SuaraJabar.id - Wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Kota Depok oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun depan dinilai tidak tepat.
Sebab, masih banyak infrastruktur di Jalan Margonda yang harus dibenahi. Hal tersebut disampaikan Kasatlantas Polrestro Depok Kompol Sutomo.
"ERP dari (Polrestro Depok) kami belum pernah rapat tuh. Enggak tepat kalau (ERP) diterapkan di Jalan Margonda. Karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda, " kata Sutomo di Jalan Margonda Depok pada Rabu (27/11/2019).
Sutomo menyebut, pembenahan infrastruktur di Jalan Margonda harus dilakukan karena kenyataannya masih banyak trotoar yang rusak atau bolong-bolong. Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan, jika BPTJ mau menerapkan jalan berbayar untuk mengatasi kemacetan di Jalan Margonda .
"ERP belum tepat, karena infrastruktur masih kurang. Kita lihat jalanan di wilayah Tangerang Selatan itu bagus infrastrukturnya. Perlu dicontoh," kata dia.
Berdasarkan data Satlantas Polrestro Depok, kendaraan yang melintas Jalan Margonda Depok perjam sekitar 4.500 unit kendaraan. Jumlah tersebut berdasar penghitungan, ketika jam sibuk berangkat kerja.
"Tidak ada penataan Jalan Margonda (tidak tepat ERP). Data kendaraan yang melintas per jam 4.500 (unit) pada jam 06.00 WIB dan 07.00 WIB," kata Sutomo.
Sementara, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan rencana penerapan sistem ERP di Jalan Margonda oleh BPTJ masih sebatas wacana. Idris bahkan menyatakan masih fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang termasuk proyek transportasi prioritas skala nasional.
"Masih wacana, belum ada pemberitahuan informasi secara resmi ke kita (Pemkot Depok) dari BPTJ. Kami masih fokus soal konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur, nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," ucap Idris.
Baca Juga: Bekasi Batal Terapkan Jalan Berbayar ERP Tahun Depan
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Arya Iwantoro Anak Siapa? Ternyata Ayahnya Eks Sekjen Kementan yang Pernah Diperiksa KPK!
- Usut Kematian Nizam Syafei yang Disiksa Ibu Tiri, Video di Ponsel Korban akan Diperiksa
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
Pilihan
-
Debut Berujung Duka, Pemain Senegal Meninggal Dunia Usai Kolaps di Lapangan
-
Di Tengah Jalan Raya, Massa Polda DIY Gelar Salat Gaib Massal untuk Korban Represi Aparat
-
Massa Aksi di Depan Polda DIY Dibubarkan Paksa oleh Sekelompok Orang Berpakaian Sipil
-
5 Fakta Mencekam Demo di Mapolda DIY: Gerbang Roboh hingga Ledakan Misterius
-
Suasana Mencekam di Depan Polda DIY, Massa Berhamburan Usai Terdengar Ledakan
Terkini
-
Catat Tanggalnya! CGM Bogor 1-3 Maret 2026: Perayaan Unik Harmoni in Diversity
-
Komisi III DPR Kawal Ketat Kasus Kematian NS, Desak Jerat Ibu Tiri dengan Hukuman Maksimal
-
KPK Turun Tangan! Proyek Besar Pemkab Bogor Kini Diawasi Ketat Biar Tak Jadi Ladang Korupsi
-
Geger Korupsi Anggaran 2024-2025, Kantor Kesbangpol Sumedang Digeledah Jaksa
-
Aksi Dini Hari Bupati Bogor Rudy Susmanto, Pimpin Korve Tambal Lubang Jalur Parung-Kemang