- Banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri
- Kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata
- Hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di desa-desa yang menjadi kawasan industri sekaligus penyumbang pajak terbesar bagi daerah pada tahun 2026.
"Kami akan utamakan pembangunan di desa yang menjadi pusat industri. Kalau ada pabrik di sana, maka desa itu harus dibangun sampai tuntas," kata Dedi dalam keterangan di Bandung, mengutip Antara Rabu (15/10).
Dalam Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan bertema "Membangun Konektivitas Lowongan Pekerjaan dengan Aplikasi Nyari Gawe" yang digelar di Gedung Sigrong Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, Selasa, Dedi mengatakan selama ini banyak desa menjadi penyumbang pajak melalui aktivitas industri, namun kondisi infrastruktur dan layanan dasar di desa tersebut justru tertinggal.
"Desa menghasilkan pajak, tapi kantor desanya belum layak, jalan rusak, lingkungan tidak tertata, sementara warganya masih kesulitan akses pendidikan dan gizi," ujarnya.
Ia juga menyoroti hubungan antara pemerintah desa dan perusahaan yang kerap diwarnai ketegangan.
Salah satunya saat desa meminta dukungan dana kegiatan seperti peringatan hari besar, namun di sisi lain tidak didukung dengan peningkatan kualitas lingkungan desa.
"Desa penghasil pajak seharusnya bersih, berkembang, dan setara dengan kondisi industrinya. Jangan sampai warga di sekitar pabrik justru menganggur atau hidup dalam kondisi kurang layak," ujar Dedi.
Sebagai langkah konkret, Dedi berencana melakukan pengecekan langsung ke kantor pajak untuk melihat besaran kontribusi pajak dari masing-masing desa.
"Hasilnya akan kami umumkan secara terbuka. Ini agar desa-desa yang berkontribusi besar mendapat perhatian dan prioritas pembangunan," ucapnya.
Baca Juga: Lawan Politik Uang! Pilkades Digital Resmi Bergulir di Karawang dan Indramayu
Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan berbasis keadilan fiskal, di mana distribusi manfaat pembangunan disesuaikan dengan kontribusi ekonomi wilayah, khususnya di tingkat desa.
Dengan strategi tersebut, Dedi berharap Pemprov Jabar dapat memperkuat sinergi antara industri dan masyarakat desa, serta menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Sindiran Pelatih Persib Usai Takluk di GBK: Persija Rayakan Kemenangan Seperti Juara Liga Champions
-
Tati Purwanti Kembangkan Bubur Cirebon di Taipei, Tumbuh Bersama Dukungan BRI
-
Jaga Kondusivitas Laga Persib-Persija, Kapolda Jabar Perintahkan Siaga Satu
-
Jokowi Dijadwalkan Hadiri Khitanan Anak KH Ujang Busthomi, Warga Cirebon Antusias Menanti
-
PFI, PWI dan IJTI Bogor Bersatu, Kirim Doa bagi 5 Jurnalis dan Crew Kapal di Selat Sunda