Soal PSBB Kota Bandung, Lebih Banyak yang Ingin Ikuti Jakarta

SuaraJabar.id - Akun twitter @InfoBandung menggelar survei pilihan warga mengenai kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 apa yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Akun @InfoBandung mengunggah survei tersebut pada Kamis (10/9/2020) pukul 21.27 WIB. Pertanyaan dari survei itu cukup sederhana, setuju atau tidak jika pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Bandung.

Hingga Jumat (11/9/2020) pukul 13.00 WIB, survei tersebut telah mendapat respon dari 1.761 pengguna twitter.

Sebanyak 65,2% dari partisipan survei memilih setuju memberlakukan PSBB di Bandung. Sedangkan 34,8% responden lainya tidak setuju jika PSBB diberlakukan di Bandung.

Baca Juga: Usaha Kecil Terimbas Covid Dapat Rp 2,4 Juta, Silakan Daftar di Sini

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sendiri akan melakukan evaluasi dan mengkaji kembali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut terkait dengan peningkatan kasus corona selama masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Pemkot Bandung akan membahas hal ini dalam rapat terbatas yang akan dilakukan bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bandung pada siang ini, Jumat (11/9/2020).

Wali Kota Bandung Oded M Danial mengungkapkan pihaknya masih akan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan PSBB di Kota Bandung.

“Saya sampaikan dari kemarin, hari ini saya masih dalam evaluasi dengan ketua harian, masih evaluasi. Secepatnya, besok ratas,” ungkapnya kepada wartawan, di Balai Kota Bandung, Kamis (10/9/2020).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan pengkajian terhadap penerapan PSBB pasti akan dibahas. Hanya saja, kemungkinan penerapan PSBB cukup kecil, pihaknya mempertimbangkan akan memperketat AKB.

Baca Juga: RESMI! Ancol Tutup Selama Jakarta PSBB Total

“Pasti, kan besok di ratas. Cuman apakah PSBB atau AKB yang diperketat, nanti kitakan nyiapin bahan nih. Pimpinan lah yang ambil kebijakan,” katanya.

“Karena kalau PSBB kan jenjangnya harus seijin lagi menkes dan sebagainya. Kalau kita kecenderungan mungkin dari hasil kita, AKB yang diperketat,” tambahnya.