- Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp12 triliun untuk menyalurkan BSU 2026 sebesar Rp900.000 kepada 13,3 juta pekerja.
- Bantuan disalurkan untuk menjaga daya beli pekerja berpenghasilan rendah selama bulan Oktober hingga Desember 2026.
- Pekerja dapat memeriksa status penerima secara online melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan yang tersedia.
SuaraJabar.id - Sebanyak 13,3 juta pekerja ditargetkan menjadi penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp12 triliun untuk menyalurkan bantuan sebesar Rp900.000 kepada pekerja yang memenuhi persyaratan.
Program yang digagas pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) ini menjadi salah satu upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja berpenghasilan rendah, menjelang akhir tahun.
Setiap penerima akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember 2026. Dana tersebut direncanakan dibayarkan sekaligus sebesar Rp900.000 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI dan Bank Tabungan Negara (BTN) atau PT Pos Indonesia.
Namun, tidak semua pekerja otomatis mendapatkan bantuan tersebut. Pemerintah masih melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
Baca Juga:BSU 2025: BRI Permudah Akses Bantuan Sosial Lewat BRImo dan AgenBRILink
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa data calon penerima masih dalam proses finalisasi di Kementerian Keuangan sebelum kembali diperiksa oleh Kemnaker.
Ini Kriteria Pekerja yang Berhak Menerima BSU 2026
Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan BSU.
Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Dari sisi penghasilan, pekerja harus memiliki gaji paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau menyesuaikan dengan upah minimum daerah apabila nilainya lebih tinggi.
Baca Juga:Menjelang Lebaran, Wamen BUMN Pastikan Kesiapan Stok Uang
BSU juga tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri. Pekerja yang sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran juga tidak termasuk kriteria penerima.
Pekerja Bisa Cek Status Penerima Secara Online
Sambil menunggu proses penetapan penerima, pekerja dapat memantau informasi BSU 2026 melalui laman resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
Pengecekan dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk yang tersedia pada situs tersebut. Pekerja disarankan memastikan data identitas dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan.
Kemnaker juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok pencairan BSU. Pekerja tidak perlu membayar biaya administrasi kepada pihak yang menjanjikan bantuan.
Hindari pula membagikan kode OTP, PIN, atau mengeklik tautan mencurigakan yang beredar melalui WhatsApp dan media sosial.
