Curah Hujan Ekstrem Meningkat: Dedi Mulyadi Ultimatum Pejabat Jabar Soal Izin Lingkungan

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan arahan penting kepada para camat serta lurah dan kepala desa di seluruh wilayah Jawa Barat terkait upaya penataan infrastruktur di daerah masing-masing. Arahan ini disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya kejadian bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang sering terjadi akibat curah hujan ekstrem belakangan ini.

Melalui akun media sosialnya pada hari Minggu, 16 Maret 2025, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa dengan sebutan KDM (Kang Dedi Mulyadi), mengemukakan lima poin utama yang harus menjadi perhatian bagi seluruh aparat pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan dalam rangka memperbaiki tata kelola lingkungan serta infrastruktur daerah guna meminimalisir risiko bencana yang terus berulang.

Poin pertama yang ditekankan oleh Gubernur adalah pentingnya kehati-hatian dalam memberikan rekomendasi terhadap berbagai izin yang dapat berdampak pada permasalahan lingkungan. Ia mengimbau seluruh lurah, kepala desa, dan camat di Jawa Barat untuk lebih selektif dalam memberikan persetujuan terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak keseimbangan ekosistem. Dedi menegaskan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan alam yang berkelanjutan harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan di wilayah masing-masing.

Selanjutnya, pada poin kedua, ia mengingatkan bahwa para pejabat di tingkat desa dan kecamatan harus mulai lebih peka terhadap kondisi lingkungan di sekitar mereka. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah penataan kembali bangunan-bangunan yang berada di kawasan daerah aliran sungai (DAS). Ia menegaskan bahwa setiap bangunan yang berdiri di atas atau terlalu dekat dengan sungai dan berpotensi mengganggu aliran air harus ditertibkan, bahkan jika perlu dibongkar demi menjaga fungsi sungai sebagai jalur alami untuk aliran air.

Baca Juga: Pemdaprov Jabar Gelar Operasi Modifikasi Cuaca Untuk Mitigasi Bencana

Dalam poin ketiga, Dedi menyoroti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, terutama dengan membersihkan sungai dari tumpukan sampah yang sering kali menjadi penyebab utama banjir. Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan lebih baik di tingkat RT, RW, desa, dan kelurahan agar masyarakat tidak lagi terbiasa membuang sampah ke sungai. Kebiasaan buruk ini, jika dibiarkan terus-menerus, dapat menyebabkan penyumbatan aliran sungai yang akhirnya berujung pada bencana banjir.

Poin keempat yang disampaikan oleh Gubernur berkaitan dengan pengelolaan sungai secara gotong royong. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki sungai kecil, untuk bersama-sama melakukan pengerukan dan pelebaran sungai secara mandiri. Hal ini penting karena tidak semua sungai kecil berada dalam kewenangan instansi seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Dinas Sumber Daya Air, maupun Perum Jasa Tirta (PJT). Dengan adanya inisiatif masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki kondisi sungai kecil, diharapkan aliran air dapat tetap lancar dan tidak menimbulkan genangan atau banjir saat musim hujan tiba.

Pada poin terakhir, Dedi menekankan perlunya rekonstruksi ulang terhadap jembatan-jembatan kecil yang ada di berbagai wilayah. Ia menyarankan agar desain jembatan diubah dari bentuk datar menjadi melengkung. Menurutnya, bentuk melengkung akan lebih efektif dalam mengurangi hambatan bagi material yang terbawa oleh arus air, sehingga dapat mencegah penyumbatan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Dengan kelima langkah tersebut, Dedi Mulyadi berharap permasalahan banjir di Jawa Barat dapat ditangani dengan lebih efektif. Ia menekankan bahwa keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kesadaran dan kerja sama semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. Langkah-langkah yang ia usulkan ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang semakin kompleks di era perubahan iklim saat ini. ***

Baca Juga: Banyak Pembatalan Gara-gara Kebijakan Dedi Mulyadi, Pengelola Taman Mini Indonesia Indah Cuma Bisa Pasrah