20 Persen Dana Desa Wajib untuk Pangan: Sleman Siapkan Lumbung Pangan Lokal untuk MBG

SuaraJabar.id - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman mendorong alokasi Dana Desa digunakan secara optimal untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.

Langkah ini sekaligus diharapkan dapat menjadi fondasi bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas PMK Sleman, R. Budi Pramono, menuturkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan Permendes No. 2 Tahun 2024 dan Kepmendesa No. 3 Tahun 2025 yang menekankan alokasi minimal 20 persen Dana Desa digunakan untuk program ketahanan pangan.

"Alokasi 20 persen ini nanti akan diupayakan untuk mendukung swasembada pangan yang diharapkan bisa melibatkan Bumdes/BUMKal," kata Budi, dikutip, Kamis (30/10/2025).

Disampaikan Budi, anggaran ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa berkisar antara Rp200 juta hingga Rp500 juta.

Jumlah ini dinilai cukup signifikan apabila dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Misalnya kerja sama dengan BUMKal, itu kan ada beberapa unit usaha, bisa saja disalurkan ke kelembagaan lain, kelompok wanita tani, atau kelompok-kelompok lain," ucapnya.

Budi menegaskan, program ketahanan pangan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan MBG.

Ketika ketahanan pangan di desa sudah terbangun, maka pasokan bahan pangan bergizi untuk program MBG dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Akan Hentikan Dapur MBG yang Racuni Siswa

"Ini tentu juga ada rangkaiannya dengan MBG. Maksudnya ketika ketahanan pangan itu terbangun, ini bisa mensupport keberadaan dari makan bergizi gratis," ujarnya.

Ditambahkan Budi, melalui perputaran ekonomi yang terjadi di desa dapat digunakan masyarakat untuk mengembangkan usaha berbasis pangan seperti pertanian dan peternakan.

Hal itu akan memberi dampak lebih luas tidak hanya mendukung gizi masyarakat melainkan juga memperkuat kemandirian ekonomi desa.

"Diharapkan perputaran uang itu muncul juga berputar di desa tersebut. Sehingga masyarakat bisa mengembangkan misalnya pertanian, peternakan dan sebagainya," ujar dia.

Sebagai bentuk pengawasan, pihaknya memastikan akan rutin melakukan monitoring dan evaluasi (monev).

Sehingga nantinya alokasi penggunaan Dana Desa itu benar-benar efektif.