SuaraJabar.id - Perkara sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp.5 milar, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Selasa 25 Juni 2024 dengan terdakwa Adetya Yessy Seftiani alias Sasha, berakhir WO. Sehingga sidang dengan agenda pemeriksaan para saksi diundur.
Dari pantauan di ruang sidang, awalnya sidang yang dimulai pada pukul 13.45 wib berjalan lancar. Namun kuasa hukum terdakwa Yessy Septiani memilih untuk WO lantaran JPU tidak bisa menghadirkan saksi korban seperti yang dijanjikan JPU sebelumnya.
"Prinsipnya begini, pertama- tama saksi yang diperiksa itu adalah korban, setelah korban baru saksi saksi lainnya, tapi hari ini kan setelah 3 kali dipanggil korban tidak hadir, jadi kita tetap berpegangan pendapat kita bahwa saksi yang pertama harus diperiksa adalah korban, " jelas Nico Sihombing selalu kuasa Hukum terdakwa Adetya, dalam keterangannya, Selasa (25/6/2024).
Sidang juga sempat ricuh lantaran terdakwa Adetya yang tidak mau melanjutkan sidang tersebut dan meninggalkan ruang sidang karena merasa kecewa saksi korban SG tidak bisa dihadirkan di persidangan.
Namun majelis hakim memerintahkan Adetya kembali masuk ke ruang sidang dan memutuskan sidang ditunda hingga 2 Juli mendatang.
Seperti diketahui sebelumnya Adetya Yessy Seftiani Alias Sasha (48) didakwa dugaan pengelapan dan penipuan dalam jual beli rumah miliaran rupiah
Jaksa Penuntut Umum Yadi Kurniawan mendakwa Adetya Yessy Seftiani, dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.
Yadi menyebutkan bahwa terdakwa Adetya telah melakukan penggelapan dan penipuan jual beli rumah yang berlokasi di Komplek Setra duta . Blok F Kota Cimahi
Adapun perbuatan tersebut, kata JPU, dilakukan terdakwa Adetya pada 5 Februari 2015 di Bank BNI Cabang Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat
Dari keterangan Nico, bahwa dalam persidangan hari ini ada total enam saksi yang dipanggil hari ini. Namun yang hadir hanya empat saksi, dua orang lainnya tidak memberikan jawaban dan alasan, termasuk SG selaku saksi pelapor.
"Tidak ada alasan yang jelas, padahal Jaksa padahal sudah memanggil, sudah datang kerumahnya Jaksa juga sudah berupaya kita harus hargai juga dong upayanya, tapi dia tidak hadir berarti kan dia tidak menghargai Jaksa tidak menghargai Pengadilan, " tutup Nico Sihombing.***
Baca Juga: Paham Aturan soal Sabu, Irjen Teddy Minahasa Dinilai Layak Diancam Hukuman Mati
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi dan Anne Ratna Mustika Cuma 5 Menit di Ruang Mediasi, Pertanda Apa?
-
Anne Ratna Mustika Naik Pajero Sport, Dedi Mulyadi Datang ke Sidang Perceraian Naik Ojek Online
-
Pintu Damai Sudah Tertutup Rapat, Dedi Mulyadi Tetap Berjuang agar Anne Ratna Mustika Kembali ke Pelukannya
-
Dugaan Pakar Mikro Ekspresi Soal Putri Candrawathi Menangis di Sidang Pembunuhan Brigadir J
-
Agenda Sidang Pembunuhan Brigadir J Hari Ini: Pembacaan Eksepsi Terdakwa RR dan Kuat Maruf
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Jadwal KRL Terakhir Malam Ini 10 Februari 2026 Jakarta-Depok-Bogor
-
Perumda BPR Cirebon Dicabut Izin, Kejari Pastikan Kasus Korupsi Tetap Jalan: Tunggu Audit BPK
-
Fenomena Negara Suap Negara, KPK Bongkar Kongkalikong PN Depok dan Anak Usaha Kemenkeu
-
Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon Dicabut OJK: LPS Siap Lakukan Likuidasi
-
Program 3 Juta Rumah Digenjot, BRI Jadi Penopang Utama Kredit Perumahan Nasional