SuaraJabar.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Nurul Sumarheni memohon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memundurkan jadwal sidang perdananya. Alasan Nurul meminta penundangan sidang itu karena sedang sibuk mengurusi pelaksanaan Pemilu 2019.
Nurul yang dilaporkan dugaan pelanggaran administrasi atas pengangkutan kertas suara menggunakan truk terbuka dan tanpa pengawalan kepolisian menyatakan permohonan itu di depan Majelis Bawaslu Kota Bekasi, Senin (1/4/2019).
"Saya minta waktu sidang diundur sampai Kamis besok karena banyak yang harus di kerjakan, mengingat tahapan Pemilu sudah semakin dekat," pinta Nurul.
Sidang tersebut dipimpin langsung Majelis Sidang dari Bawaslu, Novita Ulya Astuti dengan dua anggota majelis lainnya. Hadir pula dua saksi pelapor. Permintaan Nurul diamini Majelis Bawaslu. Lembaga pengawas itu memberikan kesempatan eks Komisioner KPU Kota Bekasi periode 2014-2018 ini untuk menjalani sidang beberapa hari ke depan.
Baca Juga: Pengakuan AKP Sulman Aziz, Humas Polda Jabar: Dia Sedang Emosi
Anggota Majelis Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail mengatakan, sidang pendahuluan soal pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu sudah memenuhi syarat moril materil saksi dari terlapor dan pelapor.
"Jika terbukti melanggar, pertama kita akan berikan teguran admintrasi tertulis. Dan kedua KPU harus perbaiki managemen pengantaran surat suara. Tapi kalau tetap melanggar lagi, kita akan berikan rekomondasi ke KPU Jabar agar ketua KPU diganti," jelas Ali dalam sidang.
Untuk diketahui, sidang ini digelar atas pelaporan salah satu warga Bekasi dengan dugaan pelanggaran adminstrasi terkait pengangkutan surat suara yang dibawa menggunakan kendaraan bak terbuka dan tanpa pengawalan kepolisian pada, 19 April 2019, belum lama ini.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Baca Juga: Unggah Video Diss Track, YouTuber PewDiePie Akhiri Perang dengan T-Series
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Riza Nasrul Falah, Ketua Bawaslu Bandung Barat Ngaku Khilaf Diciduk Pesta Sabu: Awalnya Mau Beli Galon!
-
Permintaan Wamendagri Ribka Haluk: Pemda Sinkronisasikan Anggaran PSU dengan KPU, Bawaslu, dan Aparat Keamanan Daerah
-
KPU Barito Utara Disebut Main Mata karena Acuhkan Perintah Bawaslu
-
Sidang DKPP, Pimpinan KPU Barito Utara Disebut Langgar Etik karena Acuhkan Rekomendasi Bawaslu
-
Diduga Langgar Kode Etik di Pilkada, KPU-Bawaslu Maybrat Dilaporkan ke DKPP
Terpopuler
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Kekayaan Menakjubkan Lucky Hakim, Bupati Indramayu yang Kena Sentil Dedi Mulyadi
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
- Bak Trio Ridho-Idzes-Hubner, Timnas Indonesia U-17 Punya 3 Bek Solid
Pilihan
-
Harga Emas Antam Berbalik Lompat Tinggi Rp23.000 Hari Ini, Jadi Rp1.777.000/Gram
-
Wall Street Keok, IHSG Diprediksi Melemah Imbas Perang Dagang Trump vs Xi Jinping
-
Megawati dan Prabowo Subianto Akhirnya Bertemu, Begini Respon Jokowi
-
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tegaskan ASEAN Solid dan Bersatu
-
Emas dan Bitcoin Banyak Diborong Imbas Ketegangan Perang Dagang AS vs China
Terkini
-
Modal Semangat dan Keberanian, Suryani Buktikan Perempuan Bisa Naik Kelas
-
Lucky Hakim Liburan ke Jepang Tuai Kritik, Dedi Mulyadi Sentil Soal Etika Pejabat!
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H