SuaraJabar.id - Para guru SMA, SMK dan SLB yang berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) berharap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan 'kado manis' sebelum purnabakti pada September 2023.
Guru P3K di Jawa Barat yang berjumlah sekitar 11 ribu berharap Ridwan Kamil bisa mengeluarkan kebijakan semacam Pergub yang memuat aturan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sama seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Harapan kami tentu saja ada Pergub yang mengatur soal pemberiann TPP untuk para P3K di Jawa Barat sebelum Pak Ridwan Kamil berakhir masa jabatannya," kata Rizki Safari Rakhmat, salah seorang guru di salah satu SMA di Kota Bandung yang juga Ketua Forum Umum Forum Guru Bersertifikat Sekolah Negeri (FGBSN) saat dihubungi Suara.com pada Selasa (23/5/2023).
Rizki mengatakan, para guru P3K di Jawa Barat sendiri belum mendapatkan TPP sejak diangkat dan diberikan Surat Keputusan (SK). Padahal, status mereka sama seperti PNS yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dia pun mencontohkan sejumlah daerah lain bahkan kabupaten kota di Jawa Barat yang sudah memberikan TPP kepada P3K yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD). Sedangkan di Jawa Barat hingga kini belum ada.
"Kalau gaji pokok dan tunjangan melekat sudah dapat karena itu kan ada alokasi dari pusat. Kalau TPP belum dapat, ini kan dari APBD. Kita berharap di Jawa Barat juga sama seperti daerah lainnya segera adakan TPP," ujar Rizki.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya membenarkan para guru SMA, SMK dan SLB yang berstatus Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum bisa mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
"Memang sampai saat ini belum (TPP belum cair)," kata Wahyu.
Dia mengakui TPP untuk para guru P3K di Jawa Barat belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2023. Untuk itu, pihaknya belum bisa memastikan kapan sekitar 11 ribu P3K di SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat bisa menerima TPP.
Baca Juga: Ribuan Guru PPPK Se-Jabar Belum Terima TPP, Kadisdik Belum Bisa Pastikan Apa-apa, Kok Bisa?
Meski begitu, Wahyu menyebutkan Pemprov Jabar tetap memberi perhatian khusus. Pihaknya tengah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Barat terkait nasib TPP bagi para P3K.
"Pada prisnipnya kami memberikan perhatian kepada P3K hanya sekali lagi mohon maaf denga berbagak pertimbagan kami belum bisa memberikan info lebih lanjut kepastiannya seperti apa. Kalau dari sisi anggaran kami saat ini saat ini memang masih dalam proses pembahasan," sebur Wahyu.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Ribuan Guru PPPK Se-Jabar Belum Terima TPP, Kadisdik Belum Bisa Pastikan Apa-apa, Kok Bisa?
-
Nelangsa Guru PPPK di Jawa Barat, Sejak Diangkat 2021 Belum Dapat TPP
-
Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Potongan TPP untuk Guru PPPK di Kota Bekasi
-
TPP Guru PPPK Kota Bekasi Kena Potongan, Plt Wali Kota Tri Adhianto Buka Suara: Kita Lihat Nanti
-
Tega! Guru PPPK di Papua Belum Gajian, Sudah Lima Bulan, Felisia Rosita: Jangan Biarkan Kami Kelaparan
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Inikah Kata-kata yang Bikin Keponakan Prabowo Mundur dari DPR?
-
Emas Antam Pecah Rekor Lagi, Harganya Tembus Rp 2.095.000 per Gram
-
Pede Tingkat Dewa atau Cuma Sesumbar? Gaya Kepemimpinan Menkeu Baru Bikin Netizen Penasaran
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
Terkini
-
Gerbong Purwakarta Tiba di Jabar: Ini Daftar Lengkap 10 Pejabat yang Diboyong Dedi Mulyadi
-
Bedol Desa Pejabat Purwakarta, Sekda Jabar Klaim Bukan Gerbong Dedi Mulyadi
-
Palu Diketok! Cirebon Timur Jadi Daerah Otonomi Baru, Penantian 20 Tahun Demi Pelayanan Publik
-
Helmy Yahya Dapat Jabatan Baru Lagi di Jawa Barat
-
3 Fakta di Balik Rencana 'Pecah Kongsi' 10 Daerah di Jabar