SuaraJabar.id - Kementerian Sosial RI merilis data yang cukup memprihatinkan mengenai Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Data tersebut mengungkap ada 1,7 juta jiwa yang masuk kategori miskin. Angka kemiskinan itu lebih dari separuh penduduk Kabupaten Cirebon yang berjumlah 2,2 juta jiwa.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno meminta semua pihak termasuk kepala desa dan lurah dapat menindaklanjuti angka kemiskinan di wilayahnya.
"Berdasarkan data dari Kemensos, orang miskin di Kabupaten Cirebon ada 1,7 juta, padahal penduduk kita berada di angka 2,2 juta jiwa. Untuk itu perlu kerja sama semua pihak.termasuk kepala desa dan lurah untuk menindaklanjuti data ini," kata Rahmat di Cirebon, Senin (15/11/2021) dikutip dari Antara.
Data 1,7 juta tersebut kata Rahmat, sudah melalui pendataan ulang, karena sebelumnya orang miskin di Kabupaten Cirebon tercatat 1,9 juta.
"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," tuturnya.
Rahmat menjelaskan Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin.
Untuk itu para kepala desa dan lurah, harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial. Sehingga nantinya data itu benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan.
"Kepala desa dan lurah harus benar-benar selektif, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," katanya.
Baca Juga: Rehat Sebentar di Timika, Mensos Lanjut Terbang Menuju Agats untuk Serahkan Bantuan
Berita Terkait
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Skandal 600 Ribu Rekening: Penerima Bansos Ketahuan Main Judi Online, Kemensos Ancam Cabut Bantuan
-
Giliran Gen Z Timor Leste Demo! Dipicu Pembelian Toyota Prado untuk Anggota DPR
-
Apakah Ada Penebalan Bansos Tahap 3 2025? Ini Keputusan Resminya
-
KPK Tetapkan Status Rudy Tanoesoedibjo sebagai Tersangka Kasus Korupsi Penyaluran Bansos
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Detik-detik Mencekam di Cianjur, Niat Melerai Justru Jadi Petaka
-
Kontroversi Makanan Bergizi Gratis: Tanggung Jawab Siapa Jika Ada Korban?
-
Kenapa Banyak Korban PHK di Jawa Barat? Ini Jawaban Dedi Mulyadi
-
4 Poin Tamparan Dedi Mulyadi: Lupakan Luar Negeri, Ini PR Kepala Daerah di Jabar!
-
Dedi Mulyadi ke Kepala Daerah: Urus Sampah-Jalan Rusak Dulu, Jangan Mimpi ke Luar Negeri