SuaraJabar.id - Anggota DPR RI dari Komisi VII sekaligus politisi PKS Diah Nurwitasari menilai, bahwa kebijakan pemerintah memberlakukan pembelian pertalite dan solar bersubsidi, menggunakan Aplikasi Mypertamina dinilai tidak efektif.
Awal mula dirinya setuju dengan adanya aplikasi Mypertamina, tujuannya untuk memastikan BBM bersubidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
Namun, kata Diah, kebijakan melakukan pendataan kendaraan melaui aplikasi Mypertamina tidaklah efektif.
"Saya melihat dalam kebijakan ini diharapkan yang menggunakan BBM bersubsidi ini mereka yang dianggap kurang mampu bisa mendapat BBM bersubsidi. Karena dinggap daya serapnya rendah," tutur Diah, mengutip dari Ayobandung -jaringan Suara.com, Senin (4/7/2022).
"Pertanyaannya, masyarakat tidak mampu apakah memiliki gawai untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi? Bagaimana jika gawai yang dimilikinya tidak support seperti bukan HP android tetapi HP biasa," tanyanya.
Hal tersebut, kata Diah, menjadi kendala yang harus dipikirkan sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Gawai atau barcode yang dicetak juga kan bisa dipindahtangankan yang kemudian bisa digunakan. Nah apakah akan menjadi tepat sasaran ketika tujuannya pengendalian, pengawasan tentang siapa saja masyarakat yang pakai BBM subsidi. Cara ini belum sepenuhnga efektif .... Sebebarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan oleh pertamina. Karena berbagai kebocoran pada BBM subsisi," katanya.
Paling penting, lanjut Diah, kebocoran BBM bersubsidi bukan terjadi pada pembelian bahan bakar melalui SPBU, namun pada kasus lain. Salah satunya adalah penggunaan BBM bersubsidi oleh industri.
"Solar bersubsidi justru disalurkan kepada industri dan itu lebih besar," ungkapnya.
Baca Juga: Dear Pengendara Mobil, Ini Daftar SPBU di Jogja yang Terapkan MyPertamina
Jadi, menurut Diah, jika pemerintah menginginkan agar BBM bersubsidi bisa tepat sasaran, harus ada pengawasan ekstra agar BBM bersubsidi tidak bocor digunakan oleh industri.
Berita Terkait
-
Dear Pengendara Mobil, Ini Daftar SPBU di Jogja yang Terapkan MyPertamina
-
Heboh! GP Ansor Haramkan Kadernya Masuk ke PKS: Secara Ideologi Beda Jauh
-
Politisi PDI P Sebut Kebijakan Gunakan MyPertamina Hanya Bikin Susah Rakyat Kecil
-
Mobil Mesin di Atas 2.000cc dan Motor 250cc Bakal Dilarang Beli BBM Subsidi
-
Pertamina Kurangi Kuota Pertalite di Jayawijaya, Stok Pertamax Ditambah
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Penyisiran 3 Kilometer Hingga Jembatan Rancamulya, Tim SAR Temukan Korban Terakhir Ciherang
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok