SuaraJabar.id - Para guru SMA, SMK dan SLB yang berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan 'kado manis' sebelum purnabakti pada September 2023.
Guru P3K di Jawa Barat yang berjumlah sekitar 11 ribu berharap Ridwan Kamil bisa mengeluarkan kebijakan semacam Pergub yang memuat aturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Harapan kami tentu saja ada Pergub yang mengatur soal pemberiann TPP untuk para P3K di Jawa Barat sebelum Pak Ridwan Kamil berakhir masa jabatannya," kata Rizki Safari Rakhmat, salah seorang guru di salah satu SMA di Kota Bandung yang juga Ketua Forum Umum Forum Guru Bersertifikat Sekolah Negeri (FGBSN) saat dihubungi Suara.com pada Selasa (23/5/2023).
Rizki mengatakan, para guru P3K di Jawa Barat sendiri belum mendapatkan TPP sejak diangkat dan diberikan Surat Keputusan (SK). Padahal, status mereka sama seperti PNS yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia pun mencontohkan sejumlah daerah lain bahkan kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah memberikan TPP kepada P3K yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Sedangkan di Jawa Barat hingga kini belum ada.
"Kalau gaji pokok dan tunjangan melekat sudah dapat karena itu kan ada alokasi dari pusat. Kalau TPP belum dapat, ini kan dari APBD. Kita berharap di Jawa Barat juga sama seperti daerah lainnya segera adakan TPP," ujar Rizki.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya membenarkan para guru SMA, SMK dan SLB yang berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum bisa mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Memang sampai saat ini belum (TPP belum cair)," kata Wahyu.
Dia mengakui TPP untuk para guru P3K di Jawa Barat belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2023. Untuk itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan sekitar 11 ribu P3K di SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat bisa menerima TPP.
Baca Juga: Ribuan Guru PPPK Se-Jabar Belum Terima TPP, Kadisdik Belum Bisa Pastikan Apa-apa, Kok Bisa?
Meski begitu, Wahyu menyebutkan Pemprov Jabar tetap memberi perhatian khusus. Pihaknya tengah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat terkait nasib TPP bagi para P3K.
"Pada prisnipnya kami memberikan perhatian kepada P3K hanya sekali lagi mohon maaf denga berbagak pertimbagan kami belum bisa memberikan info lebih lanjut kepastiannya seperti apa. Kalau dari sisi anggaran kami saat ini saat ini memang masih dalam proses pembahasan," sebur Wahyu.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Ribuan Guru PPPK Se-Jabar Belum Terima TPP, Kadisdik Belum Bisa Pastikan Apa-apa, Kok Bisa?
-
Nelangsa Guru PPPK di Jawa Barat, Sejak Diangkat 2021 Belum Dapat TPP
-
Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Potongan TPP untuk Guru PPPK di Kota Bekasi
-
TPP Guru PPPK Kota Bekasi Kena Potongan, Plt Wali Kota Tri Adhianto Buka Suara: Kita Lihat Nanti
-
Tega! Guru PPPK di Papua Belum Gajian, Sudah Lima Bulan, Felisia Rosita: Jangan Biarkan Kami Kelaparan
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Dokter Dikeroyok di Depan Rumah! 5 Pelaku Ditangkap
-
36 Pendaki Ilegal Ini Dihukum Berat!
-
Warga Bantah Pukul Anak Anggota DPRD di Bogor, Wakil Rakyat dari NasDem 'Keukeuh' Buat Laporan
-
Gerakan Rakyat Desak Jokowi Tanggung Jawab Soal Whoosh: Beban Keuangan Merusak Upaya Ekonomi Prabowo
-
Senyum Lebar Heni Mulyani, Mantan Kades di Sukabumi yang Tilep Uang Rakyat Rp500 Juta