SuaraJabar.id - Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar, Jawa Barat, menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar, Senin (21/3/2022).
Sebanyak 100 orang guru tersebut datang untuk menuntut tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Mereka datang tepat saat agenda rapat Paripurna akan berlangsung.
Kedatangan seratusan guru sertifikasi tersebut, membuat suasana pagi di DPRD mendadak riuh dipenuhi massa yang akan melangsungkan audiensi.
Tak hanya itu, sejumlah guru sertifikasi tersebut nampak menyanyikan lagu menagih janji kepada pemerintah saat Walikota tiba di Kantor DPRD.
“Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang mengawali kau yang mengakhiri,” ujar Toto Santoso beserta para Guru Sertifikasi saat menyanyikan lagu menyambut kedatangan Walikota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih.
Selain meneriakkan yel-yel, mereka juga menuntut agar tunjangan penghasilan pegawai (TPP) guru tidak dihapus dan kembali dianggarkan.
“Kami ingin agar TPP guru dikembalikan. Kalau mau semua juga harus dihapus. TPP harus dikembalikan,” tandas Toto.
Ketua Forum Guru Sertifikasi Kota Banjar Eko Herdiansyah, mengatakan, aksi tersebut merupakan audiensi meminta kejelasan kepada pemerintah dan Banggar DPRD terkait TPP Guru yang dihapuskan.
Kejelasan tersebut karena sebelumnya sudah ada hasil konsultasi dan kajian bersama yang dilakukan ke provinsi. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut dari pemerintah maupun Banggar DPRD.
Baca Juga: Kampanye Terselubung tentang Merdeka Belajar Kemendikbud Melalui Film Marley?
Pihak guru sertifikasi, kata Eko, meminta ada keterbukaan dan kejelasan baik dari Banggar DPRD maupun TAPD Kota Banjar.
“Ayo kita jujur karena sudah ada hasil konsultasi ke provinsi dan hasil kajian bersama. Tapi tadi ada agenda Paripurna, rencananya akan dilanjutkan nanti sore untuk pembahasan TPP guru,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Banjar Hj Ade Uu Sukaesih belum menanggapi tuntutan massa guru soal TPP dan langsung melakukan rapat paripurna bersama DPRD.
Namun begitu, Ketua DPRD Kota Banjar Dadang R Kalyubi mengatakan, bahwa hari ini di waktu bersamaan ada agenda rapat paripurna DPRD.
Oleh karena itu, terkait tuntutan dari para guru pihaknya akan menjadwalkan kembali agenda pembahasan TPP guru tersebut pada sore hore setelah rapat Paripurna selesai.
“Pagi ini Kebetulan ada rapat paripurna. Kami jadwalkan lagi nanti sore untuk datang kembali ke DPRD Kota Banjar untuk membahas TPP Guru,” kata Dadang.
Berita Terkait
-
Profil Sekolah Garuda: dari Mana Gurunya? Ini Kurikulum dan Sistemnya
-
Baru Terserap 22 Persen, FSGI Desak Anggaran MBG Dialihkan untuk Kesejahteraan Guru
-
Viral! Pencuci Tray MBG Unboxing Gaji Pertama Sampai Terharu, Netizen: Lebih Besar dari Guru Honorer
-
Ribuan Anak Keracunan dan Makanan Berbelatung, FSGI Desak Moratorium Program Makan Bergizi Gratis
-
Guru Agama hingga Marbot Senyum Lebar, Pemkot Semarang Naikkan Besaran Bisyarah
Terpopuler
- Sama-sama dari Australia, Apa Perbedaan Ijazah Gibran dengan Anak Dosen IPB?
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Lihat Permainan Rizky Ridho, Bintang Arsenal Jurrien Timber: Dia Bagus!
- Ousmane Dembele Raih Ballon dOr 2025, Siapa Sosok Istri yang Selalu Mendampinginya?
- Jadwal Big 4 Tim ASEAN di Oktober, Timnas Indonesia Beda Sendiri
Pilihan
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
-
Kapan Timnas Indonesia OTW ke Arab Saudi? Catat Jadwalnya
-
Danantara Buka Kartu, Calon Direktur Keuangan Garuda dari Singapore Airlines?
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
Terkini
-
6 Tersangka Terancam Hukuman Seumur Hidup Akibat Edarkan Nyaris 80 Kg Ganja di Depok
-
Penyebab Keracunan Massal Masih Misteri, Tiga Dapur MBG di Bandung Ditutup untuk Investigasi
-
Puluhan Siswa Keracunan Makanan Gratis di Cianjur, Kualitas Program Gizi Pemerintah Dipertanyakan
-
Tokoh Agama di Bekasi Jadi Tersangka: Bertahun-Tahun Cabuli Anak Angkat & Keponakan
-
Bawaslu Bogor Blak-blakan Ungkap Kebutuhan di Lapangan, DPR Pastikan Jadi Masukan Revisi UU Pemilu