SuaraJabar.id - Wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Margonda Kota Depok oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada tahun depan dinilai tidak tepat.
Sebab, masih banyak infrastruktur di Jalan Margonda yang harus dibenahi. Hal tersebut disampaikan Kasatlantas Polrestro Depok Kompol Sutomo.
"ERP dari (Polrestro Depok) kami belum pernah rapat tuh. Enggak tepat kalau (ERP) diterapkan di Jalan Margonda. Karena masih harus dibenahi infrastruktur Jalan Margonda, " kata Sutomo di Jalan Margonda Depok pada Rabu (27/11/2019).
Sutomo menyebut, pembenahan infrastruktur di Jalan Margonda harus dilakukan karena kenyataannya masih banyak trotoar yang rusak atau bolong-bolong. Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan, jika BPTJ mau menerapkan jalan berbayar untuk mengatasi kemacetan di Jalan Margonda .
"ERP belum tepat, karena infrastruktur masih kurang. Kita lihat jalanan di wilayah Tangerang Selatan itu bagus infrastrukturnya. Perlu dicontoh," kata dia.
Berdasarkan data Satlantas Polrestro Depok, kendaraan yang melintas Jalan Margonda Depok perjam sekitar 4.500 unit kendaraan. Jumlah tersebut berdasar penghitungan, ketika jam sibuk berangkat kerja.
"Tidak ada penataan Jalan Margonda (tidak tepat ERP). Data kendaraan yang melintas per jam 4.500 (unit) pada jam 06.00 WIB dan 07.00 WIB," kata Sutomo.
Sementara, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan rencana penerapan sistem ERP di Jalan Margonda oleh BPTJ masih sebatas wacana. Idris bahkan menyatakan masih fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang termasuk proyek transportasi prioritas skala nasional.
"Masih wacana, belum ada pemberitahuan informasi secara resmi ke kita (Pemkot Depok) dari BPTJ. Kami masih fokus soal konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur, nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," ucap Idris.
Baca Juga: Bekasi Batal Terapkan Jalan Berbayar ERP Tahun Depan
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Berharap Pada Indra Sjafri: Modal Rekor 59% Kemenangan di Ajang Internasional
-
Penyumbang 30 Juta Ton Emisi Karbon, Bisakah Sepak Bola Jadi Penyelamat Bumi?
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Bank BJB: Uang Rp1,3 Miliar Cicilan Mobil Ridwan Kamil Disita
-
KPK Panggil Ridwan Kamil Usai Sita Uang Rp1,3 miliar, Potensi Tersangka?
-
Dugaan Rekaman Kadis ESDM Jabar: Jegal Larangan KDM, Jaminan Pengusaha Tambang Bebas dalam Seminggu?
-
Bukan Gantung Diri Biasa, Kejanggalan Brankas Rusak Ungkap Skenario Lain Kematian Sekuriti Bank
-
Update Korban Ponpes Ambruk di Sidoarjo: 38 Santri Diduga Masih Tertimbun