SuaraJabar.id - Sebuah video yang memperlihatkan petani sayuran di Sukabumi membabat sawi yang mereka tanam sempat viral di jejaring media sosial.
Video tersebut diambil di Kabupaten Sukabumi. Diduga, para petani membabat sawi yang mereka tanam sebagai bentuk kekecewaan tak bisa mendapatkan untung dari hasil bertaninya karena harga anjlok.
Menanggapi video tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan ia prihatin terhadap kondisi petani sayuran di video tersebut.
Menurutnya, petani yang membabat sawi yang mereka tanam itu merupakan petani di Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi yang terdampak pandemi dan PPKM yang terus diperpanjang.
Yudha menyatakan, Petani di desa tersebut tak bisa mendapatkan untung dari hasil bertaninya karena harga anjlok.
"Sayuran di sini masih banyak yang tertanam. Kami bersama dengan bang Syahrir selaku ketua DPD Pemuda Tani Indonesia Jawa Barat, mengambil inisiatif bersama Pemuda Tani Sukabumi untuk membeli hasil sayuran ini dan kita akan bagikan ke masyarakat yang membutuhkan," ujar Yudha dalam kunjungan ke poktan Bojongsoka, Desa Kebonpedes, Selasa (3/8/2021).
Yudha menjelaskan membeli hasil tani kemudian membagikannya kepada masyarakat merupakan sebuah inisiatif untuk meringankan beban Petani dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Selain itu, Yudha menyatakan apa yang dialami Petani di Desa Kebonpedes akan dirasakan juga oleh petani-petani lainnya di Kabupaten Sukabumi. Sehingga, kata Yudha harus ada jalan keluar.
"Dan Ini perlu adanya pemikiran dari semua pihak. Hal ini akan kita jadikan sebagai bahan agenda kerja kita, baik di DPRD Kabupaten Sukabumi, baik di DPRD Jawa Barat," jelas Yudha yang merupakan Ketua Dewan Pembina Pemuda Tani Indonesia DPC Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Wagub DKI Sebut Kematian Pasien Covid-19 di Jakarta Umumnya Terjadi di Rumah Sakit
Yudha menegaskan, di tengah pandemi ini Petani harus menjadi prioritas sebagai penerima bansos.
"Petani-petani yang terkena dampak [pandemi Covid-19] ini harus mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ini harus ada peran serta dari Kepala Desa untuk bisa mendata secara valid, siapa-siapa saja yang memang harus mendapat manfaat bansos. Dan ini perlu kita sampaikan ke Dinsos dan kepada pemerintah daerah," jelasnya.
Berita Terkait
-
Tak Paham Birokrasi Gegara Berlatar Penyanyi, Begini Gaya Mewah Fadia Arafiq Sebelum Kena OTT
-
Gaya Sederhana Bupati Bulungan dan Istri Belanja di Pasar, Kontras dengan Gubernur Kaltim
-
Apa Arti Happy Purim? Akun Resmi Israel Rayakan Kematian Khamenei
-
Viral di Madura, Jenazah Disebut Tak Boleh Dikubur Sebelum Utang Rp215 Juta Lunas
-
Tuan Guru Bajang Soal Syiah: Mereka Tetap Bagian Umat Islam, Jangan Mau Diadu Domba
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Bebas Tikus dan Kecoa! Standar Higienis Dapur Makan Bergizi Gratis Ditingkatkan Se-Indonesia
-
4 Tahun Dihantui Kekerasan, Mengapa Nyawa Nizam Tak Terselamatkan di Jampang Kulon?
-
5 Poin Penting Kasus TPPO 'Pengantin Pesanan' di Bogor yang Ancam Perempuan Muda
-
Sisa 660 Kursi! Buruan Daftar Mudik Gratis Jabar 2026 Sebelum Ludes 12 Maret
-
Modus Polisi Gadungan 13 WN Jepang di Bogor, Tipu Warga Sakura dari Rumah Mewah