Program 'Makan Gratis' Butuh Ribuan Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status ASN

SuaraJabar.id - Pelaksanaan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi tantangan serius di lapangan. Ribuan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah dibangun megah terancam tidak bisa beroperasi optimal.

Masalah utamanya bukan karena kurangnya stok bahan baku pangan, melainkan kelangkaan tenaga profesional yang menjadi "nyawa" dari program ini Ahli Gizi.

Merespons kondisi darurat tersebut, Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga bersama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi (DPP Persagi) bergerak cepat mematangkan skema perekrutan masif.

Bagi Kawan Muda lulusan jurusan gizi, ini adalah panggilan negara sekaligus peluang karir yang sangat menjanjikan di tahun 2025.

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi, Nanik Sudaryati Deyang, tidak menampik adanya hambatan operasional yang signifikan di lapangan.

Ia menegaskan bahwa keberadaan ahli gizi adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar demi menjamin keamanan dan standar gizi pangan siswa.

“Saat ini di lapangan terjadi kelangkaan ahli gizi. Akibatnya, banyak dapur MBG tidak bisa beroperasi karena salah satu syarat utama operasional SPPG adalah harus memiliki ahli gizi. Jadi saya berharap Persagi bisa membantu mengatasi persoalan ini,” kata Nanik, dilansir Kamis (4/12/2025).

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah membutuhkan injeksi tenaga profesional dalam jumlah besar dan segera untuk mengisi pos-pos di seluruh pelosok tanah air.

Menjawab tantangan negara, Ketua Umum DPD Persagi, Doddy Izwardy, menyatakan kesiapannya untuk memobilisasi tenaga ahli. Organisasi profesi ini memiliki basis data anggota yang sangat besar yang siap terjun ke lapangan.

Baca Juga: Target 1.300 Dapur MBG: Peluang Emas Ekonomi Lokal yang Nilainya Mengalahkan APBD Banten

“Anggota kami ada 53 ribu orang di seluruh Indonesia. Mereka terdiri dari lulusan D3. D4, Profesi, S1, S2, dan S3. Kami nanti mohon informasi di mana saja yang masih membutuhkan tenaga ahli gizi, lalu kami mohon dibantu untuk pengurusan status mereka nanti di SPPG-SPPG itu,” ujar Doddy.

Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendukung potensi ini. Selain 34.048 ahli gizi yang sudah eksisting, terdapat potensi tenaga dari lulusan baru tahun 2024 yang mencapai lebih dari 14.000 orang dari berbagai jenjang pendidikan, baik dari perguruan tinggi umum maupun Poltekkes Kemenkes.

Kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh Gen Z dan Milenial tentu soal kejelasan status kerja dan jenjang karir. Nanik memberikan angin segar bagi para ahli gizi yang bersedia ditempatkan di dapur-dapur MBG. BGN bersama Kemenkes akan membahas alokasi ini secara serius, bahkan memastikan jalur kepegawaian yang jelas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami akan membantu prosesnya. Tapi mereka juga harus bekerja di SPPG dengan baik, jangan pindah sana-pindah sini,” tegas Nanik.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya komitmen pemerintah untuk mengangkat derajat profesi ahli gizi dalam struktur kepegawaian negara, asalkan mereka menunjukkan dedikasi dan loyalitas di lokasi penempatan.

Selain masalah SDM, aspek legalitas dapur juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Then Suyanti, melaporkan bahwa dari total 15.107 SPPG yang dibangun, baru sebagian kecil yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).