SuaraJabar.id - Tahap pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2019 tinggal menghitung hari, namun ratusan ribu warga Kabupaten Bekasi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP.
Terkait hal itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku telah mengintruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat mengebut pencetakkan e-KTP agar warga bisa menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 mendatang.
"Saya minta Disdukcapil segera lakukan pencetakan. Seluruh Kecamatan juga segera percepat lakukan pencetakan e-KTP, nanti blangko yang kita dapat itu di disribusikan ke 23 Kecamatan," kata Eka, Senin (1/4/2019).
Eka meminta, permasalahan e-KTP dapat segera ditangani. Menurutnya, permasalahan e-KTP di Kabupaten Bekasi merupakan hal yang menjadi perbincangan yang ramai di masyarakat.
"Masyarakat banyak yang mengadu dan mengeluhkan terkait lamanya pencetakan e-KTP oleh karena itu saya minta jajaran Disdukcapil dan juga para camat agar segera menangani dengan serius," ungkapnya.
Eka menghimbau kepada Camat se-Kabupaten Bekasi agar dapat memantau jalannya pendistribusian e-KTP. Serta, tidak ada pungutan apapun yang dibebankan kepada masyarakat.
"Pak Camat dan Bu Camat saya himbau untuk memantau, jangan sampai nanti ada masalah. Apalagi ada pungutan-pungutan, layanan pencetakan e-KTP ini gratis, tandas dia.
Terpisah, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana mengaku kendala pembuatan e-KTP itu karena pihknya kekurangan blanko e-KTP. Padahal, sebelumnya, pihaknya telah menerima kiriman blangko e-KTP sebanyak 122.000.
Namun, jumlah itu belum bisa memenuhi kebutuhan pencetakan e-KTP bagi seluruh warga Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Kolaborasi Ulta dan Marvel, Begini Kerennya Koleksi Makeup Avengers
"Alhamdulillah kami telah mendapat sebanyak kurang lebih 122.000 blangko KTP elektronik. Tapi itu belum cukup diprediksi masih ada sekitar 500 ribu warga Kabupaten Bekasi lagi yang belum punya e-KTP," kata dia.
Meski demikian, kata Ali, angka warga yang belum memiliki e-KTP cukup kecil. Pihaknya akan kembali mengajukan agar dapat kembali dikirim blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Masih kurang dikit lagi, sekitar 500 ribuan. Nanti kita ajukan, bertahap kita selesaikan," ujarnya.
Ali mengatakan 122.000 blangko e-KTP itu langsung disebar ke 23 Kecamatan. Adapun jumlah setiap kecamatan bervariatif sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing Kecamatan.
"Mudah-mudahan masyarakat yang sudah melakukan perekaman sejak tahun 2017 bisa segera mendapatkan e-KTP" ucapnya.
Selain itu menurutnya, percepatan percetakkan e-KTP harus segera dilakukan mengingat pada tanggal 17 April 2019 akan dilaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019.
Berita Terkait
-
Amien Rais: Ada Lembaga yang Membusukan Diri Sebar DPT Abal-abal
-
Jelang Pemilu, Polda Metro Bentuk Satgas Nusantara dan Tim Tekap
-
Pemilu Makin Dekat, BPN Gencar Dorong KPU Benahi DPT 'Hantu'
-
DPR Minta KPU Segera Penuhi Kekurangan Logistik Pemilu
-
Amien Rais Ancam People Power, Bamsoet: Jangan Buat Suasana Makin Panas
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Awal Mula Kasus Dugaan Korupsi Perumda Tirtawening Bandung
-
Detik-detik Mencekam di Cianjur, Niat Melerai Justru Jadi Petaka
-
Kontroversi Makanan Bergizi Gratis: Tanggung Jawab Siapa Jika Ada Korban?
-
Kenapa Banyak Korban PHK di Jawa Barat? Ini Jawaban Dedi Mulyadi
-
4 Poin Tamparan Dedi Mulyadi: Lupakan Luar Negeri, Ini PR Kepala Daerah di Jabar!