- MUI menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang secara resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape.
- Pelaku usaha dan pengguna menilai kebijakan tersebut tidak adil karena rokok konvensional tidak dikenakan fatwa serupa.
- Sejumlah pihak berharap MUI mengkaji ulang fatwa tersebut agar memberikan kejelasan dan perlakuan adil.
SuaraJabar.id - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape menuai beragam tanggapan dari pelaku usaha hingga penggunanya.
Sejumlah pihak mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap vape dan rokok konvensional. Keduanya dinilai sama-sama memiliki risiko terhadap kesehatan, tetapi hanya vape yang menjadi objek fatwa haram tersebut.
Heru, penjaga salah satu toko vape di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, mengaku belum terlalu khawatir terhadap dampak fatwa tersebut bagi keberlangsungan usahanya.
Meski demikian, dia tidak menampik kemungkinan adanya penurunan daya beli konsumen setelah fatwa tersebut diterbitkan.
Baca Juga:Diduga Curi Sembako karena Kesulitan Ekonomi, Kasus Lansia di Bogor Berakhir Damai
Terlebih, toko tempatnya bekerja masih terbilang baru. Vape store tersebut baru beroperasi sekitar tiga minggu dan merupakan cabang kelima yang tersebar di wilayah Bogor.
"Kalau kebijakan itu dibilang mengancam, kayaknya enggak terlalu mengancam ya. Saya yakinnya begitu," kata Heru saat ditemui SuaraBogor.id, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, dampak terhadap penjualan kemungkinan tetap ada. Namun, dia berharap penurunan tersebut tidak terlalu signifikan.
Heru juga menilai vape selama ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi rokok konvensional.
"Karena saya pribadi, kalau misalkan vape diharamkan, kenapa rokok enggak? Padahal vape sendiri itu memang sebagai alternatif dari yang merokok," ujarnya.
Baca Juga:Tampil Memukau di Final, Sniper Muda Kabupaten Bogor Raihan Sapela Sabet Medali Emas Porprov Jabar
Dia menilai, persoalan tersebut menjadi pertanyaan bagi sebagian pengguna maupun pelaku usaha.
Menurut Heru, vape dan rokok konvensional merupakan produk yang sama-sama dikonsumsi dengan cara dihisap. Karena itu, kebijakan yang hanya menyasar salah satunya dinilai belum mencerminkan perlakuan yang adil.
"Saya merasa enggak adil sih, karena kan sejenis ya, rokok dan vape itu. Nah, kalau misalnya mau mengharamkan vape, berarti yang dipertanyakan sama orang-orang kan, 'Kenapa rokok enggak diharamkan?'" ungkapnya.
Kendati demikian, Heru menyebut keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa tersebut kembali kepada pendirian masing-masing pengguna.
Dia berharap MUI membuka ruang untuk mengkaji kembali ketentuan tersebut agar memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.
"Menurut saya sih harus ada kaji ulang ya, karena sepengetahuan saya dalam Islam sendiri, rokok aja di beberapa pendapat ulama beda-beda. Ada yang bilang haram, ada juga yang bilang halal," tuturnya.
