Politisi PKS Ini Menilai Kebijakan Membeli Pertalite Gunakan Aplikasi Mypertamina Tidak Efektif

SuaraJabar.id - Anggota DPR RI dari Komisi VII sekaligus politisi PKS Diah Nurwitasari menilai, bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan pembelian pertalite dan solar bersubsidi, menggunakan Aplikasi Mypertamina dinilai tidak efektif.

Awal mula dirinya setuju dengan adanya aplikasi Mypertamina, tujuannya untuk memastikan BBM bersubidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.

Namun, kata Diah, kebijakan melakukan pendataan kendaraan melaui aplikasi Mypertamina tidaklah efektif.

"Saya melihat dalam kebijakan ini diharapkan yang menggunakan BBM bersubsidi ini mereka yang dianggap kurang mampu bisa mendapat BBM bersubsidi. Karena dinggap daya serapnya rendah," tutur Diah, mengutip dari Ayobandung -jaringan Suara.com, Senin (4/7/2022).

Baca Juga: Dear Pengendara Mobil, Ini Daftar SPBU di Jogja yang Terapkan MyPertamina

"Pertanyaannya, masyarakat tidak mampu apakah memiliki gawai untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi? Bagaimana jika gawai yang dimilikinya tidak support seperti bukan HP android tetapi HP biasa," tanyanya.

Hal tersebut, kata Diah, menjadi kendala yang harus dipikirkan sebelum mengeluarkan kebijakan.

"Gawai atau barcode yang dicetak juga kan bisa dipindahtangankan yang kemudian bisa digunakan. Nah apakah akan menjadi tepat sasaran ketika tujuannya pengendalian, pengawasan tentang siapa saja masyarakat yang pakai BBM subsidi. Cara ini belum sepenuhnga efektif .... Sebebarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pertamina. Karena berbagai kebocoran pada BBM subsisi," katanya.

Paling penting, lanjut Diah, kebocoran BBM bersubsidi bukan terjadi pada pembelian bahan bakar melalui SPBU, namun pada kasus lain. Salah satunya adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh industri.

"Solar bersubsidi justru disalurkan kepada industri dan itu lebih besar," ungkapnya.

Baca Juga: Heboh! GP Ansor Haramkan Kadernya Masuk ke PKS: Secara Ideologi Beda Jauh

Jadi, menurut Diah, jika pemerintah menginginkan agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, harus ada pengawasan ekstra agar BBM bersubsidi tidak bocor digunakan oleh industri.