SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerahnya sebagai mitra dalam mengelola 82 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Senin (20/1/2025), mengatakan keberadaan SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan makanan sehat bagi para siswa di semua jenjang pendidikan yang menjadi sasaran MBG.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, Bumdes akan bertanggungjawab membangun dapur sehat sekaligus merekrut petugas seperti juru masak dan tenaga pendukung lainnya.
“Fokus kami saat ini adalah mendorong agar SPPG terbentuk di seluruh wilayah dengan melibatkan Bumdes sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Pola ini akan mempercepat implementasi program MBG, terutama di daerah pedesaan,” katanya dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan fasilitas dapur sehat juga mengedepankan pemanfaatan potensi lokal di setiap desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaannya.
“Untuk saat ini, baru Bumdes Jatitujuh sebagai salah satu Bumdes yang telah siap menjalankan program ini. Melalui kerja sama dengan Bumdes, pembangunan dapur sehat dapat segera dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kegiatan MBG saat ini sudah berjalan di Majalengka hingga 31 Januari 2025. Setelahnya, pihaknya akan melanjutkan implementasi program ini dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Dia menyebutkan bahwa pola penganggaran program ini masih menggunakan kombinasi dana, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar serta sumber lainnya.
“Hari ini kami sudah memulai MBG melalui APBD. Nantinya, keberadaan titik-titik dapur sehat akan dipetakan untuk memastikan efisiensi anggaran dan distribusi paket makanan bagi penerima manfaat program ini,” tuturnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan Dimulai, Sasar Lebih dari Tiga Ribu Siswa
Dedi menambahkan untuk model distribusi paket makanan bagi siswa saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk sekolah dengan jumlah murid yang banyak.
“Misalnya, untuk SMP dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, pola pengambilan makanan akan dibuat cepat saji sesuai dengan SOP,” ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Kapolresta Bogor Kota Minta Maaf atas Insiden Intimidasi Videografer
-
Detik-Detik Menegangkan! Ibu Hamil Melahirkan di Kereta, Dokter Spesialis Kandungan Turun Tangan
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab
-
BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026