SuaraJabar.id - Rilisnya film dokumenter Dirty Vote menyeret sejumlah nama pejabat di daerah. Salah satunya ialah Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. Bey di dalam film itu disebut sebagai orang dekat Istana.
Sebelum menjabat sebagai pj gubernur Jawa Barat, Bey merupakan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media di Sekretariat Presiden serta sering berada satu ring dengan Presiden Joko Widodo.
Menyikapi tudingan di dalam film tersebut, Bey mengatakan bahwa ia tak mau berkomentar dan menegaskan dirinya bersikap netral dan tidak akan berpihak di Pemilu 2024.
"Terkait film itu, kami, ASN, TNI, Polri, tidak mungkin berkomentar karena kami netral; dan terkait saya ada di situ (Dirty Vote), memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tetapi saya itu netral dan tidak pernah berpihak," kata Bey seperti dikutip Antara.
Bahkan, Bey menantang siapa pun untuk melakukan pembuktian jika menemukan bukti dirinya tidak netral dan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu 2024, khususnya pada pilpres, seperti diungkapkan dalam film dokumenter tersebut.
"Saya netral dari awal. Silakan tunjukkan kalau saya tidak netral," tegasnya.
Bey juga menegaskan bahwa pihaknya bersama Forkopimda Provinsi Jawa Barat menentang keras tindak kecurangan, sehingga dia mendukung Bawaslu bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk bekerja lebih masif.
"Jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan. Kami ingin Pemilu 2024 ini berjalan damai, jujur, dan adil sesuai dengan deklarasi kami di awal bahwa Jabar Anteng (aman, netral, dan tenang)," ujarnya.
Dalam film dokumenter yang ditayangkan di media sosial, Dirty Vote, diungkapkan bahwa Pemilu 2024 diduga terjadi kejanggalan dilihat dari berbagai dinamika yang terjadi.
Baca Juga: Heboh Ucapan Connie Bakrie, TKN Prabowo-Gibran Ungkap Ada Udang di Balik Batu: Itu Tidak Pantas
Salah satu yang disinggung dalam film tersebut adalah penunjukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap penjabat (pj) gubernur di berbagai wilayah, termasuk Bey Machmudin sebagai pj gubernur Jawa Barat yang dinilai strategis dengan jumlah pemilih Pemilu 2024 terbanyak sekitar 35 juta di 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Selain Bey, Jokowi juga menunjuk Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono sebagai pj gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022.
Berita Terkait
-
Heboh Ucapan Connie Bakrie, TKN Prabowo-Gibran Ungkap Ada Udang di Balik Batu: Itu Tidak Pantas
-
Prabowo-Gibran Makin Mantap, Dukungan Relawan Terus Mengalir di Jabar
-
Dukungan Prabowo-Gibran di Jabar Menguat, Pendukung Ganjar-Mahfud Membelot
-
Kasus Pembunuhan Subang: 5 Jaksa Siap Tuntut Yosep Cs, Pakai Hukuman Maksimal?
-
Video Kades Wiwin Komalasari Bikin Geger Publik, Pj Gubernur Jabar Buka Suara
Terpopuler
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 5 Sunscreen untuk Hilangkan Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan, RAM 6 GB Performa Jempolan
- 5 Sepatu Skechers Paling Nyaman untuk Jalan Kaki, Cocok Dipakai Lansia
- Purbaya Temukan Uang Ribuan Triliun Milik Jokowi di China? Kemenkeu Ungkap Fakta Ini
Pilihan
-
KLH Gugat 6 Perusahaan Rp 4,8 Trliun, Termasuk Tambang Emas Astra dan Toba Pulp Lestari?
-
Bursa Transfer Liga Inggris: Manchester United Bidik Murillo sebagai Pengganti Harry Maguire
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
Terkini
-
4 Tips Belanja Sayur Online Dari Rumah, Pilih Toko Tepercaya Seperti BlibliFresh
-
Fakta-fakta di Balik Video Viral Pengeroyokan Guru: Ada Tantangan Duel Jantan Saat Jam Istirahat
-
Basarnas Pantau Ketat Kebakaran di Kedalaman Tambang Emas Pongkor
-
Dirjen Politik Kemendagri Akmal Malik Ajak Kepala Daerah Wujudkan Asta Cita Bidang Ketahanan Pangan
-
Viral Screenshot Jokowi Minta Jangan Dipenjara Soal Ijazah Palsu, Ini Fakta Sebenarnya