SuaraJabar.id - Wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Kota Depok oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun depan dinilai tidak tepat.
Sebab, masih banyak infrastruktur di Jalan Margonda yang harus dibenahi. Hal tersebut disampaikan Kasatlantas Polrestro Depok Kompol Sutomo.
"ERP dari (Polrestro Depok) kami belum pernah rapat tuh. Enggak tepat kalau (ERP) diterapkan di Jalan Margonda. Karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda, " kata Sutomo di Jalan Margonda Depok pada Rabu (27/11/2019).
Sutomo menyebut, pembenahan infrastruktur di Jalan Margonda harus dilakukan karena kenyataannya masih banyak trotoar yang rusak atau bolong-bolong. Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan, jika BPTJ mau menerapkan jalan berbayar untuk mengatasi kemacetan di Jalan Margonda .
"ERP belum tepat, karena infrastruktur masih kurang. Kita lihat jalanan di wilayah Tangerang Selatan itu bagus infrastrukturnya. Perlu dicontoh," kata dia.
Berdasarkan data Satlantas Polrestro Depok, kendaraan yang melintas Jalan Margonda Depok perjam sekitar 4.500 unit kendaraan. Jumlah tersebut berdasar penghitungan, ketika jam sibuk berangkat kerja.
"Tidak ada penataan Jalan Margonda (tidak tepat ERP). Data kendaraan yang melintas per jam 4.500 (unit) pada jam 06.00 WIB dan 07.00 WIB," kata Sutomo.
Sementara, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan rencana penerapan sistem ERP di Jalan Margonda oleh BPTJ masih sebatas wacana. Idris bahkan menyatakan masih fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang termasuk proyek transportasi prioritas skala nasional.
"Masih wacana, belum ada pemberitahuan informasi secara resmi ke kita (Pemkot Depok) dari BPTJ. Kami masih fokus soal konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur, nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," ucap Idris.
Baca Juga: Bekasi Batal Terapkan Jalan Berbayar ERP Tahun Depan
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Tipu Korban Rp2 Miliar Pakai Cek Kosong, Berkas Rio Delgado Hassan Resmi Dilimpahkan ke Kejati Jabar
-
Pabrik di Tangerang Klarifikasi Isu Pencemaran: Ada Dugaan Pemerasan?
-
RUPST BRI Putuskan Dividen Rp52,1 Triliun, Tegaskan Kinerja dan Stabilitas
-
Ada Apa di Balik Penyegelan Aset PT BBP? Konflik Tambang Emas Selatan Sukabumi Memuncak
-
Ekspansi Luar Negeri Dimulai, Pegadaian Buka Kantor Cabang Pertama di Timor Leste