Ditolak Kelas Pekerja, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin Tegaskan UMK 2024 Tak Bisa Diubah

SuaraJabar.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin menegaskan penetapan Upah Minimum Kabupate/Kota (UMK) 2024 yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Barat pada 30 November 2023 tidak bisa diubah.

"Kemarin sudah ditetapkan, jadi tidak bisa diubah lagi," ucap Bey di Desa Buninagara, Kecamatan Sindangkerta, seperti dikutip, Sabtu (2/12).

Menurut Bey, kaum pekerja alias buruh yang menolak penetapan UMK 2024 harus bisa menerima keputusan tersebut. Bey menyebut bahwa UMK 2024 sudah final dan tidak bisa diubah lagi.

Bey mengatakan UMK 2024 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tapi memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum.

Baca Juga: UMK Kota Banjar 2024 Jadi yang Terendah di Jabar, Warga: Paling Rendah tapi Biaya Hidup Tinggi

Bey menyebut, terdapat 14 daerah yang merekomendasikan UMK tidak berdasarkan PP 51/2023. Ke - 14 daerah itu yakni Kota Bekasi, Cimahi, Depok, serta Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Majalengka, dan Kabupaten Bandung.

Bagi daerah yang menetapkan UMK tidak berdasarkan PP 51, maka dilakukan koreksi dan disesuaikan perhitungannya sesuai ketentuan PP, yakni inflasi per September 2023 sebesar 2,35 persen dan indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,1 - 0,3.

Sisanya 13 daerah merekomendasikan besaran nilai UMK sesuai formulasi penyesuaian upah minimum, yaitu Kabupaten Bekasi, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran. Lalu Kota Bogor, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, dan Kota Bandung.

Penolakan dari Buruh

Terkait penetapan UMK 2024 oleh Pemprov Jabar, buruh dari Kota Bekasi pada aksi Kamis kemarin menyuarakan penolakan.

Baca Juga: Waspada! BMKG Prediksi Kota Bandung Hari Ini Berpotensi Hujan Petir

"Kawan-kawan lebih kurang jam 4 (sore) tadi kita sama-sama melihat, merasakan bahwa PJ Gubernur hari ini sudah sangat tidak adil, PP 51 tetap menjadi UMK Jabar,"