Tak Ada Ampun! Dedi Mulyadi "Haramkan" Kontraktor Nakal di Jabar: Hasil Buruk, Langsung Blacklist

SuaraJabar.id - Wajah infrastruktur Jawa Barat dipastikan bakal bersalin rupa. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), baru saja melempar "bom" peringatan keras bagi para pengusaha konstruksi.

Pesannya singkat namun mematikan. Kontraktor dengan rekam jejak buruk tidak akan lagi mendapat tempat di Tanah Pasundan.

Dalam pertemuan tertutup dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru-baru ini, pria yang akrab disapa KDM ini menegaskan bahwa era "proyek asal jadi" telah berakhir.

Ia meminta Dinas Perhubungan, Pendidikan, hingga Pekerjaan Umum (PU) untuk lebih selektif dan berani memutus rantai kerjasama dengan pemborong yang tidak bertanggung jawab.

“Pemborong yang pekerjaannya tidak baik dan tidak berkualitas, jangan diberi kesempatan lagi! Berikan kepada yang mampu bekerja tepat waktu, bertanggung jawab, dan hasilnya bagus,” tegas Dedi dengan nada bicara yang lugas, Jumat (27/3/2026).

Bagi Dedi, infrastruktur bukan sekadar beton dan aspal yang fungsional, melainkan cerminan identitas budaya. Ia bermimpi trotoar di Jawa Barat, terutama di depan sekolah-sekolah, menjadi ruang publik yang manusiawi.

Tak tanggung-tanggung, ia menginstruksikan penggunaan material pabrikan berkualitas tinggi, lengkap dengan kursi dan shelter bertajuk “Pangiuhan”.

Penggunaan istilah Sunda pada fasilitas publik ini bukan tanpa alasan. Ini adalah strategi KDM untuk memperkuat karakter daerah di tengah modernisasi. Ia ingin warga merasa bangga dan nyaman saat melintasi jalanan provinsi.

Namun, visi estetika Dedi melampaui sekadar trotoar. Ia berencana melakukan langkah radikal yakni "memerdekakan" pemandangan alam.

Baca Juga: Goalpara Tea Park Jadi Kambing Hitam? Dibalik Viral Jalur Sukaraja yang Tenggelam Bak Aliran Deras

Bangunan-bangunan yang selama ini menghalangi akses pandangan mata ke laut, hutan, dan sungai akan dibongkar secara bertahap.

“Rakyat harus bisa menikmati keindahan alam secara gratis, tanpa terhalang tembok-tembok bangunan,” ungkapnya.

Di sisi teknologi, Dedi mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu berbasis digital. Sistem ini nantinya akan memantau kondisi aset daerah secara real-time.

Jika ada lampu jalan mati atau lubang di aspal, unit reaksi cepat akan langsung meluncur ke lokasi sebelum keluhan warga membanjiri media sosial.

Yang tak kalah menarik adalah kritiknya terhadap birokrasi pajak kendaraan dinas. Dedi menilai sistem saat ini tidak efisien karena hanya "memutar uang" di internal pemerintah.

Secara revolusioner, ia mengusulkan agar anggaran pajak kendaraan dinas dialihkan langsung untuk perbaikan jalan dan pembangunan trotoar yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.