Scroll untuk membaca artikel
Syaiful Rachman
Jum'at, 14 Maret 2025 | 15:14 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai pertemuan dengan Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan kepala daerah se-Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (13/3/2025). (ANTARA/M Fikri Setiawan)

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk ikut melakukan audit atas adanya alih fungsi lahan di Jawa Barat baik itu oleh negara seperti Perhutani, PTPN, atau pihak lainnya.

Menurut Dedi, alih fungsi lahan secara serampangan dapat mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.

"Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya," ucap Dedi di Bandung, Kamis (13/3/2025).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pidato pertama saat rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, investasi berbasis lingkungan hingga pemerataan pendidikan dan sosial dalam rencana strategis pembangunan provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.

Dedi menyebutkan bahwa ada banyak dimensi yang mengalami kerugian akibat alih fungsi lahan, yang pertama kerugian akibat akibat hilangnya karbon dan sumber mata air, kemudian mendatangkan bencana, dan alih fungsi ini memberikan kerugian pada negara.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Dijadwalkan Bertemu Tiga Menteri Pekan Depan, Bahas DAS

Dedi mengatakan negara mengeluarkan sejumlah uang baik APBN/APBD provinsi/ kabupaten/kota, yang tentunya memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja pemerintah untuk sektor publik lainnya.

"Belanja penanganan bencana itu besar, padahal bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau sektor publik lainnya. Jadi bagi saya alih fungsi lahan bukan hanya aspek-aspek yang berpengaruh pada ekologi, tapi juga ekosistem perekonomian dan keuangan negara," ujar Dedi dilansir ANTARA.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, yang pada Kamis ini, resmi berganti dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan, lewat serah terima jabatan di Kantor BPK Perwakilan Jabar, Bandung, berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disusul petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan No 88/K/X-X.3/02/2025 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan kedua surat tersebut, Widhi Widayat, kini mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK.

Baca Juga: Ingin Hentikan Bencana Berulang di Jawa Barat, Dedi Mulyadi: Kita Harus Taubat Ekologi...

Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rezaldi mengucapkan syukur atas terlaksananya serah terima jabatan pada hari ini.

Load More