UMK Kota Banjar 2024 Jadi yang Terendah di Jabar, Warga: Paling Rendah tapi Biaya Hidup Tinggi

SuaraJabar.id - Kota Banjar menjadi wilayah di Jawa Barat (Jabar) yang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 menjadi paling rendah. UMK Kota Banjar 2024 hanya sebesar Rp2.070.192.

Sebelumnya, UMK Kota Banjar pada 2023 sebesar hanya Rp1.998.119,05, yang artinya pada 2024 hanya naik 3,61 persen.

"Dengan demikian, UMK tertinggi di Kota Bekasi Rp5.343.430 dan memang di jawa barat ini kan range-nya UMK itu dari Rp2 juta sampai Rp5 juta, (untuk yang terendah) Kota Banjar Rp2.070.192," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin.

Bey mengatakan UMK 2024 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tapi memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan upah lebih besar dari upah minimum.

UMK Kota Banjar 2024 yang jadi terendah di Jawa Barat menuai protes sejumlah warga di laman sosial media. Di unggahan akun Instagram @banjarku.patroman, sejumlah warga ungkap rasa kecewanya dengan nilai UMK 2024.

"umk rendah tpi biaya hidup tinggi," ungkap salah satu warga seperti dikutip SuaraJabar.id, Sabtu (2/12).

"Nyata nya kebanyakan dibanjar cuma 1jt," sambung akun lainnya. "1jt lebih dikit," timpal yang lain.

Fakta yang menarik, selama bertahun-tahun kota Banjar selalu menjadi wilayah di Jabar dengan nilai UMK terendah. Salah satu faktor yang mendasari ialah soal pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Menurut Bey, Kota Banjar termasuk ke dalam 13 daerah yang formulasi UMK berdasarkan PP 51 tahun 2023.

Baca Juga: KNKT Ungkap Sejumlah Fakta Kecelakaan Ledakan Tabung CNG di Sukabumi yang Tewaskan 2 Orang

Bey menyebut, terdapat 14 daerah yang merekomendasikan UMK tidak berdasarkan PP 51/2023. Ke - 14 daerah itu yakni Kota Bekasi, Cimahi, Depok, serta Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Bandung Barat, Sumedang, Bandung, Majalengka, dan Kabupaten Bandung.

Bagi daerah yang menetapkan UMK tidak berdasarkan PP 51, maka dilakukan koreksi dan disesuaikan perhitungannya sesuai ketentuan PP, yakni inflasi per September 2023 sebesar 2,35 persen dan indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,1 - 0,3.

Sisanya 13 daerah merekomendasikan besaran nilai UMK sesuai formulasi penyesuaian upah minimum, yaitu Kabupaten Bekasi, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran. Lalu Kota Bogor, Sukabumi, Cirebon, Tasikmalaya, Banjar, dan Kota Bandung.