Tindaklanjuti Instruksi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Pemkab Karawang Bentuk Satgas Anti-Premanisme

SuaraJabar.id - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, membentuk Satgas Anti-Premanisme pada 25 Maret 2025, untuk menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan mengatasi maraknya aksi premanisme di daerah.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh, di Karawang, Senin (24/3/2025), mengatakan satgas langsung bekerja.

"Kami berharap Satgas ini dapat mengakomodir keseluruhan permasalahan yang ada," kata Aep.

Bupati mengatakan, dalam sebuah kesempatan Kementerian Ketenagakerjaan menyoroti permasalahan ketenagakerjaan di Karawang, terutama terkait maraknya pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

Baca Juga: Pembayar PKB Jabar Meningkat 104 Persen, Dedi Mulyadi: Saya Berterima Kasih...

"Hampir semua laporan yang masuk menyebutkan bahwa untuk mendapatkan pekerjaan, masyarakat harus membayar sejumlah uang. Begitu juga untuk naik jabatan menjadi karyawan tetap, semuanya butuh uang," katanya dilansir ANTARA.

Sejalan dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, maka Pemkab Karawang membentuk Satgas Anti-Premanisme, dan juga Satgas Khusus Ketenagakerjaan.

"Kami ingin memastikan bahwa Karawang bisa menjadi pelopor dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang transparan dan bebas dari pungli," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menargetkan bahwa tahun ini Jabar ditargetkan bebas dari aksi premanisme.

Hal tersebut disampaikan sehubungan dengan adanya aksi meresahkan dibarengi unsur intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas dan LSM di Bekasi.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Hapus Tunggakan Pajak Kendaraan, Samsat Cianjur Pasang Target Rp25 Miliar Per Bulan

Untuk mewujudkan target tersebut, Dedi berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme, bahkan dia mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas tersebut.

Hal ini mengingat aksi preman yang ditunjukkan oknum LSM dan Ormas sudah meresahkan, seperti intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.

"Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi yang ngamuk di kantor dinas. Karenanya kami mau bentuk satgas anti-premanisme," katanya.

Dedi Mulyadi: Jawa Barat Bebas dari Aksi Premanisme di 2025

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menargetkan Jabar bebas dari aksi premanisme pada 2025 ini sehubungan dengan aksi meresahkan dibarengi unsur intimidasi yang dilakukan oleh oknum ormas dan LSM di Bekasi.

"Targetnya tahun (2025) ini, Jabar bebas dari aksi premanisme," kata Dedi di Bandung, Jumat (21/3/2025).

Untuk mewujudkan targetnya tersebut, Dedi berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme, bahkan dia mengaku telah berkomunikasi dengan berbagai instansi terkait di Jawa Barat, termasuk unsur TNI dan Polri, untuk membentuk satgas tersebut.

Hal ini mengingat aksi preman yang ditunjukkan oknum LSM dan Ormas sudah meresahkan, seperti intimidasi pada petugas sekuriti di salah satu perusahaan, kemudian perusakan fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah.

"Ada peristiwa di Bekasi yang sekuriti diintimidasi, begitu juga di Kabupaten Bekasi yang ngamuk di kantor dinas. Karenanya kami mau bentuk satgas anti premanisme," ucapnya.

Atas aksi premanisme pada salah satu kantor dinas di Kabupaten Bekasi, di mana oknum LSM merusak fasilitas kantor dinas dengan lumpur dan sampah, Dedi menekankan hal tersebut tidak akan dibiarkan dan selesai hanya dengan permintaan maaf.

"Minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," ujarnya dilansir ANTARA.

Dedi menegaskan hadirnya satgas anti premanisme itu, diharapkan sebagai salah satu solusi agar kejadian serupa tak terulang. Satgas itu nantinya bakal diisi dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri termasuk POM atau PM.

Pembentukan satgas ini juga dirancang untuk kepentingan jangka panjang, bukan hanya pada momen tertentu seperti Lebaran, tetapi untuk menjaga iklim investasi yang aman dan kondusif di Jawa Barat.

"Satgas ini agar bisa gerak cepat memberantas premanisme, jadi nanti ada lembaga khusus sampai tingkat daerah. Termasuk ada nomor teleponnya," tuturnya.