SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerahnya sebagai mitra dalam mengelola 82 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Senin (20/1/2025), mengatakan keberadaan SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan makanan sehat bagi para siswa di semua jenjang pendidikan yang menjadi sasaran MBG.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, Bumdes akan bertanggungjawab membangun dapur sehat sekaligus merekrut petugas seperti juru masak dan tenaga pendukung lainnya.
“Fokus kami saat ini adalah mendorong agar SPPG terbentuk di seluruh wilayah dengan melibatkan Bumdes sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Pola ini akan mempercepat implementasi program MBG, terutama di daerah pedesaan,” katanya dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan fasilitas dapur sehat juga mengedepankan pemanfaatan potensi lokal di setiap desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaannya.
“Untuk saat ini, baru Bumdes Jatitujuh sebagai salah satu Bumdes yang telah siap menjalankan program ini. Melalui kerja sama dengan Bumdes, pembangunan dapur sehat dapat segera dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kegiatan MBG saat ini sudah berjalan di Majalengka hingga 31 Januari 2025. Setelahnya, pihaknya akan melanjutkan implementasi program ini dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Dia menyebutkan bahwa pola penganggaran program ini masih menggunakan kombinasi dana, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar serta sumber lainnya.
“Hari ini kami sudah memulai MBG melalui APBD. Nantinya, keberadaan titik-titik dapur sehat akan dipetakan untuk memastikan efisiensi anggaran dan distribusi paket makanan bagi penerima manfaat program ini,” tuturnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan Dimulai, Sasar Lebih dari Tiga Ribu Siswa
Dedi menambahkan untuk model distribusi paket makanan bagi siswa saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk sekolah dengan jumlah murid yang banyak.
“Misalnya, untuk SMP dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, pola pengambilan makanan akan dibuat cepat saji sesuai dengan SOP,” ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemain Terbaik Liga 2: Saya Siap Gantikan Ole Romeny!
- Pemain Arsenal Mengaku Terbuka Bela Timnas Indonesia
- 1 Detik Pascal Struijk Resmi Jadi WNI, Cetak Sejarah di Timnas Indonesia
- 4 Sedan Bekas Murah di Bawah Rp 30 Juta: Perawatan Mudah, Cocok untuk Anak Muda
- Pelatih Belanda Dukung Timnas Indonesia ke Piala Dunia: Kluivert Boleh Ambil Semua Pemain Saya
Pilihan
-
Jelang Super League, PSIM Yogyakarta Ziarahi Makam Raja: Semangat Leluhur untuk Laskar Mataram
-
Hasil Piala AFF U-23 2025: Thailand Lolos Semifinal dan Lawan Timnas Indonesia U-23
-
42 Ribu Pekerja Terkena PHK di Tahun Pertama Prabowo Menjabat
-
BPK Ungkap Rp3,53 Triliun Kerugian Negara dari Era SBY Hingga Jokowi Belum Kembali ke Kas Negara
-
5 Rekomendasi HP 5G Xiaomi di Bawah Rp 4 Juta Terbaru Juli 2025
Terkini
-
Kisah Pilu Korban Terakhir Kericuhan Pesta Rakyat Garut, Terbaring Sendiri Tanpa Nama dan Keluarga
-
5 Tanaman Eksklusif yang Bikin Rumah Sejuk
-
Tak Cuma Jual Beras, Ratusan Koperasi Merah Putih di Bogor Dilengkapi Klinik Kesehatan
-
Pesta Anak Dedi Mulyadi Berujung Maut, Polda Jabar Ambil Alih Kasus Periksa WO dan Satpol PP
-
4 Cara Membayar Listrik Bulanan Lewat Aplikasi