SuaraJabar.id - Aparatur sipil negara atau ASN kini dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal tersebut setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2022 pada Senin (21/3/2022).
Surat edaran itu dibuat berdasarkan hasil pertimbangan situasi persebaran Covid-19, hasil evaluasi terhadap kebijakan PPKM dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.
Dengan begitu, Tjahjo mengeluarkan aturan anyar dengan maksud membuat penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri bagi ASN.
Meski adanya pelonggaran, para ASN yang bepergian ke luar negeri tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan protokol perjalanan untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 di Indonesia.
Surat edaran tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Menurut data dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, kasus Covid-19 di Tanah Air terus mengalami penurunan. Per Minggu (20/3/2022) kasus Covid-19 bertambah 5.922 orang. Kasus aktif yang dilaporkan juga menurun sebanyak 10.046 orang menjadi 219.688 orang.
Sebelumnya diberitakan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa pandemi belum berakhir. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara WHO Margaret Harris berdasarkan melonjaknya jumlah kasus Covid-19 di sejumlah negara.
"Kami memiliki banyak informasi yang salah di luar sana. Informasi yang salah bahwa Omicron ringan. Informasi yang salah bahwa pandemi telah berakhir," kata Maria, Minggu (20/3/2022).
Adapun kenaikan jumlah kasus Covid-19 sempat terjadi di Korea Selatan, China dan Israel. Menurut Maria, peningkatan kasus tersebut disebabkan oleh adanya penyebaran Omicron, subvarian BA.2 serta pencabutan aturan Covid-19 di sejumlah negara.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Di Indonesia Menurun, Dr. Reisa: Tapi Belum Masuk Endemi
Berita Terkait
-
Potret Suasana Gedung DPR saat Penerapan Kebijakan WFH ASN
-
ASN Jakarta Tetap Layani Publik Meski Ada WFH, Pramono Anung: Kepentingan Masyarakat yang Utama
-
Gus Ipul Ingatkan ASN Kemensos Tetap Absen dan Lapor Kinerja Selama WFH: Ada Sanksi jika Melanggar!
-
Dikecualikan dari WFH, Layanan Perizinan DKI Tetap Normal dan Full WFO
-
ASN WFH Diawasi Sistem Digital, Menteri PANRB: Bukan Soal Absensi Fisik
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
Terkini
-
RUPST BRI Putuskan Dividen Rp52,1 Triliun, Tegaskan Kinerja dan Stabilitas
-
Ada Apa di Balik Penyegelan Aset PT BBP? Konflik Tambang Emas Selatan Sukabumi Memuncak
-
Ekspansi Luar Negeri Dimulai, Pegadaian Buka Kantor Cabang Pertama di Timor Leste
-
Bayar Pajak Kendaraan di Jabar Tak Perlu KTP Pemilik Pertama, Melanggar? Jabatan Taruhannya
-
Sengkarut MBG di Ciamis: Menyingkap Teka-teki Pungli Rp 250 Ribu yang Menyeret Anggota DPRD