SuaraJabar.id - Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat (Jabar) tahun 2024 sebesar 3,57 persen dibanding 2023 atau diangka Rp2.057.495, mendapatkan respon dari buruh di Jawa Barat.
Sebelumnya, menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, dasar perhitungan UMP tahun 2024 ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 tentang pengupahan dengan mempertimbangkan aspirasi dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja.
UMP Jabar 2024 ini memang jauh dibawah permintaan serikat buruh yang menuntut 15 persen. Sehingga, tak heran jika keputusan tersebut membuat buruh merasa keberatan dan tidak setuju.
Salah seorang pekerja yang bekerja di pabrik tekstil di Kota Cimahi, Asep, mengatakan tidak setuju dengan kenaikan UMP Jabar yang hanya naik sebesar 3,57 persen. Pasalnya, hal itu tak sebanding dengan kenaikan harga bahan pokok.
Baca Juga: Pecinta Kendaraan Listrik Wajib Datang ke GIIAS Bandung 2023, Ada Test Drive Unit Seres E1
Menurut Asep, saat ini harga bahan pokok naik cukup besar, namun UMP Jabar hanya naik sebesar 3,57 persen. Sehingga, cukup memberatkan bagi buruh.
"Kata saya sih tidak sebanding, sedangkan itu cuma naik segitu, sedangkan kebutuhan kenaikkannya lebih dari itu kaya BBM, beras juga berapa persen naiknya, jadi tidak sebanding dengan kenaikan upah," kata Asep kepada SuaraJabar.id, Rabu (22/11/2023).
Lebih lanjut Asep menuturkan, seharusnya jika UMP hanya mengalami kenaikan beberapa persen, pemerintah juga harus bisa menjaga harga bahan pokok tetap stabil.
"Sangat keberatan dengan naiknya seperti itu, boleh lah misalnya menaikkan upah 5 persen, tapi pemerintah juga harus bisa menstabilkan harga bahan pokok, jadi seimbang jangan melonjak kenaikannya bahan pokok," jelasnya.
Selain itu, Asep mengatakan dengan kenaikan UMP Jabar yang hanya sebesar 3,57 persen, usaha buruh yang ingin membeli rumah dengan cara menabung menjadi semakin berat.
Baca Juga: 6 Alasan yang Buat Kamu Pilih Kota Bandung sebagai Tempat untuk Habiskan Masa Tua
Pasalnya, biayanya kebutuhan sehari-hari semakin meningkat namun tidak dibarengi dengan kenaikkan upah.
Berita Terkait
-
Temukan Pelanggaran, Kemendag Segel Produsen Minyakita di Karawang
-
Potret Rumah Mewah Linda Anggrea, Nama CEO Buttonscarves Diduga Terseret Korupsi Antam
-
Jangan Kaget! Dedi Mulyadi Banting Setir Jadi Pembawa Acara Cuaca, Ini Ramalannya untuk Jawa Barat!
-
KPK Sebut Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil Jadi Prioritas Utama dalam Mengusut Kasus BJB
-
Yuddy Renaldi Mundur Mendadak, Yusuf Saadudin Ditunjuk Jadi Pengganti Dirut Bank BJB
Terpopuler
- Ditahan Atas Dugaan Pemerasan, Beredar Rekaman Suara Reza Gladys Sebut Mail Syahputra Tolak Transferan
- Full Ngakak, Bio One Komentari Pengangkatan Ifan Seventeen Jadi Dirut PT Produksi Film Negara
- 3 Alasan yang Bikin Ustaz Derry Sulaiman Yakin Denny Sumargo, Hotman Paris dan Willie Salim Bakal Mualaf
- Jebloskan Nikita Mirzani ke Penjara Reza Gladys Sempat Disebut Cocok Gabung Gen Halilintar
- Ifan Seventeen Tiba-Tiba Jadi Dirut PFN, Pandji Pragiwaksono Respons dengan Dua Kata Menohok
Pilihan
-
Biasa Blak-blakan, Ahok Takut Bicara soal BBM Oplosan Pertamina: Ada yang Saya Enggak Bisa Ngomong
-
Catat Lur! Kedubes Kerajaan Arab Saudi dan Pemkot Solo Akan Gelar Buka Bersama Sepanjang 2,7 Kilometer
-
BYD M6 dan Denza D9 Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia pada Februari
-
Tiga Seksi Tol Akses IKN Ditargetkan Rampung 2027, Ini Rinciannya
-
7 Rekomendasi HP 5G Murah Mulai Rp 2 Jutaan Terbaru Maret 2025
Terkini
-
Sidak Pasar Kosambi, Satgas Pangan Polda Jabar Tidak Temukan MinyaKita Tak Sesuai Takaran
-
Pemkot Depok Sidak MinyaKita di Pasar Sukatani, Temukan Takaran Produk Tak Sesuai dan Harga di Atas HET
-
Sidak Pasar Gudang, Polres Sukabumi Kota Temukan MinyaKita yang Isinya Tidak Sesuai Ketentuan
-
Pemdaprov Jabar Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Untuk Mitigasi Bencana
-
Program Mudik Gratis 2025 Pemprov Jawa Barat: Cara Daftar, Rute, Jadwal dan Kuota