- Pemerintah Kabupaten Bogor mengintegrasikan program bedah rumah rutilahu dengan pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin kategori desil satu.
- Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan kuota bantuan rumah meningkat signifikan dari tahun 2025 hingga mencapai 10.000 unit pada 2026.
- Pemerintah menyelaraskan program perbaikan hunian dengan bantuan produktif UMKM, peternakan, perikanan, serta sertifikasi tanah gratis dan pembiayaan murah.
SuaraJabar.id - Pemkab Bogor mengintegrasikan program bedah rumah tidak layak huni (rutilahu) dengan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
Prioritas penerima bantuan diberikan kepada warga yang masuk kategori desil satu berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, program perbaikan rumah harus dibarengi dukungan ekonomi agar penerima manfaat tidak hanya memiliki hunian layak, tetapi juga penghasilan yang lebih baik.
"Dengan adanya data tunggal, data DTSEN, pastikan bahwa penerima manfaat bedah rumah, rutilahu, itu masuk dalam kategori desil satu," kata Rudy di Cibinong, Senin.
Baca Juga:Bupati Bogor Respons Kasus Hukum, Dukung Pemberantasan Korupsi dan Hormati Prosedur
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyelaraskan program rutilahu dengan bantuan produktif, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perikanan, peternakan, hingga bantuan ternak.
Menurut Rudy, langkah tersebut penting agar perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak berhenti pada kondisi tempat tinggal, tetapi berlanjut pada peningkatan pendapatan keluarga.
Program bedah rumah di Kabupaten Bogor sendiri mendapat peningkatan alokasi signifikan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebutkan, kuota bantuan meningkat dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026.
Secara keseluruhan, alokasi bedah rumah di Jawa Barat juga naik dari 6.347 unit pada 2025 menjadi 40.000 unit pada 2026.
Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja, dengan penyesuaian di wilayah tertentu.
Baca Juga:KPK Periksa Tiga Pejabat Bappenda Bogor, Dugaan Korupsi Pemotongan Upah Pungut Diselidiki
Selain perbaikan rumah, pemerintah juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, serta pembiayaan PNM Mekaar dengan penurunan bunga dari 22 persen menjadi 8 persen.
Melalui pendekatan terpadu tersebut, pemerintah berharap bantuan perumahan dapat menjadi langkah awal bagi keluarga miskin untuk memperbaiki kualitas hunian sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.