Tok! DPRD Pilih Achmad Marzuki Jadi Wabup Bekasi yang Baru

SuaraJabar.id - Satu kandidat Calon Wakil Bupati Bekasi Achmad Marzuki meraup suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (18/3/2020). Dalam pemilihan tersebut, Marzuki mengantongi 40 suara atau unggul mutlak dari rivalnya Tuti Nurcholifah Yasin yang tak mendapatkan suara sama sekali.

Untuk diketahui, dalam proses tersebut hadir 40 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari total 50 anggota. Selanjutnya, 10 anggota yang tidak hadir, hak suaranya dinyatakan hangus.

Dari pantauan Suara.com, proses pemilihan wabup tersebut tidak dihadiri Forkopimda serta kepala satuan perangkat daerah dan struktur tingkat kecamatan/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Bahkan, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pun tidak menghadiri acara tersebut.

“Untuk anggota (DPRD Kabupaten Bekasi) yang memang tidak hadir, hak suaranya tidak bisa diwakili, kalau tidak hadir ya artinya hangus. Itu aturan yang ada di tata tertib dewan,” kata Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Mustakim di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (18/3/2020).

Mustakim mengklaim, pemilihan Wabup Bekasi yang sudah terselenggara sudah sesuai aturan perundang-undangan. Karenanya, dalam pemilihan ini dianggap sah sesuai aturan Panlih DPRD Kabupaten Bekasi.

“Pemilihan Wabup Bekasi ini sudah berdasarkan undang-undang,” imbuhnya.

Meski begitu, hingga saat ini Marzuki belum resmi dinyatakan sebagai Wabup Bekasi. Lantaran, kemenangan surat suara itu harus diketahui terlebih dahulu oleh Bupati Eka Supria Atmaja.

Dari Bupati, surat itu harus mendapat persetujuan dari Pemprov Jawa Barat. Jika surat pernyataan wakil bupati itu disetujui, maka Marzuki baru akan dilantik.

Namun sampai saat ini, masih banyak perdebatan yang terjadi terkait pemilihan tersebut.

Baca Juga: Kursi Wabup Bekasi Kosong 8 Bulan, Pengamat: Ada Pihak Sengaja Membiarkan

Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi mengecam pelaksanaan pemilihan Wabup Bekasi tersebut. Massa menudin DPRD Kabupaten Bekasi telah “mengangkangi” undang-undang.

“Mahasiswa menilai Panlih Wabup Bekasi hanya 'politik dagang sapi' atau jual-beli jabatan/kepentingan saja,” kata Ketua BEM FT Universitas Pelita Bangsa Fakhri Pengetsu.

"Kami muak sebetulnya melihat kelakuan Elit Politik di Bekasi, seperti Politik Dagang Sapi saja. Saling sikut dan bermanuver untuk memperebutkan kekuasaan wakil Bupati. Kami paham, bahwa di politik, tidak ada makan siang gratis. Panlih terburu-buru ada apa? Dan Bupati belum menyerahkan Rekomendasi ada apa?,” bebernya.

Sementara Ketua BEM Universitas Mitra Karya Yusril juga menyoroti anggaran yang dipergunakan untuk proses pengisian kekosongan kursi Wabup Bekasi. Ia menduga, ada kamuflase anggaran Panlih DPRD Kabupaten Bekasi.

Peserta aksi sempat membuat kegaduhan dengan merangsak masuk pagar yang dijaga kepolisian. Jajaran kepolisian yang berjaga memberikan pembatas akses masuk hingga aksi lempar batu tak terhindarkan. Polisi yang bertugas lantas menyemprotkan watercanon dan menembakan gas air mata ke arah peserta aksi. Kericuhan sempat terjadi selama beberapa menit hingga akhirnya mereda.

Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah