Minta Ganti Rugi, Warga Tamansari Beraudiensi dengan Satpol PP Kota Bandung

Hal yang sama dituturkan warga lainnya, Eva Eriani (50) bahwa pemerintah harus mengganti rugi sesuai dengan peraturan dan sesuai dengan kompensasi, bukan memberi uang kerohiman.

“Tentang cara konpensasi, selama ini bukan kompensasi tapi kerohiman, berarti cuma uang kadedeuh istilahnya, kalau mengacu kepada peraturan kompensasi harus sesuai dengan kerugian warga."

Sementara itu perwakilan Perhimbunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jawa Barat yang mendampingi warga dalam audiensi, Rizky Ramdani mengatakan, audiensi dilakukan kepada pihak Satpol PP karena proses penggusuran lebih banyak dilakukan oleh pihak Satpol PP.

“Terkait permohonan audiensi sudah dilakukan sejak dua minggu sebelumnya, dan akhirnya terealisasi saat ini. Audiensi ini memang dilakukan karena Satpol PP menjadi salah satu instansi yang sangat banyak terlibat dalam proses penggusuran tanggal 12 Desember kemarin."

Baca Juga: Warga Korban Penggusuran Tamansari Bandung Alami Trauma Berat

Dalam pertemuan tersebut, Rizky mengatakan pihaknya meminta pertanggung jawaban terhadap dampak atas kerugian barang dan orang atau warga yang terkena penggusuran dan juga warga yang terkena imbas.

“Jadi kalau barangnya itu berkaitan dengan rumah, dan kerugian materil lainnya yang berkaitan dengan rumah benda bergerak seperti peralatan masakan rumah, berbagai macam barang milik warga komplen ada yang rusak dan hilang. Kepada orang efek dari dampak itusecara umumnya dari pendidikan kesehatan mata pencaharian.”

Laporan kerugian dan audiensi yang dilakukan berkaitan dengan kerugian materil dan imateril yang dialami warga pada saat penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP, kedepan PBHI akan terus mengawal pelaporan warga untuk mendapat hak-hak warga RW 11 Tamansari.

Kontributor : Silmi Kaffah

Baca Juga: Cerita Pilu Warga Tamansari Bandung Usai Digusur dan Keluarnya Fatwa MUI