Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Hingga Kesehatan akan Dibantu Pemprov

SuaraJabar.id - Pemerintah Provinsi (Pemporv) Jawa Barat dipastikan bakal membantu pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok, jembatan layang di Jalan Kartini dan underpass di perlintasan kereta dekat Stasiun Citayam.

Kepastian tersebut disampaikan Anggota DPRD Provisi Jawa Barat Hasbullah Rahmat. Menurut Hasbullah Rahmat pembangunan jembatan layang dan underpass sangat dibutuhkan di ruas jalan tersebut.

"Flyover dan underpass sudah kami ajukan tahun ini, Insya Allah selesai tahun depan mulai dikerjakan," kata Hasbullah kepada Suara.com, Selasa (9/4/2019).

Volume kendaraan yang terus bertambah, namun tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur menjadi pertimbangan kebutuhan jembatan layang dan underpas untuk mengurangi kemacetan di Depok.

Baca Juga: Delapan Organisasi Perdagangan Desak Donald Trump soal Tarif Otomotif

"Nilainya cukup besar, Insya Allah tahun ini dapat terealisasi," ucapnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membantu pembangunan RSUD yang kedua di wilayah Kecamatan Tapos.

Kebutuhan pembangunan RSUD tersebut untuk mengimbangi proporsi masyarakat Depok yang saat ini jumlah penduduknya mencapai 2 juta jiwa lebih.

Lebih lanjut, Hasbullah mengatakan bantuan pembangunan ini untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di Depok khususnya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, anggota DPRD Propinsi Jawa Barat, Irfan Suryanagara lainnya mengemukakan, juga akan menambah jumlah ruang kelas dan gedung sekolah di Kota Depok.

Baca Juga: Beyond Borders Festival Hadirkan Hip Hop Terbaik di Asia

Selama ini dikatakan Irfan, sekitar 7 ribu siswa dari 27 ribu siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) setiap tahunnya tidak tertampung di sekolah menangah atas (SMA) Negeri, SMK Negeri dan sederajat lainnya.

"Kami memang tengah mengusulkan agar ada penambahan anggaran pembangunan ruang kelas atau gedung baru SMA/SMK di Kota Depok, " katanya.

Kekurangan fasilitas sarana maupun prasarana tersebut membuat persoalan setiap tahun, terutama saat penerimaan siswa baru SMA atau SMK.

Sebetulnya, lanjut Irfan, jika orang tua siswa ingin melanjutkan jenjang pendidikan anaknya tidak hanya terfokus kepada sekolah negeri hal tersebut bisa tertangani, lantaran saat ini kualitas pendidikan baik di negeri maupun swasta sudah cukup bersaing.

"Ini karena semua memilih ingin ke sekolah negeri, jelas tidak tertampung dengan jumlah sekolah negeri yang hanya 14 unit SMA saja ditambah SMK hanya empat unit," tuturnya.

Usulan anggaran untuk penambahan ruang kelas dan gedung baru di Kota Depok merupakan hasil dari data yang diperoleh selama ini. Dari data tersebut menunjukan, kebanyakan ruang kelas hanya sembilan ruang kelas, padahal seharusnya minimal 12 ruang kelas.

"Jika sudah ditambah ruang kelas masih juga kekurangab maka perlu dibangun gedung sekolah bari, " ujarnya.

Dia menambahkan, selain memprioritaskan penambahan ruang kelas baru pihaknya akan mempersiapkan regulasi terkait pemberian bantuan kepada murid tidak mampu di jenjang SMA/SMK.

"Bagaimana memberikan subsidi kepada siswa miskin di SMA, yang sebelumnya di Kota Depok diberikan sekarang beralih ke provinsi tidak ada. Termasuk bagaimana sekolah swasta yang ketika sekolah negeri ditambah mereka harus diperhatikan," katanya.

Kontributor : Supriyadi