Kontroversial Vasektomi Usulan Dedi Mulyadi, DPRD Jabar Minta Diganti dengan Usaha Keluarga Miskin

SuaraJabar.id - Vasektomi yang merupakan usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk syarat penerima bansos mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI sebelumnya menyatakan bahwa usulan Dedi Mulyadi bahwa Vasektomi syarat penerima bansos di Jawa Barat itu haram. Kini hal itu disoroti oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan.

Dia mengusulkan solusi alternatif sebagai pengganti kebijakan kontroversial vasektomi yang sempat diwacanakan menjadi syarat penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat.

Menurutnya, permasalahan penyaluran bansos harus diselesaikan dari hulu ke hilir agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat, sekaligus memastikan keadilan bagi warga miskin yang benar-benar membutuhkan.

Baca Juga: Tawuran dan Game Online Jadi Momok di Cianjur, 30 Siswa Bermasalah Disekolahkan di Barak

Iwan menilai, polemik kebijakan vasektomi sebagai syarat bansos terjadi karena lemahnya sistem pengelolaan data dan kurangnya edukasi soal keluarga berencana di masyarakat.

Padahal, kata dia, jika sistem pendataan dan pendampingan sudah berjalan baik, angka kemiskinan dan pola pikir miskin bisa ditekan dengan mengesampingkan dulu cara-cara yang ekstrem seperti sterilisasi.

"Niatnya pak Gubernur (Dedi Mulyadi) mungkin baik ingin mengurangi kemiskinan, tapi pengalaman saya di dewan, masalah bansos dan kemiskinan itu kompleks dan ada tahap krusial dari hulu ke hilir, mau cepat bisa, tergantung komitmen Pemprov," katanya, Rabu 7 Mei 2025.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada September 2024 mencapai 7,08 persen, turun 0,38 persen dari Maret 2024 dan turun 0,54 persen dari Maret 2023.

Jumlah warga miskin tercatat sebanyak 3,67 juta orang, atau menurun 180 ribu orang dibanding Maret 2024. Meski demikian, Iwan menilai bahwa upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa ditempuh dengan cara-cara instan yang berpotensi melanggar hak asasi.

Baca Juga: BPS Ungkap Pengangguran di Jabar Naik Jadi 1,81 Juta Orang, PHK Sumber Masalah Utama?

Iwan menyebut, solusi utama yang perlu ditempuh adalah pembenahan sistem pendataan bansos dari tingkat RT/RW hingga kementerian, saluran pekerjaan yang dapat diakses warga miskin, serta edukasi berkeluarga.