SuaraJabar.id - Ada sejumlah tepat yang sering dijadikan tempat berlibur para turis Timur Tengah seperti Arab di wilayah Cipanas dan Puncak, Kabupaten Cianjur.
Salah satunya di Desa Sukanagalih. Di lokasi ini, para wisatawan asal Timur Tengah biasanya menyewa vila untuk ditinggali selama mereka berlibur ke Cianjur.
Ada fenomena menarik juga di desa ini, Desa Sukanagalih disebut-sebut sebagai salah satu lokasi yang sering dijadikan ajang prostitusi berkedok kawin kontrak.
Kepala Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet Dudung Djaenudin, tidak menampik informasi tersebut. Diakui Dudung, praktik tersebut sempat hilang dari desanya.
"Ini cukup mengagetkan, karena informasinya praktik tersebut kembali terjadi dan ramai dibicarakan. Karena yang saya ketahui praktik Kawin Kontrak sudah tidak lagi terjadi," kata Dudung kepada wartawan, Kamis (10/6/2021).
Dudung mengungkapkan, praktik Kawin Kontrak yang sempat terjadi di wilayahnya sebagian besar dilakukan oleh para pendatang. Mereka datang ke desanya dengan menyewa sejumlah villa.
"Kami pastikan para perempuan yang melakukan kawin kontrak merupakan pendatang, termasuk para pelaku lainnya yang terlibat dalam kegiatan ilegal itu," ujarnya.
Bahkan, dijelaskan Dudung, jajarannya telah jauh-jauh hari memberikan pemahaman terhadap warga setempat terkait dampak negatif dari praktik kawin kontrak.
"Pemerintah Desa sudah sangat sering memberikan pemahaman dan edukasi ke masyarakat soal praktik Kawin Kontrak yang dinilai sangat merugikan bagi warga, terutama kaum perempuan," jelasnya.
Baca Juga: Tegas! Rocky Gerung ke Yandri Susanto: You DPR Tugasnya Periksa Pikiran Pemerintah
Bahkan pada 2013 lalu, lanjut Dudung, pihaknya telah menyampaikan langsung kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait tentang fenomena praktik Kawin Kontrak yang diduga terjadi di wilayahnya.
"Saat itu, saya bertemu dengan perwakilan dari sejumlah kementerian membahas fenomena ini. Jika memang praktik ini kembali terjadi, kami akan tindak lanjuti dengan melakukan sidak ke sejumlah lokasi yang disinyalir menjadi tempat kawin kontrak," katanya.
Dudung menyebutkan, Desa Sukanagalih memiliki luas wilayah sekitar 363 hektar dengan jumlah penduduk 21.598 jiwa itu didominasi warga bermata pencaharian sebagai buruh.
"Di wilayah Desa kami terdapat 50 RT, 19 RW dan tujuh kedusunan. Mayoritas warga kami bermata pencaharian sebagai buruh. Bahkan, dari total lahan desa, hanya 30 persen persen yang dimiliki warga lokal, sebagian besarnya milik warga atau pengusaha dari luar kota," ucapnya.
Dudung dengan tegas menolak dengan praktik kawin kontrak. Pihaknya sangat mendukung rencana Pemkab Cianjur yang akan membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait larangan praktik tersebut.
"Harus segera direalisasikan. Selain, bertentangan dengan aturan agama, praktik Kawin Kontrak juga sangat merugikan dan sangat menghinakan kaum perempuan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Dedi Mulyadi Resmi 'Haramkan' Izin Perumahan di Seluruh Jabar, Ada Apa?
-
Wajah Baru Situs Gunung Padang: Bebatuan Rebah Ditegakkan Kembali
-
Geser Dikit dari Bandung! 5 Rekomendasi Wisata Cimahi yang Estetik dan Ramah Kantong
-
PLN Pilih Cirebon Jadi Titik Strategis Siaga SPKLU Nataru
-
DPRD Bogor Dukung Program Warga Dibayar untuk Jadi 'Penjaga Hutan'