Ribuan Dokter, Perawat, Bidan dan Apoteker Bakal Kepung Kantor Bupati Tasikmalaya Hari Ini

SuaraJabar.id - Ribuan tenaga kesehatan atau nakes honorer di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat mendesak pemerintah setempat agar mengangkat nakes yang sudah lama mengabdi menjadi ASN atau PPPK.

Para nakes bakal memperjuangkan tuntutan itu dengan menggelar aksi kepung Kantor Bupati Tasikmalaya pada hari ini, Kamis (14/7/2022).

“Untuk estimasi massa aksi, laporan yang baru masuk hingga malam ini baru 1.200 orang. Karena dari Rumah Sakit SMC belum masuk semua. Tapi kemungkinan estimasi massa 1.500 sesuai surat undangan,” Kata Ns. Asep R.A, S.Kep Korlap Aksi, Rabu (13/7/2022).

Menurutnya, massa aksi berasal dari 40 Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya dan Rumah Sakit SMC, terdiri dari tenaga kesehatan dan non kesehatan.

“Mereka yang ikut aksi besok ada perawat, Bidan, Apoteker, Asisten Apoteker, Analis, terapis gigi, rekam medik termasuk juga dokter umum,” jelasnya.

Lanjut Asep, massa aksi juga datang dari tenaga non kesehatan yang merupakan tenaga kontrak atau honorer di instansi pemerintah.

“Bahkan yang turun ke jalan itu ada tenaga non nakes. Karena mungkin sama-sama tenaga kontrak di instansi pemerintah mau ikut gabung berpartisipasi,” katanya.

Sebelumnya, kata Asep, pihaknya sudah audiensi dengan Dinas Kesehatan, Direktur RS SMC dan Komisi I didampingi Komisi I.

“Waktu itu kita menanyakan jumlah kuota tenaga kesehatan, karena usai audiensi gak puas jadi kawan kawan Nakes ingin menggelar aksi,” jelasnya.

Baca Juga: Indonesia Masih Kekurangan Dokter Sebanyak 130 Ribu

Asep menegaskan, meskipun nakes honorer turun ke jalan untuk aksi, pelayanan untuk masyarakat tidak mogok.

“Untuk yang pelayanan, kepada direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas untuk menugaskan tenaga ASN. Supaya mengisi pos-pos yang ditinggal oleh tenaga kesehatan non ASN, jadi biarkan mereka menugaskan tenaga ASN dan P3Knya,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa saat ini di Tasikmalaya lebih banyak Nakes honorer (non ASN) dibanding Nakes yang berstatus ASN.

“Terkait tercover atau enggaknya pelayanan kepada masyarakat, biar pemerintah tahu kalau pemerintah masih butuh Nakes honorer. Karena ternyata tenaga kesehatan non ASN (honorer) itu lebih banyak,” pungkasnya.