SuaraJabar.id - Sebuah video yang memperlihatkan petani sayuran di Sukabumi membabat sawi yang mereka tanam sempat viral di jejaring media sosial.
Video tersebut diambil di Kabupaten Sukabumi. Diduga, para petani membabat sawi yang mereka tanam sebagai bentuk kekecewaan tak bisa mendapatkan untung dari hasil bertaninya karena harga anjlok.
Menanggapi video tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan ia prihatin terhadap kondisi petani sayuran di video tersebut.
Menurutnya, petani yang membabat sawi yang mereka tanam itu merupakan petani di Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi yang terdampak pandemi dan PPKM yang terus diperpanjang.
Yudha menyatakan, Petani di desa tersebut tak bisa mendapatkan untung dari hasil bertaninya karena harga anjlok.
"Sayuran di sini masih banyak yang tertanam. Kami bersama dengan bang Syahrir selaku ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jawa Barat, mengambil inisiatif bersama Pemuda Tani Sukabumi untuk membeli hasil sayuran ini dan kita akan bagikan ke masyarakat yang membutuhkan," ujar Yudha dalam kunjungan ke poktan Bojongsoka, Desa Kebonpedes, Selasa (3/8/2021).
Yudha menjelaskan membeli hasil tani kemudian membagikannya kepada masyarakat merupakan sebuah inisiatif untuk meringankan beban Petani dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Selain itu, Yudha menyatakan apa yang dialami Petani di Desa Kebonpedes akan dirasakan juga oleh petani-petani lainnya di Kabupaten Sukabumi. Sehingga, kata Yudha harus ada jalan keluar.
"Dan Ini perlu adanya pemikiran dari semua pihak. Hal ini akan kita jadikan sebagai bahan agenda kerja kita, baik di DPRD Kabupaten Sukabumi, baik di DPRD Jawa Barat," jelas Yudha yang merupakan Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Wagub DKI Sebut Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Umumnya Terjadi di Rumah Sakit
Yudha menegaskan, di tengah pandemi ini Petani harus menjadi prioritas sebagai penerima bansos.
"Petani-petani yang terkena dampak [pandemi Covid-19] ini harus mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ini harus ada peran serta dari Kepala Desa untuk bisa mendata secara valid, siapa-siapa saja yang memang harus mendapat manfaat bansos. Dan ini perlu kita sampaikan ke Dinsos dan kepada pemerintah daerah," jelasnya.
Berita Terkait
-
Komentar Agak Laen Deddy Corbuzier Terkait Video Permintaan Maaf Anita Tumbler dan Suami
-
Tolak Satgas PKH, Ribuan Petani Sawit Desak MA Batalkan PP 45/2025
-
Dukung Mitigasi Banjir dan Longsor, BCA Syariah Tanam 1.500 Pohon di Cisitu Sukabumi
-
Jerat Impor Tembakau: Saat Petani Lokal Merugi dan Rokok Murah Mengancam Remaja
-
Pakar UGM: Drama Tumbler Viral Jadi Cerminan Lemahnya Prosedur Layanan Publik
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Horor di Lampu Merah Karawang: Truk Monster Hantam 13 Kendaraan, 2 Nyawa Melayang
-
Kasih Palestina Ajak Generasi Muda Peduli Palestina Lewat Kajian Dari Luka Menjadi Bahasa Cinta
-
Apresiasi Tingkat Dunia, Program CSR BRI Raih Pengakuan Global Lewat Dua Penghargaan Internasional
-
Deli Resmikan Pabrik Alat Tulis Terbesar di ASEAN, Siap Genjot Produksi Lokal
-
Dana Atlet Disabilitas Ditilep Rp7 Miliar Buat Nyaleg dan Beli Mobil, Polisi Bekuk 2 Pejabat Bekasi