- Banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri
- Kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata
- Hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi kawasan industri sekaligus penyumbang pajak terbesar bagi daerah pada tahun 2026.
"Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, mengutip Antara Rabu (15/10).
Dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema "Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe" yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa, Dedi mengatakan selama ini banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut justru tertinggal.
"Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi," ujarnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan.
Salah satunya saat desa meminta dukungan dana kegiatan seperti peringatan hari besar, namun di sisi lain tidak didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan desa.
"Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak," ujar Dedi.
Sebagai langkah konkret, Dedi berencana melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk melihat besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa.
"Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Lawan Politik Uang! Pilkades Digital Resmi Bergulir di Karawang dan Indramayu
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi wilayah, khususnya di tingkat desa.
Dengan strategi tersebut, Dedi berharap Pemprov Jabar dapat memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat desa, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
6 Fakta Miris Kapasitas TPA Sarimukti yang Habis di 2026
-
Bandung Raya Siaga Satu! TPA Sarimukti Diprediksi Penuh Total Oktober 2026
-
Pangkas Waktu ke Palabuhanratu, Jalan Malasari-Cianten Bakal Ditembuskan ke Sukabumi
-
Kabar Baik Pengendara Sukabumi - Bogor, Jembatan Pamuruyan Baru Mulai Beroperasi
-
3 Hari Penumbangan Pimpinan BGN, Dari Sidak Dapur Hingga Rompi Pink Dadan Hindayana