- Banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri
- Kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata
- Hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi kawasan industri sekaligus penyumbang pajak terbesar bagi daerah pada tahun 2026.
"Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, mengutip Antara Rabu (15/10).
Dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema "Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe" yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa, Dedi mengatakan selama ini banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut justru tertinggal.
"Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi," ujarnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan.
Salah satunya saat desa meminta dukungan dana kegiatan seperti peringatan hari besar, namun di sisi lain tidak didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan desa.
"Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak," ujar Dedi.
Sebagai langkah konkret, Dedi berencana melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk melihat besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa.
"Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Lawan Politik Uang! Pilkades Digital Resmi Bergulir di Karawang dan Indramayu
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi wilayah, khususnya di tingkat desa.
Dengan strategi tersebut, Dedi berharap Pemprov Jabar dapat memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat desa, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Naksir Avanza Tahun 2015? Harga Tinggal Segini, Intip Pajak dan Spesifikasi Lengkap
- 5 Krim Kolagen Terbaik yang Bikin Wajah Kencang, Cocok untuk Usia 30 Tahun ke Atas
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- Innalillahi, Aktor Epy Kusnandar Meninggal Dunia
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
Pilihan
-
Drama Sidang Haji Alim: Datang dengan Ambulans & Oksigen, Ratusan Pendukung Padati Pengadilan
-
KLH Sebut Tambang Milik Astra International Perparah Banjir Sumatera, Akan Ditindak
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah Desember 2025: Ideal untuk Gamer dan Content Creator Pemula
-
Roblox Ditunjuk Jadi Pemungut PPN Baru, Penerimaan Pajak Digital Tembus Rp43,75 T
-
Bank Indonesia Ambil Kendali Awasi Pasar Uang dan Valuta Asing, Ini Fungsinya
Terkini
-
Kasus Video Asusila Lisa Mariana Masuki Babak Penjemputan Paksa
-
DPRD Bogor Beri 'Lampu Hijau' TPAS Galuga dengan Catatan Keras
-
Miris! Lapor Bapak Selingkuh dan Nikah Siri, Anak Pejabat Disdik Bogor Malah Telan Pil Pahit
-
Dedi Mulyadi Tancap Gas Pulihkan Citarum dan Infrastruktur Jabar di 2026
-
Lewat Tim Elang Relawan BRI, BRI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Sumatra