Andi Ahmad S
Rabu, 10 Juni 2026 | 22:21 WIB
Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Pemerintah pusat menaikkan harga BBM nonsubsidi secara signifikan pada Rabu, 10 Juni 2026, akibat fluktuasi pasar energi global.
  • Walikota Bandung Muhammad Farhan merespons kenaikan tersebut dengan menginstruksikan efisiensi besar-besaran terhadap seluruh anggaran belanja operasional pemerintah kota.
  • Langkah penghematan dilakukan melalui pengurangan biaya makan-minum, pembatasan perjalanan dinas, serta optimalisasi transportasi bagi seluruh aparatur sipil negara.

SuaraJabar.id - Kenaikan signifikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi yang diumumkan pemerintah pada Rabu (10/6/2026) langsung direspons oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Walikota Bandung, Muhammad Farhan, menginstruksikan langkah efisiensi besar-besaran di lingkungan birokrasi guna mengantisipasi pembengkakan biaya operasional daerah.

Sebagaimana diketahui, harga Pertamax melonjak menjadi Rp16.250 dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Walikota Muhammad Farhan menilai kenaikan ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar global dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, daerah harus siap menghadapi dampak domino dari ketidakseimbangan pasokan energi dunia.

"Ini masalah supply and demand. Ketika permintaan tidak pernah turun, sementara suplai naik turun, ditambah lagi nilai dolar yang berfluktuasi, maka harga akan terkoreksi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama dengan cara yang cerdas," ujar Farhan di Bandung, Rabu (10/6/2026).

Sebagai langkah konkret, Farhan tengah mengkaji kebijakan transportasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung. Ia ingin para pegawai memberikan contoh nyata dalam penghematan energi.

"Saran saya, mari lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir untuk mendorong pegawai Pemkot Bandung tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat kantor. Kalaupun terpaksa, kita bisa terapkan sistem carpool atau berbagi kendaraan," tegasnya.

Sektor yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung pasca-kenaikan BBM adalah pengelolaan sampah. Farhan membeberkan fakta bahwa armada pengangkut sampah menggunakan bahan bakar khusus yang harganya kini menyentuh angka Rp24.000 per liter.

"Hal yang paling mengkhawatirkan sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Ini tantangan tersendiri bagi anggaran daerah karena volumenya sangat besar setiap hari," ungkap Farhan.

Baca Juga: Dibesarkan di Ujungberung, Sapi Khas Jawa Tengah Ini Dipilih Presiden untuk Idul Adha

Guna menjaga stabilitas fiskal daerah, Pemkot Bandung akan melakukan realokasi anggaran dengan memangkas pos-pos belanja yang dinilai tidak mendesak. Farhan memastikan penghematan akan dilakukan secara signifikan pada sektor internal pemerintahan.

Beberapa poin efisiensi anggaran meliputi:

  • Pengurangan Biaya Makan-Minum: Pengetatan anggaran konsumsi rapat dan kegiatan seremonial.
  • Efisiensi Perjalanan Dinas: Membatasi kunjungan kerja luar daerah yang tidak memiliki urgensi tinggi.
  • Optimalisasi Digital: Mendorong koordinasi berbasis daring untuk mengurangi mobilitas fisik kendaraan dinas.

Meskipun kebijakan efisiensi ketat diberlakukan, Walikota menjamin bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan menurun. Kebijakan ini murni ditujukan pada penghematan belanja operasional kantor agar anggaran daerah tetap sehat.

"Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga dunia, tetapi kita bisa mengendalikan agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Pelayanan publik tetap prioritas nomor satu," pungkasnya.

Kontributor : Rahman

Load More