SuaraJabar.id - Tahap pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2019 tinggal menghitung hari, namun ratusan ribu warga Kabupaten Bekasi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.
Terkait hal itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku telah mengintruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat mengebut pencetakkan e-KTP agar warga bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 mendatang.
"Saya minta Disdukcapil segera lakukan pencetakan. Seluruh Kecamatan juga segera percepat lakukan pencetakan e-KTP, nanti blangko yang kita dapat itu di disribusikan ke 23 Kecamatan," kata Eka, Senin (1/4/2019).
Eka meminta, permasalahan e-KTP dapat segera ditangani. Menurutnya, permasalahan e-KTP di Kabupaten Bekasi merupakan hal yang menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat.
"Masyarakat banyak yang mengadu dan mengeluhkan terkait lamanya pencetakan e-KTP oleh karena itu saya minta jajaran Disdukcapil dan juga para camat agar segera menangani dengan serius," ungkapnya.
Eka menghimbau kepada Camat se-Kabupaten Bekasi agar dapat memantau jalannya pendistribusian e-KTP. Serta, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat.
"Pak Camat dan Bu Camat saya himbau untuk memantau, jangan sampai nanti ada masalah. Apalagi ada pungutan-pungutan, layanan pencetakan e-KTP ini gratis, tandas dia.
Terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana mengaku kendala pembuatan e-KTP itu karena pihknya kekurangan blanko e-KTP. Padahal, sebelumnya, pihaknya telah menerima kiriman blangko e-KTP sebanyak 122.000.
Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Kolaborasi Ulta dan Marvel, Begini Kerennya Koleksi Makeup Avengers
"Alhamdulillah kami telah mendapat sebanyak kurang lebih 122.000 blangko KTP elektronik. Tapi itu belum cukup diprediksi masih ada sekitar 500 ribu warga Kabupaten Bekasi lagi yang belum punya e-KTP," kata dia.
Meski demikian, kata Ali, angka warga yang belum memiliki e-KTP cukup kecil. Pihaknya akan kembali mengajukan agar dapat kembali dikirim blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Masih kurang dikit lagi, sekitar 500 ribuan. Nanti kita ajukan, bertahap kita selesaikan," ujarnya.
Ali mengatakan 122.000 blangko e-KTP itu langsung disebar ke 23 Kecamatan. Adapun jumlah setiap kecamatan bervariatif sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing Kecamatan.
"Mudah-mudahan masyarakat yang sudah melakukan perekaman sejak tahun 2017 bisa segera mendapatkan e-KTP" ucapnya.
Selain itu menurutnya, percepatan percetakkan e-KTP harus segera dilakukan mengingat pada tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019.
Berita Terkait
-
Amien Rais: Ada Lembaga yang Membusukan Diri Sebar DPT Abal-abal
-
Jelang Pemilu, Polda Metro Bentuk Satgas Nusantara dan Tim Tekap
-
Pemilu Makin Dekat, BPN Gencar Dorong KPU Benahi DPT 'Hantu'
-
DPR Minta KPU Segera Penuhi Kekurangan Logistik Pemilu
-
Amien Rais Ancam People Power, Bamsoet: Jangan Buat Suasana Makin Panas
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
6 Fakta Tuntutan Mati Terdakwa Ririn, Pembunuh Satu Keluarga di Indramayu
-
Habisi Satu Keluarga Termasuk Bayi 8 Bulan di Indramayu, Terdakwa Ririn Dituntut Hukuman Mati
-
Bupati Sukabumi Pecat Kepala Desa Babakanjaya Terkait Dugaan Penyimpangan APBDes
-
Tak Cukup Satu Tersangka, Pengacara Minta Polres Sukabumi Kota Tahan BHW dan Buru Penerima Video
-
Mahasiswa Bandung Demo Kritik MBG dan Ekonomi, Dedi Mulyadi: Enggak Ada Problem, Sudah Biasa