SuaraJabar.id - Sebanyak 1.471 sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa Barat pekan ini sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, SMA dan SMK yang mulai menggelar PTM tersebut merupakan sekolah negeri dan swasta.
"Yang buka PTM mulai pekan ini ada 1.471 sekolah (SMA/SMK), baik yang negeri atau swasta," kata Dedi Supandi usai memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di SMKN 9 dan SMKN 13 Kota Bandung, Rabu (8/9/2021) dikutip dari Antara.
Dia menuturkan, persentase siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19 hanya 25 persen di SMK dan 50 persen di SMA.
"Karena kalau SMK kan untuk yang praktik, jadi 25 persen karena keterbatasan alat. Tapi kalau SMA sudah di atas 50 persen," kata dia.
Menurut Dedi, di antara sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ada yang menerapkan pola sif dan pola blok.
"Yang menggunakan sif misalnya mereka melakukan seperti di SMA masuk jam 07.00 keluar 10.30, setelah itu melakukan penyemprotan disinfektan. Dan ada teman-teman di SMK melakukan per pekan atau per blok," kata dia.
Guna mencegah munculnya klaster penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, ia menjelaskan, setiap sekolah sudah membentuk satuan tugas untuk melakukan pengawasan selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
"Kalau terjadi kasus (penularan COVID-19) di sekolah maka segera tangani, segera laporkan ke puskesmas atau ke Satgas COVID," kata dia.
Baca Juga: Deklarasi FPI Jawa Barat Langgar Aturan, Ratusan Masa Berkerumun dan Tak Pakai Masker
Para siswa yang telah berbulan-bulan mengikuti pembelajaran dari jarak jauh via daring menyambut pelaksanaan kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Siswa Kelas XII SMK Negeri 3 Kota Bandung Hasna Nabila mengaku lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran tatap muka.
"Kalau PJJ (pembelajaran jarak jauh) atau online itu susah ya buat kita yang jurusan tata busana. Materinya kalau dikasih lewat online susah buat dipahami. Kalau tatap muka seperti sekarang ini baru bisa benar-benar paham," kata Hasna.
Dari kegiatan pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM di SMKN, terlihat beberapa siswa terkena razia rambut. Para siswa itu pun akhirnya terpaksa dirapihkan rambutnya oleh guru mereka.
Berita Terkait
-
Menaklukkan Gunung Malabar: Dari Sabana Indah hingga Tanjakan Mematikan
-
Tabung Gas Bocor, Sebuah Lapangan Padel Meledak di Kabupaten Bogor
-
Realita Pahit Lulusan SMK: Niatnya Bantu Keluarga, Malah Terjebak Gaji Kecil di Luar Kota
-
Vonis 8 Tahun Cuma Jalan 4 Tahun, Doni Salmanan Eks Crazy Rich Resmi Bebas Bersyarat!
-
Sidak Random! BGN Temukan Bangunan Tak Layak 'Mirip Goa' Jadi SPPG di Bandung Barat
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 5 HP Murah 5G di Bawah Rp2 Juta, Koneksi Kencang untuk Multitasking
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
RUPST BRI Putuskan Dividen Rp52,1 Triliun, Tegaskan Kinerja dan Stabilitas
-
Ada Apa di Balik Penyegelan Aset PT BBP? Konflik Tambang Emas Selatan Sukabumi Memuncak
-
Ekspansi Luar Negeri Dimulai, Pegadaian Buka Kantor Cabang Pertama di Timor Leste
-
Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Melanggar? Jabatan Taruhannya
-
Sengkarut MBG di Ciamis: Menyingkap Teka-teki Pungli Rp 250 Ribu yang Menyeret Anggota DPRD