- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berniat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa pagi.
- Presiden Prabowo Subianto tidak menolak niatan tersebut, melainkan memberikan sejumlah saran penting dalam pertemuan tertutup yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut.
- Wakil Presiden Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen miliknya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
SuaraJabar.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengejutkan publik dengan menyampaikan niatannya untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai pertemuan tertutup selama 2,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa pagi.
Prasetyo mengonfirmasi bahwa niatan tersebut disampaikan langsung oleh Wapres Gibran di tengah dinamika politik yang sedang berkembang.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Baca Juga:Idham Azis Tak Hadir di Hambalang, 10 Mantan Kapolri Temui Prabowo dan Nyatakan Dukungan
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niatan pengunduran diri Wapres Gibran tersebut.
Menurut Mensesneg, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wapres Gibran.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelasnya.
Pada kesempatan itu, tambah Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga:Camat Diminta Kerja Super Keras dan kolaboratif, Ini Pesan Kemendagri
