Tok! DPRD Pilih Achmad Marzuki Jadi Wabup Bekasi yang Baru

SuaraJabar.id - Satu kandidat Calon Wakil Bupati Bekasi Achmad Marzuki meraup suara terbanyak dalam proses pemilihan yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (18/3/2020). Dalam pemilihan tersebut, Marzuki mengantongi 40 suara atau unggul mutlak dari rivalnya Tuti Nurcholifah Yasin yang tak mendapatkan suara sama sekali.

Untuk diketahui, dalam proses tersebut hadir 40 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari total 50 anggota. Selanjutnya, 10 anggota yang tidak hadir, hak suaranya dinyatakan hangus.

Dari pantauan Suara.com, proses pemilihan wabup tersebut tidak dihadiri Forkopimda serta kepala satuan perangkat daerah dan struktur tingkat kecamatan/kelurahan yang ada di Kabupaten Bekasi. Bahkan, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja pun tidak menghadiri acara tersebut.

“Untuk anggota (DPRD Kabupaten Bekasi) yang memang tidak hadir, hak suaranya tidak bisa diwakili, kalau tidak hadir ya artinya hangus. Itu aturan yang ada di tata tertib dewan,” kata Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Mustakim di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi pada Rabu (18/3/2020).

Baca Juga: Kursi Wabup Bekasi Kosong 8 Bulan, Pengamat: Ada Pihak Sengaja Membiarkan

Mustakim mengklaim, pemilihan Wabup Bekasi yang sudah terselenggara sudah sesuai aturan perundang-undangan. Karenanya, dalam pemilihan ini dianggap sah sesuai aturan Panlih DPRD Kabupaten Bekasi.

“Pemilihan Wabup Bekasi ini sudah berdasarkan undang-undang,” imbuhnya.

Meski begitu, hingga saat ini Marzuki belum resmi dinyatakan sebagai Wabup Bekasi. Lantaran, kemenangan surat suara itu harus diketahui terlebih dahulu oleh Bupati Eka Supria Atmaja.

Dari Bupati, surat itu harus mendapat persetujuan dari Pemprov Jawa Barat. Jika surat pernyataan wakil bupati itu disetujui, maka Marzuki baru akan dilantik.

Namun sampai saat ini, masih banyak perdebatan yang terjadi terkait pemilihan tersebut.

Baca Juga: Periksa Wabup Bekasi, KPK Cek Perizinan Proyek Meikarta

Sementara itu, sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi mengecam pelaksanaan pemilihan Wabup Bekasi tersebut. Massa menudin DPRD Kabupaten Bekasi telah “mengangkangi” undang-undang.