Polemik Penundaan Pemilu 2024 Bikin Gaduh, Wapres Ma'ruf Amin Buka Suara

SuaraJabar.id - Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'aruf Amin angkat suara perihal isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Menurutnya hal tersebut bukan ranahnya bersama Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf Amin ketika melakukan kunjungan kerja di Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Rabu (23/3/2022). Ia didampingi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.

"Wacana lain (penundaan pemilu) tersebut bukan urusan kami," ujar Ma'ruf Amin.

Dikatakannya, dirinya bersama Joko Widodo saat ini masih tetap fokus menyelesaikan tugasnya hingga masa jabatannya berakhir tahun 2024.

Baca Juga: Doakan Pernikahan Anwar Usman dan Adik Jokowi Lancar, Eks Ketua MK: Pak Anwar Manusia Biasa, Bebas Nikahi Siapa Saja

"Jadi kami hanya berpikir sampai 2024 tidak ada pikiran-pikiran lain," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus melakukan penanganan terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 dua tahun terakhir.

"Tentunya saat ini kita tengah fokus melakukan pemulihan-pemulihan pasca COVID-19 pandemi," tandasnya.

Di Lembang, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lembang dan Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa).

Sebelumnya diberitakan, klaim big data yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya terbongkar.

Baca Juga: Wacana Wapres Maruf Amin Vaksin Booster Sebagai Syarat Mudik Didukung Penuh DPR

Awalnya, Luhut mengklaim memiliki big data masyarakat yang ingin pemilu ditunda.

Hal tersebut langsung menjadi gunjingan publik lantaran dianggap tidak valid.

Big data yang diklaim Luhut tersebut kemudian dibongkar oleh Peneliti IPO Catur Nugroho.

Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Catur membongkar klaim big data Luhut Binsar Pandjaitan.

Catur mengatakan, Luhut tak mengetahui arti dari big data yang sesungguhnya.

"Ucapan Luhut yang menyampaikan penundaan pemilu dengan alasan big data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan validitasnya," kata Catur, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Rabu (23/3/2022).