SuaraJabar.id - Sebuah rumah sakit dan seorang dokter dilaporkan ke polisi oleh Politikus PDI Perjuangan Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah. RS dan dokter itu dipolisikan karena diduga melansir hasil tes Covid-19 yang berbeda dengan Labkesda Kabupaten Tasikmalaya.
Politikus PDIP itu melaporkan RS dan dokter itu ke ke Polres Tasikmalaya Kota, Senin (03/05/2021) siang.
Kejadian bermula ketika orang tua pelapor dirawat di rumah sakit. Diduga, pelapor menganggap ada ketidakjelasan hasil tes Covid-19 dari rumah sakit terlapor yang berbeda dengan Labkesda Kabupaten Tasikmalaya.
Bahkan tak lama setelah dirawat, orang tuanya meninggal dunia pada 14 April 2021 lalu.
“Orang tua klien kami sakit, lalu tes PCR di Labkesda hasilnya negatif Covid. Saat berobat di Puskesmas Cibalong, disarankan periksa ke dokter spesialis," kata Kuasa Hukum Demi Hamzah, Andi Ibnu Hadi dalam pernyataan tertulisnya dilansir Kapol.id-jejaring Suara.com, Selasa (4/5/2021).
“Lalu agar dirujuk masuk ke rumah sakit. Tapi ternyata harus diisolasi karena diduga terpapar covid-19,” lanjut dia.
Selama dirawat di rumah sakit, lanjut dia, keluarga tak mendapatkan pemberitahuan kondisi kesehatan orang tua yang cukup.
Termasuk mengenai penyakit ibu klien yang sebenarnya saat mendapat penanganan medis.
“Keluarga baru menerima laporan hasil pemeriksaan seminggu setelah pasien meninggal dunia,” katanya.
Baca Juga: Tak Optimal, Hasil Tes Covid-19 Penumpang Kendaraan Pelabuhan Tak Diperiksa
Pihaknya menduga rumah sakit tersebut telah melanggar pasal 62 Jo pasal 10 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Manajemen Rumah Sakit Jasa Kartini (RSJK) Tasikmalaya memberikan tanggapan atas pelaporan tersebut.
“Perbedaan hasil pemeriksaan PCR antara Labkesda dan RSJK dapat dibenarkan secara medis.”
“Sesuai kepentingan dokter penanggung jawab untuk melakukan cek ulang,” ujar Wadir Pelayanan Medik RSJK, dr Faidhusna.
Ia menjelaskan, sesuai protokol penanganan covid-19 apabila hasil PCR negatif dan terdapat gejala klinis, maka akan dirujuk untuk melakukan PCR ulang.
“Alat PCR yang kami miliki sudah memiliki izin, terdaftar di Kemenkes, labkesda dan sudah terekomendasi sebagai pendukung diagnosa covid-19,” paparnya.
Berita Terkait
-
Menteri PPPA Tegaskan Kasus 'Sewa Pacar' di Tasikmalaya Bukan Hiburan, Tapi Child Grooming
-
Apel Akbar Guru Honorer, 2.900 Guru Madrasah Desak Status PPPK
-
4 Fakta Desa Naga: Sajikan Keindahan yang Terbalut dengan Cerita Legenda yang Menarik
-
Drama Penyekapan di Tasikmalaya: Gadis 15 Tahun Disekap 4 Pria, Dipaksa Tenggak Miras
-
Persib Bandung Buka Store di Tasikmalaya, Bobotoh Antusias
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Sempat Lumpuh 3 Jam, Arus Lalu Lintas Cibeber-Cianjur Kini Sudah Bisa Dilalui Kedua Arah
-
426.000 Agen Mekaar, Bukti Nyata Ekspansi Layanan Keuangan BRI Group
-
Tangis Haru Ihsan, Siswa Viral yang Putus Sekolah Kini Dijamin Wagub Jabar Hingga Lulus
-
Polri Tetapkan Syekh Ahmad Al Misry Tersangka Pelecehan Seksual 5 Santri Laki-laki
-
Kabar Terbaru Jalur Selatan Garut, Buka Tutup Jalan di Bungbulang Usai Tertimbun Longsor