Belasan Ribu Buruh di Sukabumi Terkena PHK, Tanda Resesi Global di Depan Mata?

SuaraJabar.id - Belasan ribu buruh terutama yang bekerja di sektor garmen di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kehilangan pekerjaan akibat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sudarno, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kabupaten Sukabumi mengatakan, dari data per 21 September 2022, jumlah buruh yang terkena PHK di daerah itu sudah mencapai 11.335.

"Sebagai informasi tambahan dapat saya sampaikan, update data per Rabu, 21-09-2022 Jam: 14.43 WIB, di wilayah Kabupaten Sukabumi, jumlah karyawan terkena PHK sebanyak 11.335 orang," ujarnya, Rabu (21/9/2022).

Belasan ribu buruh ini dari 23 perusahaan sektor industri padat karya seperti pabrik dengan jumlah pekerja yang banyak. Sebagian besar berasal dari sektor industri tekstil atau garmen, lanjut Sudarno, termasuk didalamnya ada 2 perusahaan sektor industri elektronik.

Baca Juga: Karyawan Terkena PHK Bisa Dapat BSU, Berikut Syarat Lengkapnya

Angka ini melonjak drastis, karena sebelumnya Sudarno menyebut per awal September 2022, jumlah pekerja pabrik yang harus di PHK demi efisiensi mencapai 5.200 orang. Pelaku usaha juga melakukan pengurangan waktu dan hari kerja, ada juga yang meliburkan seluruh atau sebagian aktivitas kerja bagian produksi, sebagai upaya mengurangi biaya produksi.

Apindo Kabupaten Sukabumi membuka data ini kepada publik agar semua stakeholder mengetahui jika sektor industri padat karya yang memiliki pasar atau buyer di luar negeri, khusus Eropa dan Amerika, saat ini tidak dalam kondisi baik-baik saja.

"Pemicunya operasional produksi dari pabrik-pabrik tersebut saat ini sangat tidak stabil Order produksi dari buyer di luar negeri yang terdampak resesi ekonomi global mengalami penurunan. Khususnya dari negara-negara di Eropa dan Amerika dimana order produksi mereka ke Indonesia termasuk Sukabumi, masih belum normal," beber Sudarno.

Untuk itu, dia berharap kondisi yang merupakan dampak langsung dari pandemi covid-19 yang panjang dan perang Rusia - Ukraina ini segera berlalu, dan ekonomi negara-negara buyer pulih. Ia juga berharap pemerintah pusat dan daerah, ikut mencarikan solusi agar kondisi ini tidak berdampak makin buruk.

"Jelas kondisi ini menyumbang lonjakan angka pengangguran, khususnya di Sukabumi dan sekitarnya. Saat ini boro-boro rekruitmen atau buka lowongan kerja, yang ada saja terus dikurangi demi efisiensi," jelas Sudarno.

Baca Juga: Ribuan Buruh Kepung Gedung Sate, Desak Ridwan Kamil Naikan Upah Minimun 2023

Apindo Kabupaten Sukabumi juga mengenang kembali bantuan keuangan dari negara kepada pelaku usaha khususnya sektor industri padat karya, yang terdampak covid-19 beberapa waktu lalu.

"Dulu ada yang namanya insentif pajak untuk pelaku usaha. Tapi sesuai aturan bantuan tersebut sudah tak lagi berlanjut untuk sektor industri tekstil. hanya untuk Klasifikasi perusahaan tertentu sesuai Klasifikasi Lingkup Usaha (KSU)," pungkas Sudarno.

Sebelumnya, Ayhan Kose, wakil presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi yang Berkeadilan, mencatat bahwa karena kenaikan suku bunga sangat sinkron di seluruh negara, mereka bisa "saling memperparah" dalam memperketat kondisi keuangan dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global.

"Para pembuat kebijakan di negara-negara emerging markets dan berkembang harus siap untuk mengelola potensi dampak dari pengetatan kebijakan yang sinkron secara global," kata Kose.

Serangkaian krisis keuangan di negara-negara emerging markets dan berkembang akan merugikan mereka, menurut penelitian tersebut.

"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di negara-negara emerging markets dan berkembang," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.

"Untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, stabilitas mata uang, dan pertumbuhan yang lebih cepat, pembuat kebijakan dapat mengalihkan fokus mereka dari mengurangi konsumsi ke meningkatkan produksi," kata Malpass.