- Jawa Barat memimpin angka PHK secara nasional, tetapi hal ini perlu dilihat dalam konteks
- Meskipun Jawa Barat mengalami peningkatan PHK, tren nasional justru membaik
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimis dan memiliki strategi untuk mengatasi masalah PHK
SuaraJabar.id - Di tengah kabar muram soal tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi membawa secercah harapan bagi para pencari kerja.
Ia memastikan bahwa badai PHK ini akan segera diimbangi dengan pulihnya investasi dan dibukanya kembali rekrutmen karyawan baru, yang akan didukung oleh sistem online modern.
Meskipun Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak se-Indonesia pada Agustus 2025, Dedi Mulyadi meminta masyarakat untuk tidak pesimis.
Menurutnya, pemerintah provinsi telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membalikkan keadaan.
Kabar baik pertama datang dari sektor investasi. Dedi Mulyadi mengklaim bahwa geliat ekonomi di Jawa Barat mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Ia bahkan memberikan sinyal kuat bahwa penyerapan tenaga kerja baru akan segera dimulai.
"Saat ini, kata Dedi, investasi di Jawa Barat mulai tumbuh lagi dan kemungkinan besar pada Oktober mendatang mulai berjalan," ujarnya dilansir dari Antara.
Secara spesifik, ia menunjuk beberapa kawasan industri utama yang akan kembali membuka lowongan. Ini adalah sinyal positif bahwa akan ada ruang baru bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau para pencari kerja baru.
"Tahun depan, karyawan di Subang, di Bekasi juga mulai rekrut ya. Jadi ya, memang ada yang berhenti tetapi juga ada ruang untuk masuk," tegas Dedi.
Baca Juga: Jawa Barat Juara PHK, Benarkah Janji Dedi Mulyadi Mampu Atasi Masalah?
Untuk memastikan "ruang untuk masuk" tersebut dapat diakses dengan mudah dan transparan, Dedi Mulyadi mengumumkan sebuah terobosan. Pihaknya akan segera menerapkan sistem penerimaan dan pelayanan tenaga kerja secara daring (online).
Inovasi ini diharapkan dapat memotong birokrasi dan mempertemukan langsung antara kebutuhan industri dengan para pencari kerja yang kompeten di seluruh Jawa Barat.
Ini adalah langkah modernisasi yang dinantikan banyak pihak untuk membuat proses rekrutmen lebih efisien.
Meski membawa kabar baik, Dedi Mulyadi tidak menampik data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Data tersebut menunjukkan dari total 830 orang yang terkena PHK secara nasional pada Agustus 2025, sebanyak 261 orang berasal dari Jawa Barat.
Angka ini jauh di atas Sumatera Selatan (113 orang) dan Kalimantan Timur (100 orang).
Berita Terkait
-
Jawa Barat Juara PHK, Benarkah Janji Dedi Mulyadi Mampu Atasi Masalah?
-
Pasca Kritik Dedi Mulyadi, Pemkab Karawang Mulai Menata Area Jalan Interchange Karawang Barat
-
Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
-
Dedi Mulyadi 'Naksir' RSUD Kota Bogor, Dedie Rachim Beri Lampu Hijau Bersyarat
-
Terbongkar! 3 Biang Kerok di Balik Anggaran Jumbo Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
4 Rekomendasi Serum Wajah di Bawah Rp150 Ribu, Murah tapi Kualitasnya Top Bikin Auto Ganteng
-
'Nggak Ada yang Gitu-gitu', Respons Singkat Dedie Rachim Justru Tambah Kekecewaan Warga Kayumanis
-
Warga Munjul Merasa Dikelabui! Proyek PSEL Pemkot Bogor Tuai Penolakan Keras
-
Tambang Ditutup 7 Bulan, Bupati Bogor Minta Dedi Mulyadi Beri Kepastian Warga
-
Gunakan Dana Rp100 Miliar, Anggaran Konstruksi Jalur Khusus Tambang di Bogor Siap Digenjot