SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, kalau semakin banyak orang yang menjalani rapid test virus corona covid-19, maka semakin banyak data orang terpapar ditemukan.
Akan tetapi, dikarenakan alat rapid test yang ada hanya sedikit, maka data warga terpapar Covid-19 pun seolah sedikit.
RK sempat membandingkan dengan rapid test yang dilakukan Korea Selatan, di mana per harinya sanggup menjalani 15 ribu kali tes.
Sedangkan di Indonesia, semua pengetesan harus diuji ke laboratorium milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hanya sanggup menangani 200 tes sampel.
"Menkes bilang Litbangkes itu sanggup 200 sampel per hari, padahal Korsel bisa tes 15 ribu sampel per hari, sementara pemerintah pusat, Kemenkes, Litbangkesnya hanya 200 per hari," kata RK saat melaporkan progres penanganan Covid-19 kepada Wakil Presiden Maruf Amin melalui video konferensi, Jumat (3/4/2020).
Oleh karena itu, RK memutuskan untuk melakukan pengecekan sampel sendiri. Alatnya dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Korea Selatan. Setidaknya ada 50 ribu rapid test yang ia bagikan ke seluruh kota dan kabupaten di Jabar.
Pemprov Jabar melakukan rapid test dengan cara door to door ke rumah warga, di rumah sakit, puskemas dan drive thru untuk menghindari adanya kontak fisik maupun kerumunan.
Dari 50 ribu rapid test, hasil yang sudah diperoleh 15 ribu dan 677 di antaranya dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.
Melelaui mekanisme itu, RK menilai kalau semakin banyak warga yang menjalani rapid test, maka semakin banyak pula data sebaran Covid-19 yang diketahui pemerintah.
Baca Juga: Ridwan Kamil Curhat Khawatirkan Pemudik, Ma'ruf Amin Andalkan Fatwa MUI
"Saya meyakini sebenarnya hari ini kasus kita berlipat-lipat, tapi karena kecepatan tes tidak sebanyak kita harapkan, maka data itu datang seolah-olah sedikit," ujarnya.
Dalam kesempatan itu RK pun menyampaikan harapannya agar pengetesan Covid-19 untuk warga semakin diperluas.
Ia meyakini provinsi-provinsi lain pun memiliki warga terpapar yang lebih banyak ketimbang data yang diperoleh saat ini.
RK memahami kalau kendalanya ada pada alat tes yang belum memadai.
"Korsel penduduknya 51 juta orang, warga yang dites 300 ribu orang. Sementara kita, DKI juga kurang lebih 15 ribu orang, saya 15 ribu. Kita baru mungkin di level 40 ribuan, hari ini," ujarnya.
"Nah bagaimana mengejar rasio ratusan ribu, itulah peran pemerintah pusat memperbanyak alat tes sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan tanpa rapid test itu saya tidak akan menemukan ratusan."
Berita Terkait
-
Libatkan Ojol, Emil Bagi Rp 500 Ribu untuk Warga Terdampak Corona
-
Ridwan Kamil Curhat Khawatirkan Pemudik, Ma'ruf Amin Andalkan Fatwa MUI
-
Ridwan Kamil: Jangan Tolak Jenazah Positif Corona, 7 Jam Virus Mati
-
7.400 Orang RI Diperiksa Virus Corona, Berapa yang Positif COVID-19?
-
Episentrum Baru Virus Corona Jabar, Gereja Bethel dan Setukpa Polri
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Hampir 80 Persen Wilayah Garut Rawan Tanah Longsor, BPBD Antisipasi Evakuasi
-
BNN Depok Lakukan Tes Urine Pegawai PPPK Dishub, Ini Hasilnya!
-
Marc Klok Bidik Enam Poin di Shopee Cup, Shan United Jadi Target Berikutnya
-
Dedi Mulyadi Siapkan Pengamanan Terpadu di Kawasan BYD Subang
-
Siap-siap, Pemprov Jabar Gabungkan 7 Kelompok OPD Mulai 2027 demi Efisiensi Anggaran