Antisipasi Politik Uang dan Konflik, 600 Polisi Disiagakan Amankan Pilkades Serentak di Cianjur

SuaraJabar.id - Potensi politik uang hingga konflik antarpendukung menjadi perhatian Polres Cianjur menjelang Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak 2026.

Sebanyak 600 personel disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan di 47 desa yang dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026.

Pengamanan tidak hanya difokuskan pada hari pencoblosan. Polisi juga melakukan pemetaan potensi kerawanan sejak tahapan persiapan hingga setelah pemilihan guna mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kapolres Cianjur AKBP Beddy Suwendi mengatakan, ratusan personel tersebut akan ditempatkan di sejumlah titik pemungutan suara dan lokasi yang dinilai memiliki potensi kerawanan.

Selain pengamanan, personel kepolisian juga akan melakukan pendampingan terhadap panitia penyelenggara, dinas terkait, serta aparat pemerintah lainnya.

"Kami pastikan Pilkades Serentak 2026 di 47 desa di Cianjur berjalan dengan aman dan lancar, sehingga berbagai kemungkinan termasuk persiapan pemilihan akan dikoordinasikan petugas di lapangan," kata Beddy melansir ANTARA, Sabtu (31/10/2026).

Untuk memastikan kesiapan pelaksanaan, Polres Cianjur telah menginstruksikan seluruh kapolsek dan Bhabinkamtibmas agar turun langsung mengecek berbagai kebutuhan di desa yang menggelar pilkades.

Pengecekan tersebut mencakup kekurangan persiapan maupun keluhan yang disampaikan masyarakat dan panitia. Langkah ini dilakukan agar setiap persoalan dapat segera dikoordinasikan dan diselesaikan sebelum hari pemungutan suara.

Tak hanya mengantisipasi gangguan keamanan, polisi juga menaruh perhatian khusus terhadap potensi pelanggaran selama tahapan pilkades, terutama praktik politik uang atau money politics.

Baca Juga: Polres Cianjur Selidiki Temuan Mayat Perempuan Tanpa Identitas di Tanggeung

Beddy mengatakan, praktik pemberian uang atau imbalan kepada pemilih berpotensi muncul dalam kontestasi pemilihan kepala desa. Karena itu, Polres Cianjur telah membentuk posko sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk mencegah sekaligus menindak pelanggaran yang ditemukan.

Masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran maupun tindak pidana selama proses pilkades. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan call center Polri 110.

"Kami melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, termasuk pemantauan bersama instansi terkait mulai dari setiap proses atau tahapan pilkades serentak," ujarnya.

Dalam pengamanan tersebut, Polres Cianjur juga berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk memetakan tingkat kerawanan di seluruh desa penyelenggara pilkades.

Pemetaan dilakukan mulai dari tahapan pembentukan panitia hingga pelaksanaan pemungutan suara. Dengan langkah tersebut, aparat berharap potensi gangguan keamanan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Polres Cianjur menegaskan, seluruh upaya pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara aman dan nyaman.