SuaraJabar.id - Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia atau PKI sering kali bersitegang. Kedua kubu ini acap kali saling serang dengan cara melempar sindiran.
PKI yang sebagian massanya berasal dari Sarekat Islam Abangan (pecahan SI) disebut sejarawan asal Jepang bernama Takashi Shiraishi cukup sering membuat agitasi yang "menyenggol" Sarekat Islam Poetihan.
Namun tak jarang SI juga membalas sindiran-sindiran yang dilontarkan PKI.
Suatu ketika, PKI pernah menuduh Sarekat Islam sebagai golongan partai penggelap uang. Hal ini diketahui dari tulisan Takashi Shiraishi dalam bukuya “Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926”, (1997: 335).
Hal ini kemudian memicu timbulnya permusuhan yang semakin kuat dari PKI dan Sarekat Islam. Selain menuduh sebagai partai koruptor, PKI juga menganggap SI sebagai partai yang lemah.
Lebih parahnya PKI juga menyebut Sarekat Islam sebagai sebuah kelompok politik yang sering melakukan pencitraan saja.
Sindiran-sindiran ini yang kemudian menjadi omongan membabi buta dari kedua organisasi tersebut, banyaknya perkataan yang bersifat sindiran kerap menjadi akar pemicu konflik antar anggota.
Sarekat Islam Menganggap PKI Sebagai Partai Revolusioner yang Gegabah
Anggapan Sarekat Islam untuk PKI ini berdasarkan realita yang ada saat itu. Bahkan pendiri SI sendiri yaitu, HOS Tjokroaminoto menganggap PKI sebagai kelompok yang gegabah dan tak teratur.
Baca Juga: Sudah 16 Kepala Daerah di Jawa Timur Berlabel Koruptor
Partai ini juga sering memicu kerusuhan yang tidak bertanggung jawab. Adapun pemimpin partai komunis pertama yaitu Semaun, merupakan salah satu murid dari Tjokroaminoto.
Partai berwarna hijau milik Tjokroaminoto ini, tak jarang menemukan ulah PKI yang gegabah justru menjadi penyebab dari kerusuhan yang sangat berisiko bagi SI.
Sebab pemerintah kolonial mengetahui kedekatan Semaun dengan partai yang lahir di Surabaya ini. SI dianggap sebagai guru dari lahirnya gerakan-gerakan radikal yang terjadi dalam rentang waktu 1926-1927.
PKI Menyudutkan Haji Agus Salim Sebagai “Haji Belanda”
Menurut penggalan dari penelitian Takashi menyebutkan bahwa PKI pernah memanggil Haji Agus Salim sebagai “Haji Belanda”.
Hal ini merupakan sindiran yang keluar dari idiom komunis untuk menggoda kompetitor politiknya tatkala Vergadering (Diskusi Lapangan) dimulai.
Ada juga yang mengungkapkan mengapa Haji Agus Salim disamakan dengan Haji Belanda. Hal itu karena sentimen partai merah ini terhadap jabatan yang dimiliki beliau dalam organisasi SI.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Mau Manfaatkan Uang Sitaan Koruptor, Ini Pos-pos yang Bakal Kecipratan
-
Gebrakan Prabowo: Uang Koruptor Disulap Jadi Smartboard untuk Tiap Kelas, Maling Bakal Dikejar!
-
Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi, Data Kedubes AS Ungkap Dugaan Pembantaian Massal
-
Kejagung Matikan Paspor Riza Chalid Meski Red Notice Belum Terbit
-
Belum Tertangkap, Kejagung Pakai Strategi 'Miskinkan' Buronan Kakap Riza Chalid
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 5 Rekomendasi Bedak Tabur untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Halus dan Segar
Pilihan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
-
realme C85 Series Pecahkan Rekor Dunia Berkat Teknologi IP69 Pro: 280 Orang Tenggelamkan Ponsel
Terkini
-
3 Laboratorium Rahasia Narkotika Beroperasi di Bogor dan Cimahi
-
Geger Penemuan Kerangka Manusia di Irigasi Karawang
-
Ego 3 Kades di Karawang Nyaris Gagalkan Proyek Banjir Vital! Dedi Mulyadi Turun Tangan, Ini Hasilnya
-
Diduga Rampas Sertifikat Jaminan Utang Rp500 Juta, Kades di Bekasi Terancam Dipolisikan
-
Kejati Jabar Didesak Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Indramayu