SuaraJabar.id - Sebuah video yang memperlihatkan petani sayuran di Sukabumi membabat sawi yang mereka tanam sempat viral di jejaring media sosial.
Video tersebut diambil di Kabupaten Sukabumi. Diduga, para petani membabat sawi yang mereka tanam sebagai bentuk kekecewaan tak bisa mendapatkan untung dari hasil bertaninya karena harga anjlok.
Menanggapi video tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan ia prihatin terhadap kondisi petani sayuran di video tersebut.
Menurutnya, petani yang membabat sawi yang mereka tanam itu merupakan petani di Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi yang terdampak pandemi dan PPKM yang terus diperpanjang.
Yudha menyatakan, Petani di desa tersebut tak bisa mendapatkan untung dari hasil bertaninya karena harga anjlok.
"Sayuran di sini masih banyak yang tertanam. Kami bersama dengan bang Syahrir selaku ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jawa Barat, mengambil inisiatif bersama Pemuda Tani Sukabumi untuk membeli hasil sayuran ini dan kita akan bagikan ke masyarakat yang membutuhkan," ujar Yudha dalam kunjungan ke poktan Bojongsoka, Desa Kebonpedes, Selasa (3/8/2021).
Yudha menjelaskan membeli hasil tani kemudian membagikannya kepada masyarakat merupakan sebuah inisiatif untuk meringankan beban Petani dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Selain itu, Yudha menyatakan apa yang dialami Petani di Desa Kebonpedes akan dirasakan juga oleh petani-petani lainnya di Kabupaten Sukabumi. Sehingga, kata Yudha harus ada jalan keluar.
"Dan Ini perlu adanya pemikiran dari semua pihak. Hal ini akan kita jadikan sebagai bahan agenda kerja kita, baik di DPRD Kabupaten Sukabumi, baik di DPRD Jawa Barat," jelas Yudha yang merupakan Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Wagub DKI Sebut Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Umumnya Terjadi di Rumah Sakit
Yudha menegaskan, di tengah pandemi ini Petani harus menjadi prioritas sebagai penerima bansos.
"Petani-petani yang terkena dampak [pandemi Covid-19] ini harus mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ini harus ada peran serta dari Kepala Desa untuk bisa mendata secara valid, siapa-siapa saja yang memang harus mendapat manfaat bansos. Dan ini perlu kita sampaikan ke Dinsos dan kepada pemerintah daerah," jelasnya.
Berita Terkait
-
Menyentuh! Bripka Handoko Izinkan Anak Tahanan Tidur di Luar Sel demi Peluk Ayahnya
-
Klarifikasi Lengkap Menu MBG Depok: Dari Pangsit Isi Ayam-Telur hingga Sidak Badan Gizi Nasional
-
Bukan Takdir, Konten Kerator Ini Bongkar Dugaan Kelalaian Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny
-
Program Petani Keren FAO Digagas, Puluhan Bibit Muda Dilatih Menjadi Agripreneur
-
Banjir Kritik, Cak Imin Hapus Cuitan Al Khoziny Berhasil Bangun Pondasi Agama
Terpopuler
- Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
- 5 Fakta Heboh Kasus Video Panas Hilda Pricillya dan Pratu Risal yang Guncang Media Sosial
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 6 Oktober 2025, Banjir Ribuan Gems dan Kesempatan Klaim Ballon d'Or
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga Mulai Rp6 Jutaan, Ramah Lingkungan dan Aman Digunakan saat Hujan
Pilihan
-
Waketum PSI Dapat Tugas dari Jokowi Usai Laporkan Penyelewengan Dana PIP
-
Ole Romeny Diragukan, Siapa Penyerang Timnas Indonesia vs Arab Saudi?
-
Wasapada! Trio Mematikan Arab Saudi Siap Uji Ketangguhan Timnas Indonesia
-
Panjatkan Doa Khusus Menghadap Kabah, Gus Miftah Berharap Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia
-
Profil PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP): Emiten Resmi Dicaplok ASII
Terkini
-
Warga Tasikmalaya Bisa Tukar Uang Lama ke Baru, Ini Jadwal Oktober 2025 dan Lokasinya!
-
Parkir Rp30 Ribu di Bandung Bikin Geram! Ini Kata Polisi..
-
Rakor Penanganan Masalah Pertanahan Karawang, BPN Paparkan Titik Konflik, Ini Strategi Barunya
-
Karawang di Ujung Tanduk Sengketa Tanah: Pemerintah-BPN Turun Gunung Bahas Solusi Cepat
-
Universitas Indonesia Banding, Skandal Internal Kampus Terungkap?