- Banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri
- Kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata
- Hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi kawasan industri sekaligus penyumbang pajak terbesar bagi daerah pada tahun 2026.
"Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, mengutip Antara Rabu (15/10).
Dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema "Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe" yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa, Dedi mengatakan selama ini banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut justru tertinggal.
"Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi," ujarnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan.
Salah satunya saat desa meminta dukungan dana kegiatan seperti peringatan hari besar, namun di sisi lain tidak didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan desa.
"Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak," ujar Dedi.
Sebagai langkah konkret, Dedi berencana melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk melihat besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa.
"Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Lawan Politik Uang! Pilkades Digital Resmi Bergulir di Karawang dan Indramayu
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi wilayah, khususnya di tingkat desa.
Dengan strategi tersebut, Dedi berharap Pemprov Jabar dapat memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat desa, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
- 3 Alasan Presiden Como Mirwan Suwarso Pantas Jadi Ketum PSSI yang Baru
- 5 Sepatu Nineten Terbaik untuk Lari, Harga Terjangkau Mulai Rp300 Ribu
Pilihan
-
Purbaya Mau Turunkan Tarif PPN, Tapi Dengan Syarat Ini
-
Isu HRD Ramai-ramai Blacklist Lulusan SMAN 1 Cimarga Imbas Kasus Viral Siswa Merokok
-
Sah! Garuda Indonesia Tunjuk eks Petinggi Singapore Airlines jadi Direktur Keuangan
-
Gaji Program Magang Nasional Dijamin Tak Telat, Langsung Dibayar dari APBN
-
Emas Terbang Tinggi! Harga Antam Tembus Rp 2.596.000, Cetak Rekor di Pegadaian
Terkini
-
Desa Penghasil Pajak di Jawa Barat Jadi Prioritas Dedi Mulyadi
-
Untuk Anak Indonesia di Pelosok, EIGER Kirim Ribuan Tas Sekolah dari Mentawai sampai Halmahera
-
CCTV Ungkap Misteri Remaja Tewas di Cibinong, Diduga Korban Tawuran
-
Beton Readymix WSBP Berperan Besar dalam Menyukseskan Infrastruktur Transportasi Jawa Barat
-
Wakil Kepala Toko Alfamart Jadi Otak Pembunuhan dan Pemerkosaan Karyawati