Scroll untuk membaca artikel
Ari Syahril Ramadhan
Senin, 31 Mei 2021 | 14:42 WIB
Warga berada di kawasan dilarang merokok Taman Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/5/2021). Pemerintah Kota Bandung mengenakan denda kepada warga yang merokok di kawasan tanpa rokok. [ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI]

SuaraJabar.id - Pemerintah Kota Bandung merilis 8 Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Warga yang kedapatan merokok di 8 KTR itu bisa kena denda Rp 500 ribu.

Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang baru saja di-launching.

Kedelapan KTR tersebut antara lain, fasilitas layanan kesehatan seperti Rumah Sakit (RS), Puskesmas, tempat belajar mengajar mulai dari PAUD hingga Perguruan Tinggi, tempat anak bermain, tempat ibadah seperti masjid atau gereja, transportasi umum, tempat kerja, tempat umum, serta tempat lain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota.

“Untuk menciptakan lingkungan yang sehat diperlukan edukasi terus menerus dan aturan yang tepat. Saya percaya upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok ini dapat mendorong moral untuk membangun perilaku hidup bersih dan sehat," kata Wali Kota Bandung Oded M Danial di Bandung, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: KTR Tak Efektif, Perokok di Kota Cimahi Butuh Edukasi

Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok yang pengesahannya disetujui oleh DPRD Kota Bandung pada akhir April 2021 itu mencakup implementasi kawasan tanpa rokok serta pengaturan aktivitas merokok, promosi rokok, hingga kegiatan dengan sponsor produsen rokok.

Menurut peraturan daerah, kawasan tanpa rokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, sarana transportasi umum, tempat kerja, tempat umum, serta tempat lain yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung.

Tempat-tempat itu akan dipasangi plang bertulisan "Kawasan Tanpa Merokok" dan warga yang nekat merokok di kawasan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah.

Aparatur pemerintah akan menyosialisasikan pemberlakuan peraturan tersebut dan Satuan Polisi Pamong Praja akan mengawasi pelaksanaannya.

“Keterlibatan masyarakat dalam penegakan aturan juga diharapkan dapat memaksimalkan upaya penerapan Perda KTR di Kota Bandung yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung," kata Oded. [Antara]

Baca Juga: Preman Berkedok Pengamen Masih Berkeliaran di Kota Bandung

Load More