SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai, kalau semakin banyak orang yang menjalani rapid test virus corona covid-19, maka semakin banyak data orang terpapar ditemukan.
Akan tetapi, dikarenakan alat rapid test yang ada hanya sedikit, maka data warga terpapar Covid-19 pun seolah sedikit.
RK sempat membandingkan dengan rapid test yang dilakukan Korea Selatan, di mana per harinya sanggup menjalani 15 ribu kali tes.
Sedangkan di Indonesia, semua pengetesan harus diuji ke laboratorium milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hanya sanggup menangani 200 tes sampel.
"Menkes bilang Litbangkes itu sanggup 200 sampel per hari, padahal Korsel bisa tes 15 ribu sampel per hari, sementara pemerintah pusat, Kemenkes, Litbangkesnya hanya 200 per hari," kata RK saat melaporkan progres penanganan Covid-19 kepada Wakil Presiden Maruf Amin melalui video konferensi, Jumat (3/4/2020).
Oleh karena itu, RK memutuskan untuk melakukan pengecekan sampel sendiri. Alatnya dibeli oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Korea Selatan. Setidaknya ada 50 ribu rapid test yang ia bagikan ke seluruh kota dan kabupaten di Jabar.
Pemprov Jabar melakukan rapid test dengan cara door to door ke rumah warga, di rumah sakit, puskemas dan drive thru untuk menghindari adanya kontak fisik maupun kerumunan.
Dari 50 ribu rapid test, hasil yang sudah diperoleh 15 ribu dan 677 di antaranya dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.
Melelaui mekanisme itu, RK menilai kalau semakin banyak warga yang menjalani rapid test, maka semakin banyak pula data sebaran Covid-19 yang diketahui pemerintah.
Baca Juga: Ridwan Kamil Curhat Khawatirkan Pemudik, Ma'ruf Amin Andalkan Fatwa MUI
"Saya meyakini sebenarnya hari ini kasus kita berlipat-lipat, tapi karena kecepatan tes tidak sebanyak kita harapkan, maka data itu datang seolah-olah sedikit," ujarnya.
Dalam kesempatan itu RK pun menyampaikan harapannya agar pengetesan Covid-19 untuk warga semakin diperluas.
Ia meyakini provinsi-provinsi lain pun memiliki warga terpapar yang lebih banyak ketimbang data yang diperoleh saat ini.
RK memahami kalau kendalanya ada pada alat tes yang belum memadai.
"Korsel penduduknya 51 juta orang, warga yang dites 300 ribu orang. Sementara kita, DKI juga kurang lebih 15 ribu orang, saya 15 ribu. Kita baru mungkin di level 40 ribuan, hari ini," ujarnya.
"Nah bagaimana mengejar rasio ratusan ribu, itulah peran pemerintah pusat memperbanyak alat tes sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan tanpa rapid test itu saya tidak akan menemukan ratusan."
Berita Terkait
-
Libatkan Ojol, Emil Bagi Rp 500 Ribu untuk Warga Terdampak Corona
-
Ridwan Kamil Curhat Khawatirkan Pemudik, Ma'ruf Amin Andalkan Fatwa MUI
-
Ridwan Kamil: Jangan Tolak Jenazah Positif Corona, 7 Jam Virus Mati
-
7.400 Orang RI Diperiksa Virus Corona, Berapa yang Positif COVID-19?
-
Episentrum Baru Virus Corona Jabar, Gereja Bethel dan Setukpa Polri
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Pulang Belanja Sayur Subuh Hari, Nenek 62 Tahun di Bogor Meninggal Dunia Tertimpa Tembok Pembatas
-
Eiger Nature Megamendung: Pelopor Ekowisata Masa Depan dengan Vibe Swiss di Jantung Bogor
-
Tolic Wanti-wanti Rival: Ketika Semua Menyatu, Persib Bakal Jadi Tim Luar Biasa
-
Gunakan Uang APBDes Rp574 Juta untuk Renovasi Rumah dan Bayar Utang, Kaur Keuangan Desa di Sukabumi
-
BPK Apresiasi Transformasi Kementerian Hukum, Tata Kelola Terus Didorong Menguat