Pigai Bela Kebijakan Dedi Mulyadi: Pendidikan Militer untuk Siswa Nakal Tak Langgar HAM

SuaraJabar.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim siswa nakal ke barak militer atau melakukan pendidikan militer mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Kali ini datang dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Dia menilai kebijakan Dedi Mulyadi itu sangat bagus.

“Ketika Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kebijakan yang mau terkait dengan sebagaimana yang dilihat saat ini (mengirim siswa nakal ke barak militer), ya itu kan pendidikan yang bagus,” kata dia dilansir dari Antara, Sabtu 10 Mei 2025.

Pigai usai mengisi Kuliah Umum Universitas Mahendradatta di Denpasar, Bali, Sabtu, menilai kebijakan Dedi Mulyadi adalah bagian dari mempersiapkan generasi muda.

Baca Juga: Tolak Bantuan Dedi Mulyadi, Ayah Pengangguran 11 Anak Tak Mau Vasektomi

Membawa siswa ke barak militer menurutnya bagus untuk pendidikan mental, karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga ini tidak melanggar hak asasi manusia.

“Sekarang pertanyaannya, kalau pendidikan itu baik atau tidak baik, pendidikan itu melanggar tidak, dalam konstitusi kita pendidikan itu hak sekaligus kewajiban, jadi pemerintah bertanggung jawab mendidik, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang baik, membentuk karakter mental, moral, disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Menteri HAM.

Disinggung soal banyaknya penolakan atas kebijakan Jawa Barat seperti dari Komnas HAM dan pakar-pakar psikologi, bagi Menteri HAM justru penolak yang harus dipertanyakan landasannya.

Pigai menilai yang terpenting dari kebijakan mengirim siswa nakal ke barak militer adalah memastikan tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan.

“Yang tidak boleh adalah pendidikan disertai dengan cara mengganggu fisik, itu yang tidak boleh,” kata dia.

Baca Juga: Kontroversial Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Minta Diganti dengan Usaha Keluarga Miskin

“Komnas HAM pakai aturan apa? Ketika saya bilang sepanjang tidak mengganggu fisik, pendidikan bagus, di dunia ini atau di bawah kolong langit ini yang namanya pendidikan itu ya benar,” sambung Menteri HAM.

Natalius Pigai meminta mengartikan pendidikan ala Jawa Barat ini hanya memindahkan tempat belajar bukan mengandalkan TNI sebagai pendidik karena bukan bagian dari institusi pendidikan.

“Kalau kegiatan contoh, kegiatan-kegiatan yang kita adakan di tempat aula-aula itu apa, itu cuma tempat, sekarang orang kawin, kan kita juga di tempat perkawinan, wisuda di universitas, kegiatan, seminar, diskusi, cuma tempat itu,” ucapnya.

Justru Pigai menilai ini sebagai upaya menyiapkan generasi muda, dimana dalam kuliah umumnya Pigai juga menekankan langkah-langka menyiapkan sumber daya manusia menuju 2045.

“Bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang bagus, keterampilan yang baik, etika, moral, mental yang bagus untuk menyongsong 2045, karena 2035 kita sudah go global,” ujarnya.

Program Barak Militer untuk Siswa dan Warga Bermasalah

Sejak awal Mei 2025, Dedi Mulyadi telah mengirimkan 272 anak ke barak militer sebagai bagian dari program pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kedisiplinan dan bela negara kepada siswa yang dianggap bermasalah.

Selain itu, Dedi juga berencana memperluas program ini kepada pemuda dan orang dewasa yang sering membuat onar di masyarakat.

Mereka akan dibina di barak militer, sementara proses hukum tetap berjalan bagi pelanggaran pidana.

Tanggapan dan Potensi Skala Nasional

Program ini mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyebut bahwa jika berhasil di Jawa Barat, program ini bisa diterapkan secara nasional.

Namun, kebijakan ini juga mendapat perhatian dari Istana, yang menyatakan akan mengkaji lebih lanjut implementasi program tersebut.

Program pendidikan militer ala Dedi Mulyadi menuai sorotan di tengah masyarakat.

Dukungan terhadap Program Barak Militer

Menanamkan Kedisiplinan

Pendukung program menilai pendidikan militer dapat menumbuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air, terutama bagi siswa yang sulit diatur atau terlibat kenakalan remaja.

Pendidikan Bela Negara

Program ini dianggap sebagai bentuk nyata implementasi bela negara, yang sejalan dengan semangat nasionalisme dan pembinaan karakter bangsa.

Efektif Mengatasi Masalah Sosial

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program ini ditujukan untuk menyelamatkan anak-anak dan remaja dari perilaku menyimpang dengan pendekatan yang tegas namun mendidik.

Potensi Diterapkan Secara Nasional

Tokoh seperti Natalius Pigai menilai jika program ini berhasil di Jawa Barat, bisa jadi model nasional untuk penanganan kenakalan remaja dan pembinaan warga bermasalah.