produksi konten.
"Tren media memang sudah kelihatan berubah. Media nasional mungkin sudah banyak menyadari bahwa trafik sudah turun karena semua trennya semua sudah turun. Makanya sekarang ada istilah 'kembalinya jurnalisme', dengan kembalinya web dan konten berkualitas," katanya.
Suwarjono menilai, media perlu mengarahkan produksi konten agar semakin relevan dengan kebutuhan generasi masa kini. Selain itu, penguatan perlindungan terhadap institusi media juga menjadi perhatian penting.
"Karena di tahun ini kami mendorong, konten media untuk bisa lebih relevan dengan generasi masa kini, serta kedua harus menguatkan dari segi perlindungan," tegasnya.
Memasuki 2027, industri media juga dihadapkan pada tantangan penurunan anggaran belanja pemerintah serta meningkatnya jumlah news creator independen. Perubahan tersebut membuat media perlu mencari model bisnis dan distribusi konten yang lebih beragam.
"Termasuk ada beberapa hal yang menjadi isu di tahun 2027, salah satunya anggaran belanja pemerintah ke media masih turun. Berbagai media independen pun mengalami tantangan yang cukup serius terutama yang berfokus isu nasional. Di sisi lain tren news creator dan individual meningkat. Termasuk website sebagai jembatan atau etalase melalui pengemasan konten multi plaform," paparnya.
Dia mengingatkan, ketergantungan terhadap trafik dari media sosial dan algoritma platform digital bukan lagi strategi yang bisa diandalkan dalam jangka panjang. Perkembangan AI juga semakin mengubah pola distribusi informasi dan posisi media di ekosistem digital.
"Selain itu ada isu keberlangsungan, saat ini memang sudah tidak bisa mengandalkan trafik. Yang membuat ketika algoritma berubah, sosmed naik, AI tumbuh kencang sehingga Meta telah berubah. Makanya hal yang menjadi penting website kembali sebagai 'rumah'. Salah satu cara survive-nya bisa membangun ekosistem untuk membangun media dengan kembali ke komunitas," tambahnya.
Selain persoalan distribusi konten, peluang hadirnya regulasi baru mengenai hak cipta dan royalti konten digital juga menjadi isu yang perlu dicermati pelaku industri pers.
"Karena tahun depan ada dua kemungkinan yakni adanya UU Hak Cipta, salah satunya distribusi konten semua harus berbayar untuk masuk ke website. Bahkan Dewan Pers mendiskusikan secara serius terkait aturan royalti dan konten berbayar ini," kata Suwarjono.
Lokalitas dan Komunitas Jadi Kekuatan Media Daerah
Perspektif lain disampaikan Direktur Pemberitaan Ayo Media Network, Adi Ginanjar Maulana yang menilai kekuatan media lokal terletak pada kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan menghadirkan informasi sesuai dengan kebutuhan komunitas.
"Perpektif kami, lokalitas masih menjadi roh media, termasuk konten hiperlokal dan komunitas. Nah berkaitan dengan tantangan media massa di era digital, sedikitnya ada lima tantangan yang cukup terasa bagi industri media di saat ini," ujar Adi.
Dia menilai persaingan antara media online dan media sosial tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pelaku industri untuk saling mendukung. Sebaliknya, dinamika tersebut perlu menjadi dorongan untuk melahirkan inovasi dan memperluas ruang kolaborasi.
"Salah satunya persaingan website dengan media sosial. Akan tetapi sesungguhnya di kondisi saat ini justru perlu kolaborasi dan saling mendukung. Walaupun ada unsur persaingan di ekosistem media digital ini, tidak perlu dipandang negatif dan menjadi penghalang untuk kolaborasi karena kuncinya justru persaingan ini harus membuat pelaku industri untuk lebih kreatif dan relevan," jelasnya.
Adi juga menyoroti perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, terutama setelah perkembangan teknologi AI semakin pesat.
Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi media lokal yang selama ini masih mengandalkan distribusi melalui platform digital.
"Terlebih ada perubahan perilaku konsumsi informasi dari masyarakat, apalagi sekarang dengan pesatnya pertumbuhan AI. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi media massa terutama media massa lokal. Karena saat ini, mau tidak mau harus diakui media terutama media online masih bergantung dengan algoritma," sebutnya.
Untuk merespons perubahan tersebut, Ayo Media Network mengembangkan platform yang membuka ruang partisipasi bagi kreator lokal, komunitas, akademisi, hingga pemerintah.
Salah satunya melalui rubrik AyoNetizen di Ayobandung.id yang menjadi ruang bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan gagasan dan pandangan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat.
Selain itu, terdapat Indonesia Sosial Media Network (ISMN) yang menjadi wadah kolaborasi dengan homeless media.
"Salah satu cara kami untuk menghadapi era disrupsi media, kami memiliki Ayobandung.id yang fokus menggaet dan berkolaborasi dengan kreator-kreator lokal hingga komunitas. Ada salah satu rubrik namanya AyoNetizen. Konten di sana banyak diisi dari berbagai sektor dari mahasiswa, dosen, pakar, hingga pemerintah dalam menyampaikan opininya terkait isu yang mereka soroti. Selain itu, kami juga ada Indonesia Sosial Media Network (ISMN), wadah untuk mewadai dan berkolaborasi dengan para homeless media di dalam ekosistem digital ini," urainya.
Bagi Adi, berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan bagi media untuk tetap relevan dan bertahan di tengah perkembangan teknologi.
"Bagi kami, dari semua upaya-upaya ini, kolaborasi menjadi kunci di situasi saat ini. Seperti halnya dari kelahiran Ayobandung.id yang mewadahi kreator media hingga komunitas. Karena pertanyaan sekaligus tantangannya inovasi harus menjadi kunci untuk bertahan apalagi di era gempuran teknologi seperti AI," tuturnya.
Dewan Pers Soroti Risiko Hukum Media dan Content Creator
Dari sisi regulasi, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Abdul Manan, menyoroti perbedaan perlindungan hukum antara perusahaan pers dan content creator independen.
Menurutnya, pers memiliki mekanisme dan aturan tersendiri dalam menangani pengaduan terkait produk jurnalistik. Sementara itu, content creator belum memiliki mekanisme perlindungan khusus yang serupa.
"Dari sisi regulasi, content reator dan pers memang punya risiko sendiri dalam hal aturan hukum dan undang-undangan yang terkait dengan pelaporan atau pengaduan. Pers, tentu dia punya aturan dan undang-undangnya sendiri. Karena pers ada lembaganya dia punya tempat untuk mengadukannya, sementara conten creator tidak," tegas Abdul Manan.
Dia mengungkapkan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, Dewan Pers menerima sekitar 900 pengaduan terkait pers. Bahkan, pada tahun ini terdapat tiga wartawan yang dipidana.
"Hingga tahun 20206 ini. Pengaduan terhadap pers sangat banyak. Dari Januari sampai Agustus 2026 ada sekitar 900-an pengaduan. Bahkan tahun ini ada 3 wartawan yang dipidana. Tapi perlu dicatat, tidak semua pengaduan itu berujung ke pengadilan dan pidana. Ada juga yang berhenti dipelaporan karena ada yang terindikasi sengketa pidana atau hanya sengketa yang hanya sampai di pelaporan polisi. Oleh karena itu, wartawan yang dilindungi undang-undang pers saja, punya risiko yang tinggi untuk dipindanakan," bebernya.
Kondisi tersebut, menurut Abdul Manan, menunjukkan bahwa kerja jurnalistik tetap memiliki risiko hukum meskipun wartawan dan perusahaan pers telah memiliki payung perlindungan melalui undang-undang pers.
Sementara itu, content creator menghadapi kerawanan tersendiri karena belum memiliki mekanisme khusus yang mengatur aktivitas dan perlindungan profesinya.
"Sementara di lain pihak, tidak ada mekanisme khusus terhadap yang mengatur content creator. Makanya karena tidak ada peraturan itu, dia menimbulkan kerawanan tersendiri," ucap Abdul Manan.
Dia menjelaskan, terdapat dua aspek utama yang membedakan pers dengan content creator, yakni status kelembagaan dan pedoman etika dalam produksi konten.
"Jadi ada 2 isu utama yang terkait pers dan content creator. Pertama soal entitas lembaga karena yang membedakan dua entitas ini adalah di kelembagaan. Content creator sangat mungkin individual, apalagi tidak berbadan hukum. Berbeda dengan pers. Yang kedua, mengenai soal produksi konten. Kalau pers punya kode etik, sementara content creator belum ada yang mengatur," paparnya.
Karena itu, Dewan Pers mendorong para content creator mulai mempertimbangkan aspek kelembagaan dan penerapan pedoman etika dalam memproduksi konten.
"Makanya pertanyaaannya content creator harus memikirkan apakah mulai akan berbadan hukum atau punya guide line yang sesuai seperti halnya kode etik seperti di induatri pers," tambahnya.
Pemprov Jabar Dorong Kemitraan Media yang Sehat
Sementara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Bayu Rakhmana, memaparkan arah kebijakan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem media yang berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan industri media perlu dibangun dengan prinsip saling melengkapi. Dengan begitu, kemitraan yang terbentuk tidak hanya menguntungkan kedua pihak, tetapi juga mendukung terciptanya ekosistem informasi yang sehat.
"Arah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait dengan arah keberlanjutan dengan kolaborasi media, kami ada tiga kebijakan unruk menuju ke kondisi yang berkesinambungan. Untuk berkesinambungan antara industri media dan pemerintah yakni perlunya kolaborasi, dan harus ada perbedaan untuk saling melengkapi sehingga menumbuhkan ekosistem yang sehat," ungkap Bayu.
Dia menegaskan, Pemprov Jabar tetap menempatkan idealisme dan integritas jurnalistik sebagai aspek penting dalam membangun kemitraan dengan perusahaan pers. Salah satu ketentuan yang diterapkan dalam kerja sama belanja media adalah status verifikasi Dewan Pers.
"Pemrpov Jabar menyadari idealisme jurnalis merupakan salah satu komunitasi yang sehat dan integritas sangat penting di era disrupsi. Kami akui, untuk anggaran belanja media salah satu aturan utamanya harus media yang terverifikasi dewan pers," jelasnya.
Selain kemitraan kelembagaan, pemerintah daerah juga menilai pentingnya membangun kesadaran masyarakat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Salah satunya dengan menerapkan prinsip tabayyun atau melakukan konfirmasi terhadap informasi yang beredar.
"Kita harus membangun kebersamaan dan kepercayaan yang sama. Kami di Pemprov ada keinginan untuk membangun ekosistem itu. Saat ini kita punya tugas untuk membuat masyarakat lebih sadar dengan lebih tabanyyun. Karena hal utama adalah bagaimana menyampaikan berita yang benar bukan hanya berita yang baik," pesannya.
Terkait penurunan anggaran belanja media, Bayu menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang berdampak terhadap berbagai sektor, bukan hanya industri media.
"Sementara itu mengenai isu terkait menurunnya anggaran memang berlaku di semua lapisan, bukan hanya untuk anggaran belanja media, untuk semua sektor bukan hanya Pemprov Jabar, karena memang ada efisiensi anggaran dari pusat untuk program prioritas," tandasnya.
Menutup pemaparannya, Bayu menekankan bahwa media lokal memiliki posisi strategis dalam menjaga kualitas informasi sekaligus mengedukasi masyarakat. Karena itu, integritas wartawan dan kemitraan yang sehat perlu terus dijaga agar industri media tetap tumbuh di tengah perubahan lanskap digital.
"Untuk masa depan dan kunci kolaborasi, media lokal bisa menjadi garda terdepan. Karena kemitraan yang sehat punya fungsi utama untuk mengawal informasi dari degradasi sosial. Jangan sampai idealisme pewarta bisa dibeli, karena tujuan kita untuk mengedukasi masyarakat sehingga integritas pewarta itu menjadi hal yang penting. Sifatnya, kami ingin ekosistem media yang saat ini tetap tumbuh berkembang, dan kita bisa tetap berkolaborasi," ujar Bayu.
Kegiatan ini mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan dan lembaga, yakni Harita Nickel, Bank Syariah Indonesia (BSI), Telkom Indonesia, Taspen, bank bjb, PT Surya Energi Indotama (SEI), Pertamina Patra Niaga, My Pertamina, Jasa Raharja Putera.
Kemudian, PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT), Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK)-OJK Jawa Barat, Pupuk Kujang, bjb syariah, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Bagian Barat, JNE, dan Generali Indonesia.
