SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerahnya sebagai mitra dalam mengelola 82 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Senin (20/1/2025), mengatakan keberadaan SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan makanan sehat bagi para siswa di semua jenjang pendidikan yang menjadi sasaran MBG.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, Bumdes akan bertanggungjawab membangun dapur sehat sekaligus merekrut petugas seperti juru masak dan tenaga pendukung lainnya.
“Fokus kami saat ini adalah mendorong agar SPPG terbentuk di seluruh wilayah dengan melibatkan Bumdes sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Pola ini akan mempercepat implementasi program MBG, terutama di daerah pedesaan,” katanya dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan fasilitas dapur sehat juga mengedepankan pemanfaatan potensi lokal di setiap desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaannya.
“Untuk saat ini, baru Bumdes Jatitujuh sebagai salah satu Bumdes yang telah siap menjalankan program ini. Melalui kerja sama dengan Bumdes, pembangunan dapur sehat dapat segera dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kegiatan MBG saat ini sudah berjalan di Majalengka hingga 31 Januari 2025. Setelahnya, pihaknya akan melanjutkan implementasi program ini dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Dia menyebutkan bahwa pola penganggaran program ini masih menggunakan kombinasi dana, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar serta sumber lainnya.
“Hari ini kami sudah memulai MBG melalui APBD. Nantinya, keberadaan titik-titik dapur sehat akan dipetakan untuk memastikan efisiensi anggaran dan distribusi paket makanan bagi penerima manfaat program ini,” tuturnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan Dimulai, Sasar Lebih dari Tiga Ribu Siswa
Dedi menambahkan untuk model distribusi paket makanan bagi siswa saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk sekolah dengan jumlah murid yang banyak.
“Misalnya, untuk SMP dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, pola pengambilan makanan akan dibuat cepat saji sesuai dengan SOP,” ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Dedi Mulyadi Murka Dituding Timbun Dana Rp4,17 T, Tantang Menkeu Purbaya Buka Data Daerah Lain
-
Geger! Respons Pemangkasan Dana Pusat, Dedi Mulyadi Pangkas Jam Kerja ASN di Jabar
-
Duet Rudy-Jaro Ade Pecah! Kompak Turun Tangan Binasakan Jutaan Rokok Ilegal di Pakansari
-
Khofifah Ajak Santri Kuasai Teknologi: Siap Bela Lirboyo, Siap Bela Indonesia!
-
Puluhan Pelajar Purwakarta Keracunan Massal Pasca Acara Merah Putih, Tiga Kritis Dirujuk ke RS