Jalan Terakhir Jujun, Saat Pemerintah akan Hapus Tenaga Honorer

SuaraJabar.id - Jujun Rosandi, tenaga guru honorer di salah satu SD negeri di Kota Depok, hanya bisa mengelus dada mendengar kabar rencana penghapusan tenaga honorer yang disampaikan pemerintah.

Sejak 2003, Jujun telah bekerja sebagai tenaga honorer sampai sekarang untuk mencari nafkah keluarga. Jujun pun menafkahi keluarganya dari jerih payahnya mengajar siswa dan siswi.

"Selain jadi guru honorer, saya enggak punya kerjaan lain. Kalau usaha lain tidak ada, paling jadi pembawa acara atau master of ceremony (MC) di acara- acara di kampung," kata Jujun kepada Suara.com pada Rabu (22/1/2020).

Selama 16 tahun menjadi tenaga honorer Jujun mengakui, penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab, pendapatannya dari insentif tenaga honorer di sekolah dasar masih dibawah standar untuk mendapat kehidupan layak, apalagi menghidupi tiga orang anak beserta satu istri.

Baca Juga: Nasib Tenaga Honorer Terkatung-katung, FPNB Surati BKD Pemprov Banten

"Seperti dua sisi mata uang. Bicara pemasukan kurang memang kurang. Tapi, kuncinya bersyukur, kalau hitung hitungan matimatika tidak bisa," ucap Jujun.

Sebelum mengetahui informasi rencana penghapusan tenaga honorer, Jujun berharap bisa diangkat menjadi CPNS. Namun, harapan itu harus kandas.

"Memang tidak lain, secara manusia umum yang mengabdi belasan tahun di pemerintah punya harapan diangkat," kata pria yang mengajar pelajaran olahraga.

Sebelum menjadi tenaga honorer, Jujun mengaku pernah bekerja di pabrik dengan penghasilan Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta tiap bulannya. Namun, setelah bekerja menjadi tenaga honorer, malah mendapatkan upah hanya Rp 150 ribu di tahun 2003.

"Kuncinya bersyukur, sekarang sudah Rp 2,75 juta dan sudah lulus kuliah S1 pada 2012 lalu," katanya.

Baca Juga: Pemkot Depok Janji Tenaga Honorer Bakal Dialihkan Jadi P3K Sesuai PP

Sekretaris BKPSDM Kota Depok Mary Liziawati mengatakan, arahan itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dalam PP disebutkan bagi pegawai non-PNS secara bertahap dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sampai jangka waktu lima tahun.