SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerahnya sebagai mitra dalam mengelola 82 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Senin (20/1/2025), mengatakan keberadaan SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan makanan sehat bagi para siswa di semua jenjang pendidikan yang menjadi sasaran MBG.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, Bumdes akan bertanggungjawab membangun dapur sehat sekaligus merekrut petugas seperti juru masak dan tenaga pendukung lainnya.
“Fokus kami saat ini adalah mendorong agar SPPG terbentuk di seluruh wilayah dengan melibatkan Bumdes sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Pola ini akan mempercepat implementasi program MBG, terutama di daerah pedesaan,” katanya dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan fasilitas dapur sehat juga mengedepankan pemanfaatan potensi lokal di setiap desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaannya.
“Untuk saat ini, baru Bumdes Jatitujuh sebagai salah satu Bumdes yang telah siap menjalankan program ini. Melalui kerja sama dengan Bumdes, pembangunan dapur sehat dapat segera dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kegiatan MBG saat ini sudah berjalan di Majalengka hingga 31 Januari 2025. Setelahnya, pihaknya akan melanjutkan implementasi program ini dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Dia menyebutkan bahwa pola penganggaran program ini masih menggunakan kombinasi dana, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar serta sumber lainnya.
“Hari ini kami sudah memulai MBG melalui APBD. Nantinya, keberadaan titik-titik dapur sehat akan dipetakan untuk memastikan efisiensi anggaran dan distribusi paket makanan bagi penerima manfaat program ini,” tuturnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan Dimulai, Sasar Lebih dari Tiga Ribu Siswa
Dedi menambahkan untuk model distribusi paket makanan bagi siswa saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk sekolah dengan jumlah murid yang banyak.
“Misalnya, untuk SMP dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, pola pengambilan makanan akan dibuat cepat saji sesuai dengan SOP,” ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Anak Buah Prabowo Curigai Alat Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung, Netizen: Alam Saja Kena Fitnah
- 5 Menit Kota Makassar Diguyur Hujan
Pilihan
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
-
Duh! 273 Siswa dan 43 Guru di Pati Diduga Keracunan MBG
Terkini
-
Ambil Wudhu Berujung Duka, Remaja 18 Tahun Tenggelam di Sungai Citarum
-
5 Fakta Wartawan Hilang Kontak Saat Liput Erupsi Gunung Anak Krakatau
-
Dukung Asta Cita Presiden Prabowo, BRI Kian Agresif Perluas Akses Keuangan Masyarakat
-
Titik Api TPA Galuga Padam, Petugas Fokus Urai Asap Tebal Pakai Alat Berat
-
Mengenal Keunggulan BRI Multiguna Pre-Approved Bagi Nasabah Terpilih