SuaraJabar.id - Dalam sebuah patroli yang melintas daerah Gununghalu, Bandung Barat, pasukan baret hijau Belanda Depot Speciale Troepen (DST) dikagetkan oleh suara letusan tembakan.
Salah satu sasarannya adalah pentolan pasukan khusus Belanda yakni Raymond Pierre Paul Westerling. Namun ternyata pria Belanda itu tak ikut serta dalam rombongan, meski sudah terjadi pertempuran darah.
Aksi penghadangan itu dipicu lantaran pasukan DST atau Korps Speciale Troepen (KST) disebut telah melakukan praktek kekerasan dan aksi pemerkosaan terhadap perempuan-perempuan muda.
Westerling dan Pasukannya Masuk ke Bandung Barat
Belum diketahui kapan Westerling masuk ke wilayah Bandung Barat. Hanya saja sekitar tahun 1947 ia dipulangkan dari Sulawesi Selatan usai ditugaskan melakukan aksi bersih-bersih. Ia datang bukan untuk sembunyi.
Namun untuk memimpin pasukan elit Belanda. Ia merupakan komandan KST yang bermarkas di Batujajar, Bandung Barat. Ia juga pernah tinggal di salah satu Rumah Dinas di Komplek Radio Tjililin.
"Jadi gini Westerling kan pernah jadi komandan KST, sempat punya rumah di salah satu rumah dinas gedung radio Cililin," terang pegiat sejarah, David Riksa Buana saat dihubungi Suara.com pada Rabu (29/12/2021).
Keberadaan Westerling di Bandung Barat pun disebut ingin melakukan bersih-bersih. Selain aksi pembantaian di Gununghalu terhadap warga pribumi yang menyerang pasukannya, ia juga disebut menjadi bagian dari pembantaian di Pasir Angin, Rongga, Bandung Barat.
"Ia bersama pasukan KST-nya sempat memburu dan membantai warga dan pejuang setempat sampai ke Wilayah Pasir Angin di Rongga," terang David.
Baca Juga: Anggota TNI di Medan Meninggal Saat Pembinaan Fisik, Kodam I/BB Bentuk Tim Investigasi
Benteng Gedong Dalapan jadi Saksi
Salah satu saksi bisu keberadaan Westerling di Bandung Barat adalah Benteng Gedong Dalapan yang berada di Kampung Pasir Gagak, RT 02/03, Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin.
Benteng yang berada di Pasir Gagak dengan ketinggian sekitar 764 mdpl dibuat oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-19 awal atau sekitar tahun 1900-1906, dengan material pondasi baru dan cor.
Luas komplek Benteng Pertahanan ini kurang lebih 25 hektare yang berfungsi sebagai tempat untuk mengawasi dan menjaga aset Belanda seperti markas (KST) di Batujajar, Gedung Radio Pertama Di Indonesia, Radio Tjililin, Perkebunan Pasir Benteng, Perkebunan Tjidawal dan Perkebunan Montaya.
"Fakta terpenting bahwa benteng ini adalah saksi bisu kekejaman Westerling," ucap David.
Westerling Jadi Buronan
Tag
Berita Terkait
-
Thom Haye Nyaman Diasuh Bojan Hodak, Cocok jadi Pelatih Timnas Indonesia?
-
Dikabarkan Gabung Timnas Indonesia, Ini Jawaban Bojan Hodak
-
Detik-detik Thom Haye Cetak Gol dari Setengah Lapangan
-
Thom Haye Bongkar Sisi Lain Bojan Hodak di Balik Layar Persib Bandung
-
Kasus Adam Alis Makin Serius, Polisi Malaysia Minta Bantuan Polri untuk Lakukan Penyelidikan
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Komisioner Kompolnas Buka Suara Terkait Larangan Polisi Aktif Menjabat di Organisasi Sipil
-
19 Tersangka dan 4 Proyek Ganda, Siapa Lagi yang Terseret Usai OTT?
-
Sadis, Begal di Karawang Tak Ragu Bacok Korban Demi Motor
-
Gerbang Tol Karawang Timur Diambil Alih Tanggung Jawab Bupati Aep, Apa Rencananya?
-
Pakar Kebijakan Publik Kritik MK: Polisi dan Kementerian Sama-Sama Sipil