SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di daerahnya sebagai mitra dalam mengelola 82 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi di Majalengka, Senin (20/1/2025), mengatakan keberadaan SPPG menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan makanan sehat bagi para siswa di semua jenjang pendidikan yang menjadi sasaran MBG.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, Bumdes akan bertanggungjawab membangun dapur sehat sekaligus merekrut petugas seperti juru masak dan tenaga pendukung lainnya.
“Fokus kami saat ini adalah mendorong agar SPPG terbentuk di seluruh wilayah dengan melibatkan Bumdes sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Pola ini akan mempercepat implementasi program MBG, terutama di daerah pedesaan,” katanya dikutip ANTARA.
Ia menjelaskan fasilitas dapur sehat juga mengedepankan pemanfaatan potensi lokal di setiap desa, baik dalam penyediaan bahan pangan maupun dalam pengelolaannya.
“Untuk saat ini, baru Bumdes Jatitujuh sebagai salah satu Bumdes yang telah siap menjalankan program ini. Melalui kerja sama dengan Bumdes, pembangunan dapur sehat dapat segera dilakukan,” katanya.
Lebih lanjut, Dedi mengatakan kegiatan MBG saat ini sudah berjalan di Majalengka hingga 31 Januari 2025. Setelahnya, pihaknya akan melanjutkan implementasi program ini dengan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Dia menyebutkan bahwa pola penganggaran program ini masih menggunakan kombinasi dana, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar serta sumber lainnya.
“Hari ini kami sudah memulai MBG melalui APBD. Nantinya, keberadaan titik-titik dapur sehat akan dipetakan untuk memastikan efisiensi anggaran dan distribusi paket makanan bagi penerima manfaat program ini,” tuturnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan Dimulai, Sasar Lebih dari Tiga Ribu Siswa
Dedi menambahkan untuk model distribusi paket makanan bagi siswa saat ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk sekolah dengan jumlah murid yang banyak.
“Misalnya, untuk SMP dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang, pola pengambilan makanan akan dibuat cepat saji sesuai dengan SOP,” ucap dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Baru Kumpul Tahun Baru, Keluarga Pramugari Esther Aprilita di Bogor Masih Berharap Mukjizat
-
Kunci Jawaban IPS Kelas 8 Halaman 205: Bedah Tuntas Dampak Monopoli Perdagangan
-
Bau Amis Dugaan 'Beking' Aparat di Tambang Emas Ilegal Gunung Guruh Tercium Kejagung
-
Tak Mau Ada Celah Korupsi! Bupati Bogor Gandeng KPK 'Pelototi' Proyek Tambang dan Jalan Leuwiliang
-
Mahasiswa di Bogor Akhiri Hidup di Kosan, Diduga Depresi Akibat Terjerat Judol